Jokowi Setuju Tiga Poin Revisi

save kpk

SELAMATKAN KPK: Sejumlah organisasi dan elemen mahasiswa berunjukrasa di Bundaran Digulis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Jumat (13/9). Mereka menolak revisi Undang-Undang KPK. IST

PRESIDEN Joko Widodo akhirnya membuka sikap pemerintah terkait poin-poin revisi Undang-Undang KPK. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin (13/9). Terhadap draf yang diusulkan DPR, Jokowi mengatakan, ada yang setuju, tidak setuju, atau setuju dengan perubahan.

Ada tiga hal yang disepakati Jokowi. Pertama, soal Dewan Pengawas KPK, Jokowi sepakat dibentuk. Dia menuturkan, semua lembaga negara, bahkan kepresidenan, Mahkamah Agung, dan DPR, bekerja dalam prinsip check and balance, saling mengawasi. Hal itu dibutuhkan untuk meminimalkan penyalahgunaan kewenangan. ”Presiden kan diawasi, diperiksa BPK dan diawasi DPR. Dewan pengawas saya kira wajar dalam proses tata kelola yang baik,” ujarnya.

Yang terpenting, kata dia, dewan pengawas diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, atau pegiat antikorupsi. ”Bukan politisi, bukan birokrat, atau aparat penegak hukum aktif,” imbuhnya. Pengangkatan dewan pengawas akan dijaring presiden melalui panitia seleksi.

Kemudian, terkait surat perintah penghentian penyidikan (SP3), Jokowi juga setuju. Dia menilai hal tersebut dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi hak asasi manusia. Hanya, jika DPR mengusulkan batas maksimal satu tahun, pemerintah meminta batas waktu ditambah menjadi dua tahun agar lebih memadai.

Poin ketiga yang disetujui Jokowi terkait dengan pegawai KPK berasal dari aparatur sipil negara (ASN). Menurut Jokowi, skema yang sama terjadi di lembaga-lembaga lain yang mandiri seperti MA, MK, KPU, dan Bawaslu.

Sedangkan untuk yang tidak disetujui, Jokowi menyebut empat norma. Yakni, norma izin penyadapan ke pengadilan, norma penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan, norma kewajiban berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan, dan pengelolaan LHKPN yang diberikan kepada kementerian/lembaga lain.

Jokowi mengimbau seluruh pihak untuk melihat proses revisi itu secara objektif dan tidak menaruh curiga berlebihan. ”Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama. Saya ingin KPK punya peran sentral,” ucapnya. (far/mar/lum/c10/oni)

Read Previous

Dikepung Asap SKPD Diminta Siaga

Read Next

Parpol Mulai Lakukan Penjaringan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *