Jemaah Tunggu Lobi Pemerintah

PAKAI MASKER: Beberapa pekerja mengenakan masker saat membersihkan lantai masjidil haram di kota suci Mekah, kemarin. Pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara pemberian visa umrah bagi para jemaah dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Penghentian ini dipicu merebaknya wabah corona. Abdel Ghani BASHIR / AFP

Desak Arab Saudi Beri Kelonggaran Umrah

JAKARTA – Lobi pemerintah Indonesia supaya Arab Saudi memberikan kelonggaran penerbangan umrah ditunggu sedikitnya 46 ribuan calon jemaah umrah. Mereka adalah calon jemaah umrah yang terdaftar dalam penyelenggaraan umrah hingga periode Juni nanti.

Kasubdit Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) M. Noer Alya Fitra mengatakan jumlah detail calon jemaah umrah yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi umrah (NPU) mencapai 46.620 orang. Jumlah tersebut terhitung untuk jadwal pemberangkatan mulai 28 April lalu sampai Juni 2020 nanti.

’’Calon jemaah umrah itu terdaftar dalam 598 unit PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umrah, Red) dan berangkat menggunakan 20 maskapai,’’ kata pejabat yang akrab disapa Nafit itu kemarin (1/3). Dia menjelaskan maskapai Saudia Airlines paling mendominasi dengan jumlah jemaah 16.177 orang atau 34,7 persen.

Kemudian disusul Lion Air dengan 10.209 orang jemaah (21,9 persen) dan Garuda Indonesia sejumlah 6.819 jemaah (14,63 persen). Sisanya menggunakan penerbangan lain seperti Oman Air, Etihad, Emirates, Flynas, Citylink, Turkish Airlines, Air Asia, Scoot, dan lainnya.

Kemenag memang mengimbau PPIU untuk tidak membuka pendaftaran jemaah umrah baru. Sehingga travel bisa berfokus menangani jemaah yang sudah terdaftar. Misalnya mengatur penjadwalan ulang dan lainnya. Meskipun ada imbauan supaya tidak membuka pendaftaran baru, Kemenag tidak menutup aplikasi sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umrah dan haji khusus (Siskopatuh).

Nafit mengatakan sistem tersebut tidak ditutup, karena fungsinya tidak hanya untuk melaporkan pendaftaran jemaah umrah baru saja. Tetapi melalui aplikasi itu, travel bisa melaporkan hasil pengubahan jadwal penerbangan. ’’Kepada PPIU untuk sementara diimbau untuk tidak menerima pendaftaran jemaah terlebih dahulu. Kami menyarankan kepada bank penerima setoran biaya perjalanan umrah juga membantu untuk sementara tidak melakukan penerimaan biaya umrah,’’ jelasnya.

Terkait imbauan Kemenag supaya PPIU tidak menerima pendaftaran jemaah umrah terlebih dahulu, direspon beragam oleh asosiasi travel umrah dan haji khusus. Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menuturkan mereka tidak menjual paket umrah untuk jadwal perjalanan sebulan ke depan.

’’Untuk menghindari risiko terdampak aturan visanya,’’ katanya. Untuk itu untuk paket perjalanan umrah dengan jadwal perjalanan Mei-Juni masih aman untuk dijual. Termasuk penjualan paket umrah di bulan Ramadan. Syam mengatakan paket umrah di bulan Ramadan sebenarnya tidak terlalu ramai di Indonesia. Sebab harganya cenderung lebih mahal dibanding bulan-bulan lainnya.

Sementara itu Sekretaris Forum Shilaturahim Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Muharom Ahmad menuturkan dengan situasi ketidakpastian seperti saat ini, memang sebaiknya PPIU tidak menerima pendaftaran jemaah umrah terlebih dahulu. Secara syariat Islam juga tidak diperbolehkan jual-beli sesuatu yang belum pasti atau gharar.

’’Kalaupun pada saatnya kembali dibuka, boleh jadi ada ketentuan baru yang menimbulkan biaya baru. Yang belum disepakati antara PPIU dengan jemaah,’’ jelasnya. Dia mengakui menjelang Ramadan pendaftaran jemaah umrah biasanya naik. Namun tidak ada jaminan juga apakah pada saat Ramadan nanti akses penerbangan umrah sudah dibuka kembali.

Sementara itu Pemerintah Australia menyusul Arab Saudi, memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang diwaspadai akibat virus Corona. Total ada 14 negara termasuk Indonesia yang masuk dalam daftar negara itu. Negara lainnya adalah Kamboja, Hongkong, Iran, Italia, dan Jepang. Kemudian juga Singapura, Korea Selatan, dan Thailand. Selain itu juga Tiongkok, khususnya provinsi Hubei.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah merespon sedikit soal keputusan pemerintah Australia itu. ’’Pihak Australia yang sepatutnya menjelaskan pertimbangan di balik pemberitahuan tersebut,’’ katanya tadi malam. Dia menjelaskan bila merujuk laporan WHO dan keterangan Kementerian Kesehatan Indonesia, hingga saat ini status Indonesia masih green zone.

Akibat keputusan Arab Saudi itu, setiap warganya yang baru datang atau transit dari negara-negara tersebut diminta untuk mengisolasi diri. Mereka diminta untuk sementara menjauhi keramaian dan dianjurkan memeriksakan diri.

Sebelumnya ketika Arab Saudi memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang mengalami penghentian sementara penerbangan umrah, Menlu Retno Marsudi memanggil Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam Abed Althgafi untuk memberikan penjelasan. Dalam pertemuan tersebut Menlu Retno heran kenapa Indonesia dimasukkan dalam 23 negara beresiko penyebaran virus Corona. Nah untuk saat ini Faizasyah belum mengetahui apakah Menlu Retno bakal memanggil Dubes Australia untuk Indonesia. ’’Ibu Menlu sedang di Kabul,’’ jelasnya.

Pengaruhi Pariwisata

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani tak menampik bahwa merebaknya wabah Korona sangat berdampak terhadap industri pariwisata di Indonesia. Salah satu destinasi yang cukup terpukul adalah Bali. Menurut Hariyadi, tingkat hunian hotel di Bali menurun drastis. “Sudah terjadi sekitar 40 ribu pembatalan kamar hotel dengan total nilai kerugian sebesar Rp 1 triliun,” ujar Hariyadi.

Hariyadi memaparkan bahwa selama ini jumlah kunjungan wisatawan asal Tiongkok mencapai 180 ribu dalam dua bulan terakhir dengan spending rata-rata USD 1.100 per orang. Destinasi favorit lain, seperti Manado, biasanya okupansi tercatat 70 persen namun kini tingkat huniannya melorot hingga 30-40 persen.

Di sisi lain, destinasi-destinasi di pulau Jawa dan Makassar disebut Hariyadi relatif lebih minim dampak yang terasa. “Kalau Jawa lebih stabil karena turisnya relatif pergerakan domastik lebih besar,” ujarnya.

Bahkan spesifik untuk wilayah Jawa Timur, data PHRI menunjukkan bahwa kunjungan wisata di daerah tersebut justru tumbuh sekitar 5 persen. Menurut Hariyadi, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh wisatawan domestik yang lebih memilih mengalihkan rencana liburannya yang semula ke Bali, lalu bergeser ke Bromo, Malang, dan sebagainya. ”Masyarakat sekarang cenderung takut pergi berlibur ke luar negeri dan memilih lokasi wisata antarprovinsi. Pilihannya sebagain besar ke Jatim,” urai Hariyadi.

Sementara itu, kemarin (1/3), pemerintah merealisasikan janjinya untuk memberikan diskon terhadap tiket-tiket penerbangan. Sebanyak 430 ribu tiket pesawat didiskon hingga 50 persen mulai kemarin. Meskipun belum memiliki data tentang potensi peningkatan trafic wisatawan, karena promosi tersebut masih cukup baru, PHRI menyambut baik insentif yang diberikan untuk sektor pariwasata tersebut.

Salah satunya melalui pemberian diskon tiket pesawat untuk setiap penerbangan di 10 destinasi wisata, yang juga sempat mereka rekomendasikan pada pemerintah. ”Langkah itu, (diskon tiket, red) dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari wabah corona terhadap perekonomian Indonesia,” pungkas Hariyadi. (wan)