Karolin: Jangan Jadi Kebiasaan Menunggak Pajak

karolin

BIMTEK: Bupati Landak Karolin Margret Natasa saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2020 yang digelar di aula utama Kantor Bupati Landak, Senin (4/11). HUMAS PEMKAB

Karolin Imbau Desa Segera Setor PBB Menunggak

NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengimbau para kepala desa agar segera menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada kas daerah Pemerintah Kabupaten Landak.

Hal itu disampaikan Karolin kepada kepala desa se-Kabupaten Landak saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020 yang digelar di aula utama Kantor Bupati Landak, Senin (4/11).

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Landak, untuk  pajak tahun 2018 dari 156 desa hanya 61 desa yang sudah melunasi PBB-P2. Sedangkan pajak tahun 2019 hingga saat ini baru sembilan desa yang telah melunasi PBBnya. Untuk itu bupati menekankan kepala desa agar membayar pajak PBB-P2 paling lambat pada Desember tahun ini.

Karolin menegaskan kepada para kepala desa agar melaksanakan kewajiban yaitu menagih pajak PBB-P2 kepada masyarakat dan menyetorkannya pada kas daerah Kabupaten Landak melalui Badan Pendapatan Daerah.

Dilibatkannya desa untuk menagih PBB-P2 ini diatur dalam Surat Keputusan Bupati Landak  Nomor 973/162/HK-2014 tentang penunjukkan petugas pelaksana penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang dan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam wilayah kabupaten Landak.

“Salah satu ukuran kinerja Kades adalah bagaimana melaksanakan tugas menagihkan pajak juga, jadi tolong jangan dilalaikan dan jangan dianggap enteng, ini sudah bulan November jadi segera setorkan PBBnya. Tolong selesaikan sesuai dengan tanggungjawab, jangan jadi kebiasaan menunggak pajak,” tegas Karolin.

Menurut Karolin pendapatan dari sektor pajak harus dimaksimalkan mengingat pajak merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Landak serta untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai maupun perangkat desa.

“Bagaimana saya mau bayar gaji perangkat desa, bayar tunjangan bapak ibu, itu kan komponennya dari APBD, salah satu komponen APBD itu adalah pajak,” kata Karolin.

Lebih lanjut Bupati Landak  berharap kepala desa sebagai wakil pemerintah paling bawah dapat memberikan edukasi kepada masyarakatnya untuk sadar membayar pajak.

“Biasakan untuk mendidik juga masyarakat, bapak ibu ini dipilih langsung oleh masyarakat, jadi membayar pajak adalah pendidikan yang harus kita lakukan, makanya saya mengajak para kepala desa ini untuk taat dalam membayar pajak tepat waktu,” ujar Karolin. (mif)

Read Previous

Nginap Dirumah Teman, MS Diamankan Polisi

Read Next

Tempuh Ribuan Kilometer, Epson Sambangi 85 Diler di Kalimantan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *