Kalbar Siap Tatanan Baru, Pemda Perlu Menyiapkan Berbagai Skenario

PONTIANAK – Kalimantan Barat (Kalbar) harus bersiap menjalani tatanan hidup baru atau kenormalan baru, mengingat tidak ada kepastian pandemi covid-19 akan berakhir. Pemerintah pusat-tentu juga pemerintah daerah- diharapkan dapat segera mempersiapkan berbagai skenario agar bisa ‘hidup berdampingan’ dengan virus corona.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengungkapkan, perlu ada persiapan untuk menghadapi kenormalan baru dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dalam beberapa minggu ke depan ia berharap aktivitas kehidupan masyarakat bisa kembali berjalan, namun dengan protokol tertentu.

Ia mencontohkan untuk sekolah, masing-masing kepala sekolah sudah harus mempersiapkan hal-hal penunjang. Seperti tempat cuci tangan, ruang belajar yang dibuat berjarak dan lain sebagainya. “Nah sehingga ke depan meubelernya mungkin kami akan buat tidak lagi satu (meja) untuk berdua tapi satu-satu, sehingga bisa diatur jaraknya,” ungkapnya kepada Pontianak Post, Selasa (26/5).

Selain itu kebersihan lingkungan sekolah juga harus dijaga. Para pelajar dan guru wajib memulai hidup yang lebih disiplin.

Termasuk di rumah-rumah ibadah juga diminta harus disiapkan fasilitas untuk mencuci tangan. Para jemaah diwajibkan menggunakan masker serta menjalankan protokol kesehatan lainnya demi mencegah penularan Covid-19. “Sehingga kehidupan normal ke depan itu tetap menjaga disiplin, kalau misalnya ada merasa tidak enak badan dan lain sebagainya cepat pergi ke dokter, jangan dipaksakan bekerja,” kata Midji sapaan akrabnya.

Semua hal tentang kenormalan baru menurutnya bakal ditata sedemikian rupa. Dengan perkiraan dalam beberapa minggu ke depan semuanya sudah bisa dijalankan.“Saya harap lebih cepat lebih bagus supaya masyarakat bisa beraktivitas, tapi semuanya harus kita persiapkan, tidak asal, apalagi untuk kepentingan politik, tidak,” tegasnya.

Memang diakuinya tahun ini ada tujuh daerah di Kalbar yang bakal melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Meski demikian, setiap keputusan yang diambil jangan ada niat sedikit pun untuk kepentingan politik.“Jangan ada yang mempertaruhkan nyawa masyarakat untuk kepentingan politik, saya harap ini menjadi perhatian,” ujarnya.

Masyarakat juga diminta cerdas dalam melihat fenomena yang ada. Apakah kebijakan yang diambil kepala daerah atau politisi hanya untuk popularitas atau betul demi kepentingan masyarakat.

Orang nomor satu di Kalbar itu bersama jajaran Forkopimda seperti Pangdam dan Kapolda memastikan bekerja selalu untuk kepentingan masyarakat. Semua kebijakan diputuskan dengan mempertimbangkan fakta dan data yang ada.

“Terserah orang mau bilang apa, kami yang tahu datanya, faktanya dan kami yang tahu bagaimana harus bertindak. Tidak ada niat sedikit pun untuk bikin susah masyarakat tapi semuanya untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat, bukan kepentingan pribadi kami pengambil keputusan,” tutupnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Pontianak Andreas Acui Simanjaya menilai keinginan masyarakat untuk beraktivitas secara normal sudah tak terbendung lagi. Kebangkrutan dunia usaha yang di depan mata dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang nyata membuat orang secara alamiah harus mempertahankan hidupnya. Menurut dia, seharusnya hidup normal bisa dilakukan, namun dengan syarat masyarakat mau menjalankan aturan pemerintah. Demi keselamatan diri sendiri, keluarga dan orang lain.

“New Normal sudah jadi wacana di seluruh dunia. Tidak ada negara yang sanggup berlama-lama lockdown. Bahkan Amerika yang angka penderita dan kematiannya tertinggi di dunia. Walaupun negara kaya raya, mereka menilai berbahaya bila berlama-lama hidup tanpa aktivitas ekonomi,” kata dia.

Namun, kata dia, semua negara juga tak mau wabah terus ada di masyarakatnya. Namun WHO telah menyebut kemungkinan virus Corona tak akan pernah hilang selamanya. New Normal pun menjadi wacana untuk dijalankan. Acui bilang masuk akal. Hanya saja, syaratnya masyarakat harus super-disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Saran saya sudah saatnya masyarakat secara bertahap dapat melakukan aktivitas keseharian secara normal. Dengan tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin diri yang baik, kebiasaan memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak sudah dapat diadaptasi dan dilakukan oleh masyarakat dengan baik,” kata dia.

“Biarkan sekolah, pertokoan, berbagai profesi masyarakat berjalan normal dengan syarat tetap disiplin menjalani protokol kesehatan. Beri kepercayaan untuk masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungannya,” ujarnya.

Lanjut dia, pemerintah harus segera memiliki keputusan dan jalan keluar untuk mengimbangi keperluan masyarakat melakukan kegiatan sehari hari nya, kita tidak bisa bertahan terlalu lama dalam situasi berdiam diri dan membatasi aktivitas normal.

Dua bulan hidup tidak normal, kata dia, telah membuat banyak sektor ekonomi mati. Terutama pada sektor pariwisata, transportasi, kafe dan restoran serta UMKM. Sementara sektor lainnya kembang kempis. Omzet menurun drastis. Diperkirakan bila situasi seperti ini terus, maka keruntuhan sektor ekononi lain akan menyusul.

“Berdasarkan data pengusaha yang terhimpun dari jaringan kita, secara umum banyak perusahaan yang menyatakan hanya mampu bertahan sebatas bukan Juni saja.

Sudah saatnya kita menjalani kehidupan ini dengan memahami dan menerima kenyataan bahwa pandemi Corona ini belum berakhir dan ada disekitar kita. Syaratnya masyarakat harus super-disiplin. Di sini mental dan kekompakan kita sebagai bangsa diuji,” pungkasnya.

Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Arif Joni Prasetyo, menilai adanya pandemi global Covid-19, telah memunculkan tatanan dunia baru. Karena itu, kata dia, mau tidak mau dunia akan memasuki fase yang disebut kondisi kenormalan baru atau new normal, yang mana protokol kesehatan menjadi Standar operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan.

“Yang tentu saja tata cara dan pola sosialisasi tidak akan kembali ke fase atau situasi sebelum Covid-19,” ungkap dia, kemarin.

Kendatipun covid-19 ini sudah mereda, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan wabah ini muncul kembali, apalagi jika tidak mengikuti pola hidup sehat serta urung mengikuti protokol kesehatan. Karena itu dia menilai, sosialisasi fase new normal penting dilakukan, termasuk penerapannya nanti di tempat pelayanan publik, dan pemerintahan. “Setiap kantor terlebih pelayanan publik  baik pemerintah maupun swasta diwajibkan menggunakan protokol kesehatan,” pungkas dia. (bar/ars/sti)

loading...