Kapal Cantrang Resahkan Nelayan Kalbar

PONTIANAK – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Pontianak melayangkan surat ke stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak atas masuknya kapal Cantrang dari pulau Jawa yang masuk ke perairan Kalimantan Barat.

Ketua Dewan Pengurus Cabang HNSI Kota Pontianak, Bani Amin, mengatakan, pihaknya telah menerima keluhan dari nahkoda kapal Cumi Kalbar tentang maraknya kapal Cantrang dari pulau Jawa masuk ke peraian Kalimantan Barat.

Dia menjelaskan, menyikapi keluhan itu pihaknya telah melayangkan surat kepada PSDKP Pontianak, untuk segera mengambil tindakan atau langkah pencegahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut dia, pencegahan dan tindakan dari pemerintah saat ini sangat diperlukan, agar kapal-kapal tersebut tidak melakukan kegiatan penangkapan di wilayah perairan Kalimantan Barat dan kembali ke daerah asalniya sesuai dengan wilayah pengelolaan penangkapan berdasarkan SIUP dan SIPI daerah asal.

“Menurut laporan nahkoda kapal, kapal Cantrang sudah memasuki jalur dibawah 12 mil perairan Kalbar. melakukan penangkapan diperairan sekitar pulau Karimata, Karang Cina dan sudah mendekati Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya,” kata Bani, Kamis (6/8).

Dia mengungkapkan, jumlah kapal Cantrang yang beroperasi tidak tanggung-tanggung mencapai puluhan armada. Sehingga permasalahan itu perlu kiranya dilakukan pecegahan demi mengantisipasi terjadinya konflik.

“Pencegahan sedini mungkin perlu dilakukan agar nelayan lokal dan nelayan luar Kalbar ini tidak berkonflik,” ucapnya.

Bani menerangkan, harus diketahui nelayan Kalimantan Barat sejak dahulu tidak pernah menggunakan alat tangkap Cantrang. Sementara kapal nelayan dari jawa yang menggunakan Cantrang menggunakan kapal ukuran besar lebih dari 30 sampai dengan 100 GT.

“Apabila kapal Cantrang ini beroperasi di perairan Kalbar, maka akan berdampak rusaknya sumber daya yang ada di perairan. Menyebabkan turunya jumlah tangkapan nelayan lokal, sehingga yang dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan sosial,” tuturnya.

Bani mengingatkan, sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Menteri nomor 71 tahun 2016, bahwa keberadaan kapal Cantrang telah menyalahi aturan dan atau melanggar jalur penangkapan karena seharusnya mereka beroperasi di WPP 712 perairan pulau Jawa.

“Apabila ada kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan izin penangkapan di WPP 711 Laut Natuna Utara, itu bukan bearti kapal dari pulau Jawa bebas masuk ke perairan Kalbar sebagaimana diatur dalam Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,” ujarnya.

Bani mengungkapkan, warjar jika nelayan Kalimantan Barat resah dengan aktivitas kapal Cantrang. Selain dampak terhadap kelestarian sumber daya perairan, keberadaan mereka juga sudah berdampak pada hasil tangkapan nelayan lokal.

“Nelayan mengeluh, biasanya pulang ada hasil sekarang pulang tanpa membawa apa-apa. Kalaupun ada hasil tidak sebanding sebelum adanya kapal Cantrang,’ ungkapnya.

Sementara itu, Kasubsi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Stasiun PSDKP Pontianak, Mochamad Erwin, ketika dikonfirmasi mengatakan belum dapat memberikan keterangan secara lengkap. Hanya saja menuru dia, benar jika pihaknya telah menerima surat dari HNSI Kota Pontianak terkait aktivitas kapal Cantrang di perairan Kalimantan Barat. (adg)

loading...