Terus Berbenah Demi Tingkatkan Pelayanan
Kajati Paparkan Kinerja di Hadapan Kemenpan RB

PEMAPARAN: Kajati Kalbar Masyhudi saat melakukan pemaparan secara virtual.  IST

PONTIANAK –  Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi, memaparkan secara virtual desk evaluasi predikat WBK menuju WBBM Kejati Kalbar di hadapan Tim Penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rabu (24/11).

Dalam paparannya, Masyhudi mengatakan, Kejati Kalbar merupakan salah satu satuan kerja yang dapat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Karena itu, Kejati Kalbar akan memaksimalkan pelayanan, berinovasi, memaksimalkan setiap sarana prasarana yang ada dan membuat langkah mitigasi risiko yang akan terjadi pada setiap kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan suatu risiko.

Kejati Kalbar telah memperoleh Predikat WBK pada 19 Desember 2019. Pada saat WBK Kejati Kalbar telah melakukan enam area perubahan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Kita terus berbenah diri dalam rangka upaya mengubah model pelayanan birokrasi yang sebelumnya masih kaku, linier, berbelit-belit dan terjebak pada rutinitas terkesan minta dilayani menjadi pelayan publik yang cepat, inovatif, efektif, humanis dan tidak kolutif serta melayani,” katanya.

Dikatakan Masyhudi, Kejati Kalbar berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan Motto “Kejati Kalbar Prima”,

“Untuk  itu kami yakni, percaya, berkomitmen dan akan terus melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM yang dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Masyhudi juga memaparkan capaian kinerja yang telah dilakukan Kejati Kalbar, di antaranya penyelamatan kerugian keuangan negara.

Pada tahun 2021, Kejati Kalbar telah menangani kasus korupsi, di antaranya 58 perkara di tahap penyidikan. Keuangan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 10.910.619.962.

“Kejati Kalbar pada 24 Agustus 2021 mendapat penghargaan dari menteri sosial atas perannya dalam penyelamatan keuangan negara terkait dana bantuan sosial,” paparnya.

Untuk pendampingan dan pelayanan hukum, kata Masyhudi, melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejati Kalbar melakukan pendampingan dan pelayanan hukum kepada masyarakat ataupun instansi pemerintah dengan kegiatan sebagai penyelamatan keuangan negara sebesar Rp. 37.694.470.454,31.

Di bidang Intelijen, lanjut Masyhudi, Kejati Kalbar telah melakukan Penangkapan DPO/Buron sebanyak 12 orang, Tim Tabur (Tangkap Buron Kejati Kalbar) bersama-sama dan berkoordinasi dengan Tim AMC Kejaksaan Agung dan Instansi terkait lainnya telah berhasil menangkap 12 orang buron Daftar Pencarian Orang (DPO) selama tahun 2021. Hal ini mencapai 400% dari target yang ditetapkan (tiga orang buron) dengan anggaran Rp. 120 juta.

“Di tahun 2021 ini Kejati Kalbar sudah menangani dan menyelesaikan perkara pidum sebanyak 381 perkara. Salah satunya perkara penyerangan/pembakaran Masjid Ahmadiyah di Sintang. Sekarang perkaranya dengan keputusan MA untuk dilakukan persidangan di PN Pontianak yang dilakukan secara virtual,“ jelasnya.

Dikatakan Masyhudi, Kejati Kalbar juga mendapatkan penghargaan dari Kanwil Perbendaharaan Kementerian Keuangan karena sebagai Koordinator wilayah Satker dengan penyerapan anggaran yang optimal periode sampai dengan akhir Oktober 2021. (arf)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!