Kantor Kejati Kalbar Digeruduk, Pertanyakan Peranan TP4D Kejaksaan

PONTIANAK—Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat digeruduk sekitar 80 peserta aksi dari Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) se-Kalbar, Rabu(18/9) siang. Kedatangan mereka dalam rangka mempertanyakan penanganan dan perkembangan kasus-kasus terkait tindak pidana korupsi di Kalbar dan juga peranan tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati dan Kejari di Kalbar dalam proses pendampingan proyek.

“Kami (LAKI) tetap berkomitmen mendukung program pemerintah dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, mendorong lembaga kejaksaan semangat tanpa tebang pilih dan tanpa takut intervensi dari pihak manapun. Di sisi lain masyarakat kalbar minta kepada Kejati kalbar menuntaskan kasus-kasus korupsi yang masih belum jelas status hukumnya,” kata Burhanudin Abdullah Ketua DPP LAKI di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di ruangan dialog.

Selain mempertanyakan perkembangan penanganan kasus tipikor, LAKI dihadapan Kejati juga meminta pembentukan TP4D dievaluasi dan dibatalkan. Sebabnya lebih banyak mudaratnya dari manfaat dan kemudian bukan menjadi merupakan produk hukum tetapi hanya sebatas surat intruksi yang setara dengan surat edaran dari Kejaksaan Agung RI nomor INS-001/A/JA/ 10/10/2015 tentang pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). Kejasaan RI telah disampaikan kepada Kejati seluruh Indonesia memang peran TP4 sangat strategis. Namun peran TP4 dalam mencegah terjadinya tipikor masih perlu dipertanyakan.

“Bagaimana TP4 bekerja terutama masalah dasar hukumnya pada saat adanya permintaan bantuan dari instansi pemerintah di sisi lain dalam menjalankan tugasnya TP4D belum didukung dengan anggaran masing masing. Dampaknya instansi pemerintah mesti mengalokasikan anggaran untuk TP4D dengan berbagai honor. Ddealnya TP4D dalam menjalankan tugas dan fungsi ketika mengawal dan mengamankan program pemerintah dan pembangunan tidak tergantung pada honor tersebut,” jelasnya.

Fakta lainnya ternyata TP4D dalam menjalankan tugasnya tidak didukung anggaran secara mandiri. Ini bisa menjadi masalah baru karena muncul anggaran tidak terduga. Masalah berikutnya yakni manusia ditunjuk sebagai anggota TP4 harus memiliki kompentensi dalam pendampingan dan pengamanan pengadaan barang/ jasa.

Sunarwan, Asisten Tindak Pidana Khusus (Atpidsus) Kejati Kalbar dimintai komentarnya engan menjawab lebih jauh mengenai masalah TP4D di Kalbar.

“Itu wewenang Kejagung di pusat. Kami hanya mengikuti intruksi,” jelasnya.
Dia hanya menjawab bahwa kedatangan puluhan personil LAKI merupakan support dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Untuk tahun 2019 sudah naik penyidikan lima kasus dan awal bulan naik naik dua kasus lagi. Totalnya tujuh kasus. Penyidian sudah terbuka dan berproses,” ujarnya.

Kasus-kasus tipikor tersebut berasal dari Putusibau (Kapuas Hulu), Sintang dan Kabupaten Sanggau bakalan ada dua lagi. Sementara untuk kasus-kasus disampaikan LAKI sebagai kasus lama di Kota Singkawang, Bengkayang dan Kapuas Hulu yakni rumah susun Kejati Kalbar masih akan melakukan pengecekan.

”Kami (Kejati) akan cek satu persatu dan segara ditindaklanjuti, Secepatnya akan disampaikan ke pusat (Kejagung),” jelasnya.

Kejati Kalbar berharap LAKI sebagai mitra dari unsur masytarakat wajib saling bersinergis membangun pemberantasan tipikor di Kalbar. Dengan demikian respon masyarakat akan saling menyambung ke bawah.(den)

Read Previous

Disintregasi Bisa Pecah Kalbar-Indonesia

Read Next

PORTI FC Gelar Turnamen dalam rangka ulang tahun

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *