Judicial Independence Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi

Hadi Suratman

Terkait keluarnya Perma Nomor 1 Tahun 2020

Oleh: Hadi Suratman

PONTIANAK – Hakim tidak hanya merdeka secara institusional namun hakim juga merdeka secara personal, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 24 UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang adil. Artinya dalam menangani perkara, seorang hakim itu bebas dan merdeka serta tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya dalam mengadili suatu perkara, bahkan termasuk oleh intervensi hakim lainnya.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.Terdapat hubungan yang krusial antara keadilan hakim (judicial impartiality) dan kebebasan hakim (judicial independence).

Selanjutnya Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung bertugas untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan pada semua badan peradilan yang berada di bawahya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Pemahaman dalam pasal tersebut mempunyai dua makna yaitu makna bersifat administrasi atau makna yang dapat mengintervensi hakim dalam putusan. Tetapi jika kita pahami sebagai pengawas maka lebih cendrung dalam hal administrasi dan perangkat kerja pada lembaga peradilan dan bukan dalam kebebasan hakim untuk memutus suatu perkara Karena dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim harus benar-benar bebas dari pengaruh atau tekanan dari manapun (extra judicial).

Azas Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar tawar. Dalam hal ini Hakim tidak hanya sebagai pemberi keadilan namun hakim sebagai penjaga konstitusi.

Dikeluarkannya PERMA no 1 2020 sebenarnya Semakin memperburuk penerapan hukum di negeri ini, karena secara kelembagaan telah terjadi intervensi yang bertentangan dengan azas Principles of Freedom. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Artinya hakim yang memeriksa setiap perkara harus mandiri dan independen. Hal ini dikarenakan adanya hubungan yang krusial antara keadilan hakim (judicial impartiality) , sehingga hakim jangan selalu distressing secara kelembagaan dengan kebebasan hakim (judicial independence) dalam memutus perkara.

Kedua masalah tersebut sangat berkaitan dengan naluri hakim yang tidak hanya menghukum namun dapat membebaskan. Jadi Melakukan pemeriksaan sehingga lahirnya putusan suatu perkara, hakim harus benar-benar mandiri dan bebas dari pengaruh atau tekanan ( stressing ) dari manapun (extra judicial). Dapat dibayangkan, bagaimana posisi seorang hakim dalam memutus perkara jika dibenturkan dengan Perma tersebut. Ada dua kepentingan, yakni bagaimana jika hakim mengabaikan Perma tersebut. Apakah hakim dianggap melanggar ketentuan dari institusinya. Lantas bagaimana independensinya memutuskan perkara, jika tetap mengikuti Perma tersebut.
Mahkamah Agung dengan mengeluarkan ketentuan (Peraturan Mahkamah Agung-Perma) tentang batasan hukuman, dinilai sudah menggunakan kekuatan secara institutif sehingga kekuasaan lebih mendominasi dari pada keadilan.

Dalam perma tersebut mengkuaifikasikan perbuatan pidana korupssi yaitu Paling paling berat yaitu kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar. Kategori berat yaitu kerugian negara Rp 25 miliar-Rp 100 miliar, Kategori sedang yaitu kerugian negara Rp 1 miliar-Rp 25 miliar, Kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta-Rp 1 miliar, Kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Dari PERMA tersebut kategori paling rendah yaitu kurang dari Rp 200.000.000,- dijatuhi hukuman penjara 8 hingga 10 tahun. Kategori inilah yang harus dijalankan oleh Hakim dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak keadilan yang seharusnya tidak dapat dipengaruhi.

Dikeluarkannya PERMA No 1 Tahun 2020 oleh MA, benar benar jauh dari akal sehat dan sangat bertentangan dengan azas kebebasan. Coba bayangkan seseorang merugikan negara tetapi tidak mengambil uang tersebut apakah harus dihukum contoh kasus Dahlan Iskan.

Seorang hakim harus mampu memberikan putusan yang objektif dan imparsial jadi harus benar benar tanpa pengaruh. Hakim dapat menghukum bahkan dapat melepaskan orang dari segala tuntutan hukum ataupun membebaskannya , hal ini terjadi hakim tidak saja melihat secara normatif tetapi hakim mempunyai keyakinan (judge confidence) dalam memutus suatu perkara. Jadi lahirnya PERMA tersebut benar benar keadilan tidak datang dari nurani keadilan, namun keadilan dipaksa lahir dari kekuasaan. Luar biasa.**

loading...