Kalbar Kebut Ekonomi Digital

Agus Chusaeni

DALAM rangka memasyarakatkan keuangan digital, Bank Indonesia menggelar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 secara nasional yang akan dilaksanakan pada 5-8 April 2021. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, resmi membuka gelaran yang mengangkat tema “Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia.” Di Kalbar pembukaan FEKDI diadakan di Qubu Resort 2021, Senin (5/4) dan dihadiri beragam instansi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Agus Chusaini menjelaskan FEKDI adalah event yang melibatkan banyak pihak. Pasalnya di era sekarang ini digitalisasi merupakan hal yang mutlak untuk menciptakan efisiensi perekonomian. “Di sini ada sembilan kementerian, instansi atau lembaga yang terlibat. Artinya ini tidak bisa dilakukan sendirian,” kata dia.

Wujud percepatan digitaliasi ini untuk ranah pemda dengan pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalbar. Kemudian menyusul Kabupaten Kubu Raya dan daerah tingkat II lainnya. “Dengan TP2DD juga untuk menjaga elektronifikasi transaksi Pemda atau ETP yang sudah dilakukan pemda untuk lebih ditingkatkan lagi. Ini sejalan dengan harapan Presiden untuk mempercepat proses digitalisasi termasuk inklusi keuangan. Makanya perlu sinergi bersama,” papar Agus.

Agus Chusaini membenarkan satu di antara tantangan percepatan digitalisasi adalah masalah jaringan internet. Makanya, ia menyebut hal ini tidak bisa dilakukan sendiri. “Kita sudah dengarkan bersama komitmen dari Menteri Komunikasi dan Informatika bahwa akan segera dipasang jaringan 4G di seluruh desa. Malah yang tadinya target 2024 maka akan dipercepat pada 2022,” ujarnya.  “Jadi nanti tidak ada lagi desa yang blank spot sehingga elektronifikasi bisa berjalan dengan baik,” sampainya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalbar, Alfian, mengungkapkan di Kalbar masih ada 252 desa yang belum memiliki jaringan internet. Sementara itu sebanyak 928 desa masih memiliki yang sinyal atau jaringan masih lemah. “Ini perlu ada dorongan bersama. Kita melihat ada angin segar seperti yang disampaikan Pak Menkominfo soal perluasan jaringan. Semoga bisa segera dilakukan. Sehingga kemudahan transaksi secara digital oleh masyarakat bisa terlaksana,” kata Alfian.

Lanjutnya, Pemprov Kalbar sangat mendukung segala upaya terkait percepatan digitalisasi di daerah. Yakni dengan menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021. “Pemprov Kalbar sudah membentuk TP2DD dan akan terus mendorong elektronifikasi transaksi pemda yang sudah jalan. Hanya saat ini kita perlu mendorong kabupaten kota membentuk TP2DD, karena baru Kubu Raya yang sudah ada tim serupa,” ujarnya.

Oleh karena ini dalam rangka mempercepat transformasi digital untuk pengeloalan keuangan daerah. Sekda Kalbar A L Leysandri menuturkan untuk pembentukan TP2DD sudah menjadi kewajiban. Pasalnya Pemprov mendukung semua transaksi dilakukan secara elektronik atau tidak ada lagi transaksi langsung.

“Karena cara ini paling aman. Hanya memang kita memperkuat masalah infrastruktur atau jaringan internet di daerah. Kita sudah sampaikan ke Diskominfo agar bisa menjawab tantangan jaringan,” kata Sekda. Dia berharap pemkot dan pemkab di Kalbar bisa segera merealisasikan TP2DD untuk mendorong ETP. Kepala OJK Provinsi Kalbar, Moch Riezky F Purnomo mengatakan dengan digitalisasi akan ikut memulihkan perekonomian. Jadi nanti proses transaksi lebih cepat, lebih tepat, dan pertanggungjawabannya lebih transparan. (ars)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!