Jumatan Mulai Minggu Depan

TAK DIGELAR: Sejumlah petugas menyemprotkan disinfektan di halaman Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, beberapa waktu lalu. Gubernur Kalbar Sutarmidji memastikan, pelaksanaan Salat Idulfitri di Masjid Mujahidi ditiadakan untuk meminimalisir penularan Covid-19. RUMAH ZAKAT FOR PONTIANAK POST

Gubernur Segera Bahas Kenormalan Baru

Kegiatan Belajar Mengajar Efektif Juli

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) segera menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas berbagai hal mengenai kenormalan baru sebagai adaptasi terhadap kondisi pandemi Covid-19 di provinsi ini. Diperkirakan dalam minggu depan masyarakat sudah bisa menjalankan kegiatan di tempat-tempat ibadah, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, kebijakan yang paling dekat akan diambil adalah soal peribadatan masyarakat di tempat-tempat ibadah. Seperti salah satunya, pelaksanaan salat Jumat berjemaah di masjid yang diperkirakan bisa dilaksanakan minggu depan.

Keputusan tersebut menurutnya melihat data dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait Covid-19. “Di Kalbar menurut padangan saya, tapi nanti akan kami bahas lagi bersama Forkopimda kegiatan ibadah Jumat, Minggu depan sudah bisa dilaksanakan seperti biasa,” ungkapnya kepada Pontianak Post, Kamis (28/5).

Namun demikian pelaksanaannya tetap harus memperhatikan beberapa catatan. Pengurus masjid harus mempersiapakan berbagai hal dengan baik. Semisal untuk infak tidak lagi menggunakan kotak amal seperti biasanya.

“Jadi bisa pakai tanggukan saja, karena kotak amal berjalan itu rawan. Seandinya ada satu orang yang positif kemudian dia pegang kotak amal lalu yang lain megang, maka yang lain juga akan terjangkit,” terangnya.

Selain itu, soal saf juga harus diatur sedemikian rupa. Antara satu jemaah dengan jemaah yang lain jaraknya harus diperlebar. Dan pengurus masjid juga tidak perlu lagi menyediakan sajadah seperti biasa. “Tidak perlu dipasang sajadah karena rawan, sehingga mudah juga membersihkan masjid itu, para jemaah hendaknya bawa sajadah sendiri,” pesannya.

Kemudian pihak masjid juga harus rutin melaksanakan disinfektan. Minimal seminggu satu kali sebelum pelaksanaan salat Jumat berjemaah. Ditambah pengurus masjid juga harus menyediakan masker agar semua jemaah bisa menggunakannya. “Jadi harus maklum, karena kondisi Covid-19 ini masih terjadi. Mau beribadah di masjid silakan, mau di rumah lebih baik,” ucapnya.

Sementara untuk dunia pendidikan dinilainya perlu persiapan yang lebih matang. Ia berpesan kepada Dinas Pendidikan di setiap kabupaten/kota, serta seluruh kepala sekolah mengkaji lagi hal-hal yang harus disiapkan seandainya para pelajar sudah kembali ke sekolah.

Pertama gedung sekolah harus disterilkan mulai dari sekarang. Ia memperkiraan kegiatan belajar mengajar baru akan berjalan efektif pada bulan Juli mendatang. “Dan jarak kursi meja itu diperhatikan betul, jangan dipadat-padatkan, kemudian mungkin satu bulan dua bulan pertama (belajar) tidak full,” terangnya.

Semisal jika sebelumnya saat kondisi normal satu jam pelajaran berlangsung selama 45 menit, ke depan bisa dipangkas menjadi 25-30 menit. Lalu yang juga penting, kegiatan ekstrakurikuler untuk pelajar tidak dipaksakan. Para pelajar tidak boleh ada yang kecapean hingga bisa membuat imunitas mereka menurun. “Pastikan anak-anak imunitasnya jangan turun, UKS sekolah disiapkan, thermoscan juga disiapkan, anak yang suhu badannya 37 derajat celcius ke atas hendaknya dipulangkan,” imbuhnya.

Dari pengalaman selama ini menurut orang nomor satu di Kalbar itu, Covid-19 cukup berbahaya ketika menulari orang yang memiliki riwayat penyakit pemberat. Seperti diabetes, darah tinggi, jantung dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada pasien positif Covid-19 meninggal, biasanya disebabkan penyakit bawaan yang diperparah dengan Covid-19 tersebut. “Nah ini yang harus diperhatikan, kabanyakan yang rentan ini kan usia lanjut di atas 60 tahun, ini harus diperhatikan,” ujarnya.

Sementara itu menurut Midji sapaan akrabnya, saat ini banyak ditemukan kasus Orang Tanpa Gejala (OTG). Kondisinya sehat namun tanpa disadari bisa menjadi media penularan Covid-19 lebih luas. “Kalau dia ketemu dengan orang yang bugar dan imunnya kuat mungkin tidak masalah, kalau bertemu balita atau orang tua yang ada penyakit bawaan itu yang bahaya,” jelasnya.

Berbicara mengenai kondisi kehidupan masyarakat ke depan, istilah tentang kenormalan baru menurutnya tidak begitu pas, lebih cocok kepada bangkit dari hal-hal yang tidak baik. Yakni dengan tatanan kehidupan yang lebih disiplin dari sebelumnya.

“Yang pasti setiap kebijakan untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat Kalbar, kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan pribadi, politik dan lain sebagainya. Saya minta ini jadi perhatian,” pungkasnya.

Di lain sisi, kasus Covid-19 di Kalbar terus mengalami penambahan. Kemarin Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Harisson kembali mengumumkan satu tambahan kasus konfirmasi (positif).

Kasus terbaru ini merupakan hasil pemeriksaan di laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Jakarta. Adapun satu tambahan kasus ini merupakan warga Kota Pontianak. “Kasus ini di Kota Pontianak,” katanya singkat.

Dengan demikian total kasus positif Covid-19 di Kalbar telah mencapai angka 184. Dimana 44 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh dan empat orang meninggal dunia. Sementara sisanya ada yang masih dirawat di rumah sakit dan sebagian diisolasi ketat.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Kalimantan Barat, Edy R. Yacoeb meminta ada skenario bila kehidupan normal baru diterapkan di Kalbar.

“Seandainya sekolah baik SD, SMP dan SMP dibuka dalam waktu dekat, perlu persiapan panduan penyesuaian New Normal. Jelas siswa-siswi masuk kelas berarti pencegahan penularan virus Corona (Covid-19) harus dilakukan maksimal. Jangan sampai generasi penerus di tengah semangat belajar jadi korban,” ungkapnya, Kamis (28/5).

Dia meminta Dinas Pendidikan di Kalbar termasuk Kabupaten/Kota sudah merumuskan regulasi khusus berkenaan dengan masuk sekolah atau Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 2020/2021. Hendaknya aturan dimaksud mengikuti protokol kesehatan pada area pendidikan.

”Misalnya saat normal (sebelum terjadi pandemi) dalam satu kelas ada 36 orang siswa-siswi. Seandainya diberlakukan fhysical distance (jarak fisik) antara 1-2 meter, bisa jadi satu kelas tidak boleh berjumlah 36 orang. ”Artinya tergantung volume ruangan kelas berapa panjang dan lebar mampu menampung para pelajar,” ucapnya.

Nah, sambungnya, untuk masalah teknisnya di lapangan seperti apa, pastilah Kemendikbud akan merinci. Disdikbud Provinsi/Kabupaten/ Kota tetap saja harus memberlakukan dan memperhatikan kewaspadaan. “Regulasi dan aturan ini harus dipahami dahulu. Nah saya pasti dengan New Normal anak-anak bakalan kembali ke sekolah. Cepat atau lambat,” kata Politisi Golkar Kalbar ini.

Dia menyebutkan, harus ada pertimbangan masalah keterisian setiap kelas. Ketika New Normal diterapkan diharapkan institusi pendidikan menerapkan protokol kesehatan pada area sekolah. Mulai cuci tangan, melakukan jarak sosial atau menjaga kesehatan menyeluruh.

Meski begitu, anggota DPRD Kalbar dari dapil Singkawang-Bengkayang ini khawatir dengan ruang kelas di daerah-daerah. Sebab masih banyak daerah ketersediaan ruang kelas masih minim. Sementara jumlah pelajar tidak sedikit. ”Bahkan di daerah ada satu kelas paginya dipakai SD dan SMP. Siang harinya dipakai untuk SMA. Ini juga masih jadi pemikiran kita,” tukasnya. (bar/den)

error: Content is protected !!