Jokowi Diminta Ngantor di Papua

Massa Pro NKRI menggelar aksi di Jayapura, kemarin (30/8). CEPOS

Aktivitas Masih Lumpuh

JAKARTA – Kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8) membuat kota tersebut porak-poranda. Hingga kemarin, aktivitas perkantoran, perekonomian, dan pendidikan masih lumpuh. Meski demikian, secara umum situasi berangsur-angsur membaik.

Pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, beberapa toko di daerah Kota Jayapura masih tutup. Begitu juga sekolah dan pasar. Sebagian warga memilih berada di rumah untuk menghindari munculnya aksi lanjutan. Terlihat beberapa petugas PLN mulai memperbaiki jaringan kabel yang dibakar massa.

Di jalanan yang relatif lengang. Namun, anggota kepolisian terlihat berseliweran. Mereka berpatroli untuk mengamankan jalanan. Pengamanan itu dilakukan karena muncul massa yang mengatasnamakan Paguyuban Nusantara yang melakukan aksi tandingan.

Mereka adalah sekelompok warga yang tidak setuju dengan aksi demo anarkistis Kamis lalu. Massa kemarin beraksi sambil membawa bendera Merah Putih. Mereka marah lantaran tempat usaha dibakar peserta demonstrasi Kamis lalu.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letnan Kolonel Cpl Eko Daryanto menyebutkan, situasi di Kota Jayapura belum sepenuhnya dibilang kondusif. Namun, aparat keamanan akan terus berupaya memberikan rasa aman.

“Kita berharap aktivitas masyarakat di Jayapura segera berjalan normal, meskipun masih ada kekhawatiran dari masyarakat akibat trauma anarkis pengunjuk rasa. Masyarakat masih trauma, mudah-mudahan cepat normal,” harapnya.

Kerusuhan di Jayapura mulai mereda. Namun, itu tidak berarti ancaman telah hilang. Polri memastikan ada potensi bentrokan antara masyarakat di sekitar pantai dan pegunungan. Potensi tersebut coba ditekan dengan turunnya langsung tokoh masyarakat ke lapangan, menenangkan masyarakat.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, masyarakat di sepanjang pantai menghendaki kedamaian, tetapi masyarakat di pegunungan sebaliknya. ”Masyarakat pegunungan ini terprovokasi sekelompok kecil,” urainya.

Saat ini Polri mengajak tokoh masyarakat, seperti kepala suku dan tokoh agama, untuk langsung turun melakukan negosiasi dengan masyarakat. Dengan demikian, terjadinya bentrokan bisa dicegah. ”Tidak terjadi bentrokan kok,” paparnya.

Menurutnya, konsentrasi massa juga belum ada, baik dari masyarakat pantai maupun pegunungan. Untuk mendukung semua itu, Polri menambah jumlah personel menjadi 2.500 orang. ”Dari sejumlah polda,” jelasnya.

Selain itu, Polri mengumpulkan tokoh masyarakat di Jayapura. Sebab, sebelumnya panglima TNI dan Kapolri telah bertemu tokoh masyarakat di Jayapura. ”Tokoh masyarakat saat itu memberikan jaminan tidak terjadi kerusuhan, nah saat ini kita minta mereka,” jelasnya.

Terkait kondisi Jayapura, dia mengatakan bahwa saat ini sudah tidak ada konsentrasi massa. Masyarakat sudah pulang ke rumah masing-masing. ”Pukul 22.00 kami antar pulang menggunakan truk semuanya,” jelasnya.

Untuk jumlah korban dan kerusakan fasilitas publik, pihaknya hingga saat ini masih menghitung. Semoga tidak ada korban jiwa dalam kerusuhan di Jayapura. ”Kami masih data, apalagi ada gangguan komunikasi juga,” terangnya.

Sementara itu, kalangan DPR meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan untuk mencegah meluasnya gejolak di Papua. Salah satu caranya dengan berkantor sementara di Papua. ”Ini penting untuk meredakan ketegangan di Papua,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di kompleks parlemen kemarin.

Menurut dia, kehadiran presiden secara langsung bisa berdampak positif. Presiden bisa mendengar langsung keluhan masyarakat Papua. Juga, mengorek keterangan tentang apa sesungguhnya yang terjadi di sana. Dengan begitu, tambah dia, presiden bisa merumuskan solusi untuk mengatasi pergolakan tersebut. ”Kami sarankan presiden segera ke Papua. Kalau bisa berkantor di Papua dalam beberapa hari ini sangat baik. Tentu dengan perangkat pengamanan yang lengkap,” kata Riza.

Apalagi, papar dia, saat pemilihan presiden lalu, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin menang mutlak di Papua. Perolehan suara mereka lebih dari 90 persen. Karena itu, dia yakin Jokowi mampu mengatasi kemelut Papua. ”Mudah-mudahan Pak Jokowi mau datang agar ketegangan mereda,” ujar ketua DPP Partai Gerindra itu.

Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap aparat TNI-Polri terus melakukan pengamanan secara persuasif. Aparat, imbuh dia, jangan terprovokasi dengan melakukan tindak kekerasan ke massa demonstran. Apalagi sampai jatuh korban jiwa. ”Bagaimanapun sulitnya di lapangan, tetap harus persuasif,” imbuh Bamsoet. Dia juga mendorong Badan Intelijen Negara (BIN) bergerak cepat dengan mengusut provokator huru-hara tersebut. ”Usut sampai tuntas,” tegas Bamsoet.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto kemarin berdialog dengan beberapa tokoh Papua dan Papua Barat. Para tokoh itu adalah Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, Samuel Tabuni, Willem Frans Ansanay, Victor Abraham Abaidata, dan Alfred Papare.

Wiranto mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar sejam itu, para tokoh sepakat mengakhiri suasana tegang di Papua. Mereka juga sepakat untuk tidak mencari kesalahan perseorangan atau kelompok terkait insiden di Papua. ”Tetapi, mencari solusi terbaik agar suasana panas ini bisa segera reda,” ujar dia di kantor Kemenko Polhukam.

Pemerintah pun memastikan proses hukum terhadap oknum yang diduga melakukan tindakan rasis tetap berjalan. Tidak terkecuali oknum anggota TNI. Wiranto menyebut Kodam V/Brawijaya telah menskors lima anggotanya. Di antaranya, seorang Danramil berpangkat mayor dan babinsa. ”Tiga lainnya masih diperiksa sebagai saksi,” paparnya.

Proses terhadap anggota TNI tersebut merupakan tindak lanjut atas tindakan rasisme yang memicu gelombang kerusuhan di Papua beberapa hari terakhir. ”Ini negara hukum. Kami menjamin tidak ada yang lolos dari jeratan hukum ketika melanggar hukum,” ungkapnya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa anggota TNI dan Polri di Papua tidak akan melakukan tindakan represif. Tetapi, menjaga rakyat agar tidak bertindak anarkistis. ”Kami sudah perintahkan jangan represif, jangan pakai peluru tajam,” imbuh Wiranto. Penanganan kerusuhan akan mengedepankan cara persuasif, edukatif, dan kompromistis.

Wiranto mengajak semua pihak untuk berdialog guna memecahkan persoalan-persoalan di Papua. Dengan catatan, situasi sudah benar-benar kondusif. ”Itu (dialog) bisa terjadi kalau kita cooling down,” ucap purnawirawan TNI tersebut.

Samuel Tabuni, tokoh pemuda Papua asal Nduga, meminta pemerintah melibatkan anak-anak muda Papua dalam pembuatan kebijakan nasional maupun provinsi. Sebab, mayoritas massa yang turun ke jalan merupakan anak muda. ”Kalau anak-anak muda itu pikirannya tidak dirangkul, Papua tidak ada masa depan yang baik dalam negara ini,” tegasnya.

Dia juga mengkritik pemerintah yang terkesan lamban melakukan penegakan hukum kasus rasisme. Padahal, tindakan rasis itu terjadi sejak lama. ”Kami harus demo, baru ada proses hukum. Itu menjadi amarah bagi orang Papua hari ini,” kritiknya. Dia juga meminta pemerintah menghentikan operasi militer di Nduga.

Kantor Staf Presiden (KSP) kemarin juga menerima kunjungan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Papua di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut membahas rencana pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, presiden berencana mengundang sejumlah kepala suku, pastor, pendeta, pimpinan gereja, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan Papua.
Meski begitu, pihaknya akan melakukan koordinasi untuk menyesuaikan dengan agenda presiden. ”Kami mesti menunggu kapan Bapak Presiden ada waktu. Saya berkewajiban meneruskan. Dengan harapan, dalam waktu cepat bisa bertemu,” ucap Ngabalin.

Sementara itu, pukul 19.28 Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas konflik Papua. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Tito Karnavian, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jokowi menuturkan, semua yang melanggar hukum harus ditindak tegas. Tidak ada toleransi bagi perusuh maupun rasialis. ”Baik aparat hukum, militer, bahkan oknum sipil. Tanpa kecuali,” tandas mantan wali kota Solo itu.

Presiden juga memerintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua segera dipulihkan. Kerusakan fasilitas umum segera diperbaiki. Dengan begitu, aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan aktivitas pemerintahan bisa pulih. ”Saya percaya bahwa warga Papua cinta damai. Cinta kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi. (idr/mar/tyo/c10/oni)

Read Previous

Naikan Peringkat SPBE

Read Next

Tuntut Kandidat Bermasalah Dicoret

Tinggalkan Balasan

Most Popular