Kamtibmas Kondusif Peladang Produktif

opini pontianak post

Oleh: Hendrikus Adam

Tema Hari Bhayangkara diperingati tepat pada 1 Juli 2020, yakni “Kamtibmas Kondusif, Masyarakat semakin Produktif”, akhir-akhir ini menggema di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. Kalimat yang menarik dan relevan kala musim pandemi COVID-19 ini mewakili asa bersama yang patut diapresiasi. Keamanan dan ketertiban tentu saja penting dipahami bukan hanya menjadi mandat negara melalui institusi kepolisian semata, tetapi tanggungjawab bersama segenap komponen bangsa lainnya, termasuk para Peladang yang juga sebagai rakyat Indonesia. Situasi aman dan damai dalam kehidupan menjadi syarat penting bagi kelangsungan hidup bersama menuju cita-cita besar bangsa; terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sebagaimana diharapkan juga sejalan dengan mandat konstitusi bahwa negara melalui pemerintah memiliki kewajiban asasi dalam memastikan pemenuhan hak asasi atas rasa aman bagi rakyatnya. Karenanya, tema peringatan Hari Bhayangkara dimaksud juga menjadi angin segar bagi rakyat pada umumnya maupun bagi para petani khususnya peladang.

Dengan situasi kondusif yang dikehendaki, ini berarti bahwa segenap warga termasuk peladang (akan) dijamin kemerdekaannya untuk terus mengusahakan pemenuhan hak dasarnya atas pangan tanpa harus dihantui rasa takut. Hal ini berarti pula bahwa para Peladang melalui praktik berladang yang dilakukan turun temurun selama ini akan semakin dimungkinkan produktif menghasilkan pangan untuk keberlanjutan kehidupan. Terlepas bahwa dalam kenyataannya, baik dari sisi jumlah peladang maupun luasan ladang dari waktu ke waktu terus berkurang karena berbagai factor internal maupun eksternal.

Maklumat ‘teror’ Peladang?

Kasus kebakaran hutan dan lahan (gambut) yang terjadi selama ini diiringi dengan degradasi hingga deforestasi akibat konversi hutan yang diperuntukan bagi sektor industri ekstraktif berawal sejak 1997 hingga saat ini menjadi momok tersendiri bagi peladang. Kejadian karhutla disertai petaka asap hebat kali pertama di Kalimantan Barat kala itu melahirkan pernyataan jujur pejabat publik (Ir. Karsan Sukardi, Kadis Kehutanan Kalbar) yang malah menuduh peladang sebagai biang penyebabnya. Tuduhan serupa pun mengalir dari pernyataan pejabat publik lainnya seperti disampaikan (alm) Sutopo Purwo Nugroho (Kepala Pusat Data dan Humas BNPB) tahun 2018 dan Wiranto (Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI). Pelaksanaan (sanksi) adat untuk memulihkan situasi dan menyelesaikan permasalahan pun dilakukan kala itu oleh masyarakat Dayak, kecuali terhadap Bapak Wiranto.

Tuduhan sinis sebagai penyebab karhutla dan petaka asap terhadap peladang tentu tidak mendasar bila mau melihat fakta jauh sebelum ‘musim asap’ melalui praktik berladang dengan berkearifan lokal tidak pernah terjadi hal serupa. Terlebih selama ini, penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat sebagai penyebab petaka asap dari kebakaran hutan dan lahan (gambut) pada konsesinya masih nihil. Terbitnya aturan maupun pengumuman ‘larangan membakar’ akhir-akhir ini seakan jadi pembenaran bahwa praktik membakar terkendali dalam tahapan berladang masyarakat di komunitas adalah salah.

Terbitnya Intruksi Presiden 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla pada Oktober 2015 dan Permen Negara Lingkungan Hidup 10 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/ Lahan seakan menjadi ‘pembenaran’ agar negara melalui aparaturnya dapat melakukan tindakan tegas pelarangan membakar tanpa pengecualian terhadap praktik bertani ladang berkearifanlokal sekalipun seperti halnya dipraktikkan Masyarakat Adat di komunitas selama ini. Bak gayung bersambut, di Kalimantan Barat eksekusi pengawalan aturan ‘larangan membakar’ diterapkan melalui sejumlah institusi TNI dan Polri.

Maklumat Kapolda Kalimantan Barat mengenai larangan membakar hutan dan lahan disertai dengan ancaman pidana puluhan tahun dan denda milyaran rupiah yang turut semarak sebagaimana spanduk-spanduk bernada ancaman pidana dan denda terpajang. Bahkan, saat Maklumat Kapolda Kalimantan Barat tentang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan/Kebun pertama kali terbit tahun 2015, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang pernah membersihkan lahan konsesinya di gambut dengan cara bakar pun turut memasang baliho berukuran besar kala itu. Maklumat Kapolda Kalbar dengan semangatnya yang serupa untuk kali kedua tebit di tahun 2018 ketika pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai menyegel sejumlah konsesi karena alami kebakaran di Kalimantan Barat.

Pada sisi lain, praktik water bombing serampangan via helikopter dan aparat bersenjata menjumpai peladang di lapangan sempat mewarnai implementasi aturan pencegahan karhutla. Sementara masyarakat di akar rumput terutama peladang yang mengolah ladang dengan cara bakar berkearifan lokal selain menjadi korban juga dihampiri rasa cemas. Kasus hukum sejumlah Peladang di Kapuas Hulu, Sintang, Bengkayang, Sanggau dan wilayah lainnya mengonfirmasi bahwa risiko kriminalisasi hingga dipersalahkan harus dihadapi peladang. Bahkan, pada kasus di Sanggau, dua Peladang kemudian dihukum bersalah dengan masa kurungan 2 bulan sehari dan denda 1 juta, Maret 2020.

Terbitnya kembali Maklumat Kapolda Kalimantan Barat yang ketiga pada Mei 2020 lalu tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah mengenai Kewajiban, Larangan dan Sanksi Pembakaran Hutan dan Lahan yang mengisyaratkan ancaman penjara dan denda milyaran rupiah menimbulkan reaksi dan kecemasan kembali bagi masyarakat terutama peladang. Maklumat yang sejatinya hanyalah pemberitahuan/pengumuman dan tidak dapat sebagai dasar menindak pelaku karhutla justeru seolah menjadi teror yang menakutkan bagi peladang. Ketika tidak disertai dengan penjelasan yang jujur soal hak-hak peladang terhadap maklumat dan pelaksanaan tidak dikecualikan terhadap karakteristik lokal selama ini serta peladang dihantui rasa takut, maka Maklumat Kapolda tidak ubahnya sebagai teror yang harus segera dihentikan.

 

Solusi Keberpihakan

Guna menemukan solusi bersama atas situasi karhutla dan petaka asap tanpa harus mengorbankan rakyat yang selama ini bertani ladang sebagai tumbal, maka langkah dengan meletakkan pemahaman bersama mengenai asap seperti apa dan dari kebakaran yang bagaimana serta di mana menjadi penting. Adalah salah bila menyamaratakan bahwa setiap aktivitas membakar yang menghasilakan asap sebagai tindakan yang terlarang. Terlebih, payung hukum pengecualian bagi praktik berkearifan lokal sebagaimana Pasal 69 ayat (2) berikut penjelasannya jelas memberi perlindungan. Karenanya, tidak dapat disamakan pula antara kejadian karhutla dengan praktik membersihkan ladang (umumnya) pada tanah mineral yang dilakukan dengan cara bakar secara sengaja oleh peladang.

Pada sisi lain, harus diakui bahwa sejak tuduhan sinis terhadap peladang sebagai penyebab petaka kabut asap hingga kini, negara melalui pemerintah selama ini alpa memberikan pembinaan dan belum sungguh-sungguh hadir berpihak pada peladang. Bahkan, yang kentara justeru pernyataan miring tendensius sejumlah pejabat publik yang menegasikan praktik berladang berkearifanlokal.

Keberpihakan dan dukungan negara terhadap peladang yang mengusahakan hak dasarnya atas pangan selama ini mendesak diwujudnyatakan. Penghormatan terhadap kearifan lokal yang dipraktikkan dalam berladang, merangkul tanpa memukul, memberikan rasa aman yang menjadi kewajiban asasi negara tanpa menakuti serta menerapkan aturan seturut karakteristik lokal dan berkeadilan diperlukan.

Dengan demikian, solusi keberpihakan negara perlu disertai dengan memastikan kemerdekaan peladang mengusahakan pangan turun temurun melalui kepastian kondusifitas yang ditandai dengan hadirnya rasa aman, tertib dan damai. Jika kondisi kamtibmas kondusif, maka segenap warga termasuk peladang pun otomatis tidak dihantui rasa takut. Pada situasi ini maka peladang akan bisa lebih produktif mengusahakan pemenuhan hak asasi atas pangannya dan tema Hari Bhayangkara pada akhirnya bukan hanya slogan kosong.**

Penulis adalah Kadiv Kajian dan Kampanye WALHI Kalbar, dan Direktur Persatuan Peladang Tradisional Kalbar.

error: Content is protected !!