Kades Serdam Keluhkan Warganya Belum Ber-KTP Kubu Raya

 Khairil Anwar

SUNGAI RAYA – Menjadi desa yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak menjadi persoalan tersendiri bagi Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak ditemukan warga yang berdomisili di Desa Sungai Raya Dalam (Serdam), namun identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum terdata sebagai warga Kubu Raya.

“Masih banyak saya temukan, ada warga yang sudah tinggal di Desa Sungai Raya Dalam ini lebih dari satu tahun, namun KTP-nya di luar di Kubu Raya, misalnya KTP di Pontianak atau sejumlah daerah lainnya di Kalimantan Barat ini,” kata Khairil Anwar, kepala Desa Serdam kepada Pontianak Post, Minggu (18/4) di Sungai Raya. Hal ini menjadi permasalahan bagi pihaknya. Pasalnya, kata sang Kades, saat digulirkan program kebijakan dari Pemerintah Kubu Raya seperti pelayanan kesehatan secara gratis dan bantuan sosial lainnya, pihaknya harus bekerja esktra mendata ulang warganya. Mereka harus mendata warga yang memang tinggal dan telah terdata dalam administrasi kependudukan sebagai warga Kubu Raya.

Dia mencontohkan, untuk mendapatkan pelayanan kesahatan secara gratis di Puskesmas Sungai Raya Dalam, salah satu syarat utamanya yakni harus tinggal dan memang memiliki KTP Kubu Raya. Namun, diakui dia, kenyataannya masih ada warga yang sudah beberapa tahun tinggal di Desa Sungai Raya Dalam, tetapi KTP-nya masih di luar Kubu Raya. “Jadi saat sewaktu-waktu ada warga yang belum memiliki KTP Kubu Raya ini ingin berobat ke puskesmas di desa kami, dia belum bisa mendapatkan pelayanan secara gratis, karena memang KTP-nya masih di luar Kubu Raya dan hal seperti ini memang harus segera diatasi, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan oleh desa kami juga bisa maksimal,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kades telah beberapa kali berkoordinasi dengan para kepala dusun untuk turut merangkul pihak RT/RW di masing-masing wilayah. Dia meminta kepada mereka untuk membuat kebijakan dan terobosan baru dengan mewajibkan setiap warga yang telah lebih dari 1 tahun tinggal di Desa Sungai Raya Dalam, untuk segera mengurus administrasi atau surat pindah domisili. “Dan saya sangat berharap masing-masing kepada dusun hingga pihak RT bisa proaktif melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada warga masing-masing, untuk bisa segera mengurus surat pindah domisili jika memang telah memilih untuk tinggal dan menjadi warga Kubu Raya,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Kades juga mendukung upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya yang menginstruksikan ke setiap desa di Kubu Raya untuk melakukan validasi Kartu Keluarga.

“Validasi Kartu Keluarga saya rasa juga penting dilakukan, sehingga kita tahu perkembangan setiap rumah tangga. Karena tidak bisa dipungkiri setiap tahunnya tentu ada perubahan status di masing-masing rumah tangga. Misalnya saja ada anak yang sebelumnya statusnya masih pelajar atau mahasiswa, bisa jadi beberapa tahun kemudian statusnya sidah bekerja bahkan menikah. Makanya validasi data kartu keluarga ini juga penting dilakukan,” pungkasnya.

Secara terpisah angota Komisi I DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin tidak memungkiri jika hingga saat ini masih banyak warga yang berdomisi di Kubu Raya, namun identitas kependudukan atau KTP-nya di luar Kubu Raya. “Tidak hanya di Sungai Raya Dalam, di Desa Parit Baru, Desa Sungai Raya itu juga masih banyak warga yang tinggal di Kubu Raya, tapi KTP-nya di luar Kubu Raya. Bahkan informasi yang saya dapat di Desa Kuala Dua itu masih ada ribuan warganya yang KTP-nya juga di luar Kubu Raya,” kata Jainal.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menilai ada sejumlah alasan yang membuat masih adanya warga yang belum atau tidak mengurus surat pindah domisilnya. Dia memisalkan, untuk kemudahan menyekolahkan anak di tempat tinggal asal dan sejumlah alasan lainnya.

“Untuk mengatasi masalah ini, saya rasa Pemerintah Kubu Raya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya harus bisa bekerja lebih ekstra lagi dan merangkul pemerintah desa yang ada, untuk kembali melakukan pendataan dan mengimbau masyarakat di masing-masing desa agar bisa mengurus surat pindah domisili jika memang telah memutuskan untuk menetap di Kubu Raya,” ungkapnya.

Menurut Jainal, ada banyak dampak positif yang didapatkan pemerintah daerah jika semua warga pendatang mengurus surat pindah domisilinya ke Kubu Raya. “Salah satu dampak positifnya yakni bisa menambah pendapatan daerah, karena setelah menjadi warga Kubu Raya, otomatis warga yang bersangkutan menjadi wajib pajak di Kubu Raya,” terangnya.

Berdasarkan aturan yang ada, kata Jainal, ada dasarnya dalam 1×24 jam seseorang telah pindah satu daerah bahkan memutuskan untuk menetap di desa yang bersangkutan, selayaknya melapor ke pihak RT dan desa setempat. “Sikap koorperatif dengan melapor ke RT, dan desa setempat ini sangat dibutuhkan, agar pihak  RT dan desa mengetahui mengenai latar belakang penduduk masing-masing dan dalam upaya juga untuk mencegah masuknya paham radikal dan sejenisnya. Jadi saya harapkan setiap warga yang sudah memutuskan untuk tinggal dan menetap di Kubu Raya untuk bisa segera mengurus admistrasi surat pindah domisilinya,” ucap Jainal. (ash)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!