Kapolda Segel PT. PSL

SEGEL: Kapolda Kalbar, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono, dan Wakil Bupati Ketapang, Suprapto, menancapkan plang larangan aktivitas di kawasan PT. PSL, kemarin (11/9) sore. istimewa

Pemda Akan Evaluasi Izin PT. PSL

KETAPANG – PT. Putra Sari Lestari (PSL) disegel polisi. Perusahaan perkebunan kelapa sawit ini disegel kerena melakukan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembakaran lahan. Penyegelan dengan cara pemasangan garis polisi dan pemancangan plang larangan aktivitas di kawasan tersebut dilakukan langsung oleh Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono, pada Rabu (11/9) sore. Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono, mengatakan perusahaan yang beroperasi di Desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan ini disegel karena telah melakukan tindak pindana dengan sengaja membakar lahan dan dianggap lalai menjaga kawasan perkebunan sehingga terjadi kebakaran. Ratusan hektare lahan di kawasan tersebut hangus terbakar karena kelalaian perusahaan.
Kapolda yang berangkat dari Pontianak menggunakan helikopter bersama rombongan langsung mendatangi perkebunan sawit milik PT. PSL dan melakukan pemasangan garis polisi sebagai bentuk penyegelan dan larangan aktivitas. “Ini yang kedua, kami langsung turun. Sebelumnya sudah menurunkan tim, TNI, Polri, Pemda untuk melakukan pendeteksian. Dan di sini (PT. PSL; red) telah lalai, terbukti telah melakukan tindak pidanan lingkungan hidup,” kata Didi Haryono, kemarin (11/9).
Untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang secara sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan baru atau lalai dalam menjaga kawasan perkebunan sehingga terjadi kebakaran, maka melalui Peraturan Gubenur (Pergub) Kalimantan Barat nomor 23 tahun 2019, izin perusahaan akan dibekukan, bahkan pencabutan izin. “Bagi yang sengaja akan dibekukan lima tahun, jika lalai tiga tahun. Tapi jika terjadi berulang-ulang bisa dicabut izinnya,” tegas Didi.
Didi mengaku belum mengetahui secara detail terkait luasan lahan PT. PSL yang terbakar. Namun diakuinya dari data perusahaan yang menyebut hanya 300 hektare yang terbakar, dirinya tidak meyakini data tersebut, karena secara kasat mata luasan lahan yang terbakar sangat luas. “Menurutnya 300 hektare, tapi kalau dilihat dari ujung sana lebih sekali ini, tidak mungkin,” ungkapnya.
Kapolda mengungkapkan, saat ini sudah 58 orang yang sudah diproses dan dilakukan pendalaman terhadap  kasus karhutla. Sementara untuk korporasi sudah ada tiga. Dua perusahaan ada di Sanggau dan satu perusahaan di Ketapang. “Kalau masih ada lagi, laporkan,” pintanya.
Didi mengimbau kepada semua pihak untuk tidak lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat melanggar aturan, khususnya pembakaran lahan yang menurutnya saat ini menjadi atensi semua pihak, tidak hanya Polri.
Karena menurutnya, kabut asap yang terjadi saat ini berdampak luas. Di antaranya mengganggu kesehatan, mengganggu dunia pendidikan yang terpaksa harus diliburkan, dan sektor perekonomian.
Sementara itu, State Manager PT. PSL, Sugito Simamora, mengaku bahwa asal api bukan lah di dalam kawasan perkebunan milik mereka, melainkan dari luar kawasan perkebunan. Namun demikian, pihaknya mengaku tidak tinggal diam terhadap kebakaran tersebut, beberapa alat excavator juga dikerahkan untuk memutus laju api yang mau masuk ke perkebunan mereka. “Awalnya api dari luar, terdeteksi tanggal 14 Agustus alat kita arahkan ke sini untuk melakukan sekat api, dan kita turunkan tim pemadam. Apinya bisa lewat dari atas, karena angin,” katanya.
Dari data yang dihimpun, saat ini luas lahan yang terbakar bekisaran 307 hektare. Dia mengaku siap menaati aturan dan kebijakan pihak Polda Kalbar untuk menghentikan aktivitas perkebunan mereka. “Untuk sementara kita terpaksa berhenti,”tambahnya.
Wakil Bupati Ketapang, Suprapto S, yang ikut rombongan Polda Kalbar ke lokasi PT. PSL, mengapresiasi langkah Polda Kalbar, terlebih Pergub yang dikeluarkan Gubenur Kalbar ini sebagai langkah yang tepat untuk penanganan Karhutla yang hampir setiap tahun terjadi di Kalbar. “Saya sependapat dengan Bapak Kapolda, yang turun langsung upaya melakukan penyegelan dalam rangka penyidikan, apakah faktor kesengajaan atau tidak,” kata Suprapto.
Pemda Ketapang akan melakukan evaluasi terkait izin PT. PSL, karena izin perusahaan ini dikeluarkan oleh Bupati Ketapang. “Kita akan evaluasi, kalau memang ini diberikan izinnya oleh Pak Bupati maka Pak Bupati harus evaluasi,” jelasnya.
“Ini sebagai shock terapi bagi perusahaan lain karena setiap tahun seperti ini, karena kalau kita melihat lokasi di lapangan ini memang ada kesengajaan dibiarkan, sehingga 2-3 hari mereka langsung tanam,” tambahnya. (afi)

Read Previous

Gerakan Bersih Laut dan Pantai

Read Next

Angga dan Sri Melaju ke Tingkat Nasional di Batu Malang  

Tinggalkan Balasan

Most Popular