Kajari Pontianak Optimis Raih WBK

Kajari Pontianak Agus LBN Gaol memberikan penjelasan mengenai pelayanan pembayaran tilang kendaraan kepada Tim Evaluasi dan Penilaian Kemenpan RB.

PONTIANAK – Tim Evaluasi dan Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) lakukan penilaian wilayah bebas korupsi (WBK), di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak. Jumat (8/11).

Tiga orang tim penilaian dari Kemenpan RB, mendatangi kantor Kejari Pontianak di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Pontianak Kota. Setidaknya ada dua poin penilaian yang dilakukan, yakni pelayanan kepada masyarakat dan pengawasan.

Tim Evaluasi dan Penilaian Kemenpan RB, Novan Kharisma mengatakan, dari hasil penilayan yang dilakukan, khususnya dari pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan baik. Karena Kejari telah mendekatkan pelayanan itu, bukan hanya di kantornya tetapi di tempat lain.

“Seperti contoh, Kejari juga membuka gerai pelayanan di kantor Pemerintah Kota Pontianak. Ini tentu sangat membantu masyarakat,” kata Novan.

Dari sisi pengendalian, lanjut dia, jika bicara zona integritas, maka pengawasan yang memang perlu menjadi perhatian. Dari hasil penilaian, Kejari Pontianak telah melakukan pengawasan yang maksimal terhadap jajarannya.

Dia menjelaskan, bagaimana Kejari Pontianak membuat kebijakan jendela tamu. Yang bertujuan memberikan batasan kepada jaksa dan pihak ketiga untuk bertemu secara langsung. Jendela tamu dibuat dengan tujuan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Jendela tamu ini memberikan batasan antara jaksa dan pihak ketiga. Menjadi kontrol, sehingga mengantisipasi terjadi pungutan liar dan grativikasi. Jendela tamu ini layak diterapkan di kejari lain di Indonsia,” ucapnya.

Novan menyatakan, dari hasil penilayan yang dilakukan pihaknya itu, akan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombusdman, untuk dibahas bersama, apakah Kejari Pontianak layak mendapat predikat wilayah bebas korupsi (WBK).

Sementara itu, Kajari Pontianak, Agus LBN Gaol mengatakan, dalam hal menuju WBK, pihaknya terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan melakukan perubahan mental terhadap jajarannya. Mulai dari pola sikap dan pikir.

“Terhadap seluruh jajaran, saya sudah minta untuk menghindari perbuatan korupsi,” kata Agus.

Agus menyatakan, untuk menghindari terjadinya perbuatan korupsi itu, sejak enam bulan lalu sudah dilakukan pembatasan pertemuan antara jaksa dan pihak ketiga. Pertemuan itu hanya dapat dilakukan melalui jendela tamu.

Dia menjelaskan, ketika pihak ketiga ingin bertemu dengan jaksa. Pertemuan itu tidak boleh dilakukan secara langsung. Pertemuan hanya dapat dilakukan di ruangan video konferensi. Sehingga apa yang dibicarakan dapat terpantau.

“Jendela tamu ini juga dapat digunakan masyarakat untuk berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi,” sambungnya.

Agus menyatakan, pihaknya berkeyakinan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, dapat meraih predikat WBK. (adg)

Read Previous

Nikmatnya Roti Mantau Golden Tulip

Read Next

Jalan dan Jembatan Provinsi Rusak, Ancam Keselamatan Pengguna