Kadin Sebut UU Cipta Kerja Dorong Daya Saing

Demonstran menyerang barikade kepolisian saat unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja, di Depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, (6/10/2020). Aksi yang menolak, menuntut pembatalan, serta menuntut pembuatan Perppu untuk Undang-Undang Cipta Kerja tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Arie Nugraha/NA/hp.

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja akan mendorong daya saing Indonesia khususnya di kawasan Asia Tenggara karena kemudahan berbisnis selama ini masih dinilai sulit meski sudah ada terobosan Online Single Submission (OSS).

“OSS hanya berhenti di BKPM,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Indonesia Benny Soetrisno dalam webinar Forum Merdeka Barat di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kebijakan OSS itu juga belum sampai ke level pemerintah daerah sehingga pelaku usaha enggan berinvestasi baik pengusaha dalam dan luar negeri. Padahal, kata dia, Indonesia memiliki peluang besar menarik investasi karena pasar domestik yang besar. Kondisi pasar yang besar itu membuat pelaku usaha Tanah Air memiliki daya tahan lebih kuat dibandingkan negara lain yang terdampak Covid-19.

“Kita negara optimis di antara negara terkena Covid, kalau selesai Covid kita lebih cepat larinya,” imbuhnya. Dalam paparannya, pengusaha tekstil itu menyebutkan peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business Indonesia masih di bawah negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Untuk itu, Indonesia perlu melakukan perbaikan radikal dalam indikator memulai bisnis, izin konstruksi, pembayaran pajak, hingga perdagangan lintas negara. Ia menilai UU Cipta Kerja termasuk perpajakan di dalamnya merupakan terobosan mengatasi ketertinggalan dari negara tetangga. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam kesempatan yang sama mengatakan gambaran besar dari UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan proses berusaha.

Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia, kata dia, sebelumnya naik dari peringkat 120 ke 72. Namun kini tidak berubah dan masih mentok bertengger dalam posisi 72-73.

“Yang paling besar keluhan dari pengusaha industri dalam konteks memulai bisnis itu. Faktor paling besar carut marut perizinan itu mendominasi Omnibus Law Cipta Kerja di mana kita menyederhanakan proses membangun usaha,” katanya.

Menaker Minta Masukan

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak pemangku kepentingan seperti serikat pekerja/buruh dan dunia usaha agar bisa duduk bersama memberikan masukan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

“Saya mengajak kembali untuk duduk bersama, ada perintah untuk mengatur lebih detail dari UU Cipta Kerja ini. Mari, saya mengajak stakeholder ketenagakerjaan apakah pengusaha atau serikat pekerja/buruh kita duduk bersama untuk menyempurnakan kembali peraturan pemerintahnya,” kata Menaker Ida dalam pernyataan diterima di Jakarta pada Selasa.

Ida berharap para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan dapat memberi masukan untuk PP dari undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (5/10) kemarin itu.

Terkait buruh yang melakukan aksi mogok nasional menolak UU Cipta Kerja itu, Ida berharap mereka dapat membaca undang-undang tersebut karena banyak aspirasi pekerja yang sudah diakomodasi di dalamnya.

“Banyak berita yang beredar di kalangan teman-teman pekerja atau buruh yang jauh dari kenyataannya,” ujar Ida. Menurut dia, banyak tuntutan buruh yang sudah diakomodasi dalam UU Cipta Kerja. Karena itu, aksi turun ke jalan yang dilakukan pekerja menjadi tidak relevan. Selain itu, rancangan UU Cipta Kerja yang diserahkan ke DPR adalah hasil dari pendalaman dengan Tripartit Nasional yang melibatkan serikat pekerja/buruh, pengusaha dan akademisi.

“Saya berharap teman-teman lihat kembali, baca kembali UU Cipta Kerja ini,” tegasnya.  Sebelumnya, para buruh di berbagai provinsi di Indonesia melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR. Aksi tersebut dimulai hari ini dan berlangsung sampai 8 Oktober 2020.

Mogok Buruh

Sementara itu, sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat buruh siap bergabung dalam mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020. Mogok nasional ini diklaim akan diikuti dua juta buruh. Dalam aksi mogok nasional ini buruh menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Senin (5/10).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Serta UU No. 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.

“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” ujar Said Iqbal kepada wartawan, Selasa (6/10).

Dikatakan Said, dua juta buruh yang mengikuti mogok nasional berasal dari beragam kalangan. Meliputi sektor industi seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi baja, farmasi kesehatan, percetakan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain. (ant/jpc)

 

error: Content is protected !!