Jokowi Bingung, Sudah PSBB Tapi yang Positif Korona Makin Nambah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, ada beberapa daerah yang memiliki penambahan terus menurus orang yang tertular virus Korona atau Covid-19. Padahal daerah tersebut sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Namun ada juga daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB,” ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5).

Karena itu, Jokowi mendesak bawahannya untuk mencari tahu penyebab angka orang positif tertular virus Korona yang terus saja bertambah,‎ padahal sudah diberlakukan PSBB.

“Ini juga hal-hal seperti ini saya rasa perlu digarisbawagi. Ada apa, dan kenapa,” katanya.

Jokowi mengatakan ada daerah sejumlah daerah yang mengalami penurunankasus secara konsisten namun tidak drastis. Namun ada juga daerah yang penambahan kasusnya turun tapi tidak menentu jumlahnya. Sehingga hal ini juga perlu diperhatikan.

“Ada juga daerah yang penambahan kasusnya turun tapi belum juga konsisten dan masih fluktuatif,” ungkapnya.

Hati-hati

Pemerintah berencana melakukan pelonggaran terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan itu pun menuai polemik di tengah pandemi virus Korona atau Covid-19 ini.

Namun, Presiden ‎Jokowi tetap meminta adanya pelonggaran terharap PSBB dilakukan secara hati-hati dengan melihat situasi di lapangan. Sehingga nantinya keputusan yang diambil adalah tepat‎.

“Mengenai pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa, semuanya didasarkan data-data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5).

Menurut ‎Jokowi, mengenai manajemen pengendalian PSBB diharapkan tidak terjebak pada batas-batas administrasi pemerintahan. Artinya, jika bersifat aglomrasi, atau saling terhubung misalnya di Jabodetabek, maka penanganannya harus hati-hati.

“Ini saling kait mengkait sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa lebih terpadu dan lebih baik,” ungkapnya.‎

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan, saat ini pemerintah tengah memikirkan apa yang ia sebut relaksasi PSBB karena sejumlah pertimbangan.

Relaksasi PSBB yang dimaksud Mahfud adalah pelonggaran-pelonggaran dalam penerapan aturan PSBB namun dalam praktiknya tetap mempertimbangkan aspek keselamatan.

Sejumlah pertimbangan terkait relaksasi PSBB yang disebut Mahfud antara lain keluhan masyarakat yang kesulitan mencari nafkah dan belanja. Selain itu pemerintah juga mempertimbangkan tingkat stres masyarakat.

Ia mencontohkan bentuk-bentuk relaksasi PSBB nantinya antara lain rumah makan dan tempat perbelanjaan akan bisa beroperasi dengan protokol khusus yang dirancang pemerintah.

“Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini, dan seterusnya dan seterusnya ini sedang dipikirkan,” kata Mahfud.‎

Editor : Dimas Ryandi/Jawa Pos

Reporter : Gunawan Wibisono

error: Content is protected !!