Jokowi: Buruh Aset Besar Bangsa

AKSI BURUH: Sejumlah buruh yang tergabung organisasi KSPI memperingati Hari Buruh Internasional dengan menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja, kemarin. Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo melalui akun media sosialnya menyampaikan bahwa buruh adalah aset besar bangsa yang turut andil dalam menggerakkan ekonomi dan dunia usaha. “Para buruh adalah aset besar bangsa kita,” ujar Presiden sebagaimana unggahan dalam medsos Instagram @jokowi, yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

Presiden mengatakan Hari Buruh Internasional yang dirayakan setiap 1 Mei, bukan sekadar untuk memperingati sebuah momentum masa lalu. Namun lebih dari itu, untuk memberikan penghormatan atas karya dan ketekunan para pekerja yang menggerakkan ekonomi dan dunia usaha.

Dalam unggahan tersebut Presiden menyertakan gambar ilustrasi pekerja buruh dari berbagai sektor dengan tulisan Selamat Hari Buruh Internasional 2021. Unggahan di Instagram @jokowi itu cukup banyak mendapat tanggapan dari warganet, yang juga turut mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional melalui kolom komentar.

Hak Buruh

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah tidak pernah mengabaikan kesejahteraan buruh dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja, terutama mengenai upah sektoral dan tunjangan hari raya (THR).

​​​​Hal tersebut diutarakan Moeldoko saat menerima perwakilan dua organisasi buruh terbesar Indonesia yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Sabtu.

“Ini (upah sektoral dan THR) jadi dua highlight yang akan saya sampaikan ke Menteri Tenaga Kerja,” tutur Moeldoko. Ia mengatakan pemerintah akan bersikap tegas kepada perusahaan yang tidak memberikan THR sebagai hak pegawai. Untuk itu, kata dia, Kantor Staf Presiden ikut mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja dan aturan-aturan turunannya.

Moeldoko juga mengapresiasi langkah KSPSI dan KSPI yang tidak menggelar aksi besar di peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei, karena berempati dengan kondisi pandemi Covid-19. Mantan Panglima TNI ini menilai apa yang dilakukan KSPSI dan KSPI menjadi contoh bagi masyarakat dalam bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan.

“Ini model ‘May Day’ yang bagus. Saya apresiasi tanggung jawab sosial dan empati para buruh,” ujar Moeldoko yang didampingi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan dan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, serta Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea yang hadir dalam pertemuan itu menjelaskan pembatalan aksi besar-besaran organisasi buruh dilakukan karena pihaknya tidak ingin kondisi Indonesia seperti India.

Untuk itu, Andi menjelaskan pada pertemuannya dengan Moeldoko, perwakilan KSPSI dan KSPI pun menaati protokol kesehatan dan melakukan swab antigen. “Ini bentuk kepedulian kami terhadap kondisi pandemi Covid-19,” ujar Andi.

Begitu juga dengan Presiden KSPI Said Iqbal yang mengaku telah menyampaikan sosialisasi agar tidak menggelar aksi besar-besaran untuk menghindari klaster baru Covid-19. Adapun jika ada aksi, Iqbal meminta dilakukan secara terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan. Said Iqbal menjelaskan, pihaknya telah menitipkan beberapa tuntutan buruh terkait UUKetenagakerjaan kepada KSP Moeldoko.

Said Iqbal percaya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bisa menjembatani tuntutan para buruh untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. “Bahkan sebelum UU Cipta Kerja disahkan, kami juga sudah bertemu Pak Moeldoko. Maka tidak salah jika pada peringatan ‘May Day’ kali ini kami kembali bertemu dengan Pak Moeldoko,” tutur Said Iqbal.

Tolak UU Cipta Kerja

Sebelumnya, sejumlah elemen buruh dan mahasiswa melakukan orasi memperingati Hari Buruh Dunia atau May Day. Orasi digelar di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha, sekitar Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi ini, tema yang diusung adalah perlawanan terhadap UU Omnibuslaw dan menuntut UU tersebut dicabut.

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea mengatakan, perwakilan buruh telah menemui Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta agar MK memutus gugatan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja ini secara adil. “Kami meminta kepada MK agar membuat putusan yang adil karwna kami berharap ketika kami ajukan gugatan UU Cipta Kerja ke MK kami percaya MK menjadi benteng pengadilan akhir di konstitusi tanah air,” kata Andi di lokasi unjuk rasa, Sabtu (1/5).

Andi menilai, putusan MK akan berisiko besar jika tidak berimbang dan tidak adil. Oleh karena itu, buruh berharap MK berpihak kepada kaum buruh. “Kami ingatkan MK melakukan sidang dengan baik dari kajian yang sudah kami lakukan. Kami sangat yakin MK akan berpihak kepada kebenaran,” jelasnya. Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan, elemen buruh akan terus melakukan aksi massa. Terutama dalam mengawal gugatan Omnibus Law Cipta Kerja di MK.

“Penolakan kepada UU Cipta Kerja meluas dan masif. Tujuh gubernur menolak. Gubernur Jabar, Jakarta, Sumbar, dan hampir 50 Bupati/Walikota menolak ini secara meluas, komponen bangsa Indonesia dan buruh ini menolak,” pungkasnya. (ant/jp)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!