Kabulkan Ganti Rugi Lahan

turap parit tokaya
PENGERJAAN TURAP: Pengerjaan turap di Parit Tokaya hampir rampung dikerjakan, meskipun terhambat karena ada rumah yang masih belum dibongkar. MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memastikan pengerjaan turap di Parit Tokaya terus berlanjut. Hal itu disampaikannya setelah sudah turun langsung bertemu dengan warga yang menuntut ganti rugi atas kepemilikan lahan.

“Ada dua rumah dan masih belum dibongkar. Pemilik menuntut karena merasa ada memiliki sertifikat tanah. Kami mendatangi guna mengetahui apa masalahnya. Pemilik minta bangunan dan tanah diganti rugi,” kata Edi usai bertemu warga di Gang Dungun, Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan, Selasa (29/10) sore.

Pengerjaan itu terhambat lantaran ada rumah yang berdiri di atas parit dan belum dibongkar. Pemilik rumah menyatakan memiliki sertifikat sehingga meminta ganti rugi atas lahan miliknya yang terdampak pembangunan.

Edi menegaskan Pemerintah Kota Pontianak mengamini tuntutan ganti rugi atas lahan itu. Meski demikian Pemkot harus melakukan verifikasi ke BPN terkait keabsahan sertifikat yang diakui pemilik rumah.

“Mereka setuju lahan yang terkena pembangunan saja akan yang akan diganti. Tapi, kami tidak sembarangan membayar sehingga perlu mengecek dulu keabsahan sertifikat itu di BPN,” jelas dia.

Edi mengakui waktu pengerjaan proyek pembangunan itu semakin mepet. Sesuai kontrak, pengerjaan turap itu harus tuntas pada awal Desember. “Sehingga kami harus turun langsung ke lapangan langsung untuk menyelesaikan masalah ini,” jelas dia.

Pemilik rumah, Hanifah Umar mengatakan, tuntutannya hanya ganti rugi atas tanah milik yang terdampak pembangunan. Meski demikian pria berusia 67 tahun itu menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dalam menghitung ganti rugi sesuai tuntutannya.

“Tuntutan saya hanya tanah. Perhitungannya saya serahkan kepada pemerintah. Pernyataan pemerintah mengikuti NJOP,” kata dia.

Bapak empat anak ini bersikukuh mempertahankan rumahnya karena memiliki sertifikat. “Sekarang tinggal fotokopi karena yang aslinya hilang. Sertifikat itu lengkap dengan tanda tangan kepala agrarianya,” ucapnya.

Menurut Hanifah, panjang tanah miliknya 124 meter dan itu yang terdampak pembangunan. Meski demikian ia tak meminta penggantian seluruhnya. “Saya minta 100 meter saja yang diganti,” ujarnya.

Selain tanah, Hanifah juga mendapatkan penggantian atas bangunan miliknya. Ada dua rumah yang berdiri di badan parit. Kedua rumah itu milik anaknya. Masing-masing besaran penggantian yang diberikan Pemkot untuk dua rumah itu sebesar Rp27 juta dan Rp35 juta.

“Jadi penggantian tanah sepanjang 100 meter itu sudah termasuk tiga bangunan. Dua rumah anak saya dan satu rumah saya. Selesai proses penggantian bagian belakang rumah itu akan dibongkar semua,” jelasnya.

Edi menambahkan normalisasi parit harus dilakukan. Apalagi Parit Tokaya saluran induk parit alam yang aliran airnya harus dijaga. “Bayangkan jika hujan banyak kawasan yang tergenang sehingga harus dijaga maksimal,” jelas dia.

“Paling utama itu menjaga agar penampang basah aman dan kedalaman cukup sehingga perlu nomalisasi dan harus terus dijaga,” kata dia.

Namun pengerjaan itu dilakukan bertahap. Tahun ini pengerjaan di Parit Tokaya itu dari Jalan Gajah Mada hingga Jalan Ahmad Yani. “Dari sini (Jalan Gajahmada sampai ke Tanjungpura,” imbuhnya. (mse)

loading...