Kasus Dugaan Asusila Kepala Imigrasi Entikong, Polisi Didesak Usut Tuntas

ilustrasi jawapos.com

PONTIANAK – Pengamat Hukum Universitas Tanjungpura, Hermansyah mengatakan, tak ada alasan bagi kepolisian untuk tidak memproses hukum kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan Kepala Kantor Imigrasi Entikong. Terlepas dari putusan pengadilan nanti pelaku terbukti bersalah atau tidak, hendaknya diserahkan sepenuhnya pada proses persidangan.

Menurutnya, sepanjang laporan itu memiliki bukti kuat, yakni terdapat hasil visum yang membuktikan adanya bekas kekerasan benda tumpul atau ada bukti lain yang menguatkan, mestinya polisi segera memproses kasus tersebut.

Dalam kasus yang diduga dialami pegawai Kantor Imigrasi ini, lanjut Hermansyah, unsur-unsur perkosaan atau perzinahan harus diperhatikan. Jika hubungan badan yang dilakukan terduga pelaku disertai ancaman kekerasan baik fisik maupun verbal maka perbuatan itu termasuk pada unsur pemerkosaan.

“Harus dibedakan antara perkosaan dan perzinahan. Perkosaan itu ada paksaan baik ancaman kekerasan maupun kekerasan verbal.  Sementara perzinahan atau suka sama suka dilakukan dengan tidak adanya unsur paksaan dan kekerasan,” kata Hermansyah, Jumat (22/1).

Jika terduga pelakunya jelas, sambung Hermansyah, mestinya bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Karena sejatinya semua pelaku kejahatan tanpa terkecuali harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

“Apalagi pemerkosaan. Dari aspek manapun, baik agama, hukum maupun budaya jelas dilarang,” ucapnya. Oleh karena itu, Hermansyah menambahkan, seharusnya terduga pelaku perkosaan itu diproses hukum hingga ke pengadilan. Apakah di pengadilan nanti yang bersangkutan terbukti bersalah atau tidak, hendaknya diserahkan sepenuhnya kepada proses persidangan.

Hermansyah juga menanggapi kabar adanya upaya intimidasi yang dilakukan terhadap korban. Seperti diberitakan sebelumnya, kuasa hukum korban, Herawan Utoro mengatakan, korban diancam akan dipecat oleh oknum pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Barat jika tidak mencabut laporannya kepada polisi.

Menuruut Hermansyah,  upaya intimidasi terhadap korban itu sebenarnya tidak perlu dilakukan.  “Jadi tidak perlu ancaman-ancaman itu. Biarkan saja diproses sesuai hukum. Tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak memproses laporan korban,” tuturnya.

Hermansyah mengingatkan, pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena ada aturannya.  Jika ancaman itu dilakukan dan korban diberhentikan sewenang-wenang, korban dapat mengajukan penuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Dalam konteks negara hukum, semua harus patuh. Biarkan saja hukum menyelesaikannya melalui proses yang sudah diatur. Jika tidak puas dengan putusan pengadilan, silakan banding. Kalau masih tidak terima, silakan kasasi,” ujarnya.

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriani menyatakan, dugaan kasus pemerkosaan yang dialami pegawai Imigrasi Entikong baru-baru ini menambah daftar panjang kasus kejahatan seksual terhadap perempuan.

Andy menyatakan, semua pihak tentu berharap ada proses hukum yang sungguh-sungguh untuk mengungkap kasus tersebut. Akan tetapi, ia mengingatkan agar dalam proses hukum ini, upaya perlindungan dan dukungan bagi pemulihan korban tetap diperhatikan.

Untuk dipahami, kata dia, perkosaan pada dasarnya adalah pemaksaan hubungan seksual, baik vaginal, anal, oral, maupun penetrasi vaginal & anal dengan alat atau bagian tubuh selain genitalia laki-laki.

Namun, dalam hukum pidana Indonesia, pemerkosaan didefinisikan sebagai pemaksaan hubungan seksual hanya yang berbentuk penetrasi vaginal dengan genitalia laki-laki. “Dengan definisi ini, pertanda pemerkosaan jadinya adalah bukti pemaksaan seperti kekerasan, ditandai dengan visum dan jejak mani,” terangnya.

Menurut Andy, hal itu tentu menyulitkan korban karena pemaksaan tidak saja dengan kekerasan fisik tetapi juga bentuk-bentuk non fisik, termasuk ancaman kekerasan atau intimidasi lainnya.

Andy mengungkapkan, jika dilihat perkembangan kasus-kasus di tanah air, polisi telah mengungkap banyak kasus-kasus pelik. Jadi, kecakapan untuk penyelidikan dimiliki oleh polisi. Tantangan dalam penyelidikan kasus perkosaan, atau kekerasan seksual secara umum, adalah pada perspektif dan kapasitas keterampilan penyidik.

“Pada tahap ini, tentu perlu memberikan dukungan pada polisi untuk melaksanakan proses penyelidikan sebaik-baiknya sehingga mengawal akses keadilan dan pemulihan korban,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, oknum Kepala Kantor Imigrasi Entikong berinisial RFS diduga telah memperkosa anak buahnya. Korban diduga diperkosa di rumah dinas terduga pelaku, pada Kamis 14 Januari lalu. Kasus ini kemudian dilaporkan korban ke Polsek Entikong. Dalam perjalanannya, kasus tersebut kemudian diambil alih Polres Sanggau.

Kapolres Sanggau, AKBP Raymond Marcellino Masengi menyatakan akan memproses kasus ini secara profesional agar terungkap fakta sesungguhnya. Pihaknya sudah memeriksa enam saksi. Selain itu, terhadap korban juga telah dilakukan visum awal. Raymond menuturkan, berdasarkan keterangan korban, pelecehan seksual itu dilakukan RFS (atasan korban) di rumah dinasnya, Kamis 14 Januari 2021.  Saat itu korban dipanggil oleh atasannya ke rumah dinas untuk urusan pekerjaan.

Sementara itu, kuasa hukum korban Herawan Utoro menuturkan, sebelum kasus ini terjadi, korban sebenarnya sudah sering mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari terduga pelaku. Korban kerap digoda. Karena merasa tidak nyaman, korban memilih mengundurkan diri dari jabatannya dengan harapan tidak lagi digoda.

Ternyata, setelah mengundurkan diri dari jabatan, upaya terduga pelaku untuk menggoda korban masih terjadi. Puncaknya pada Kamis 14 Januari. Korban diminta membuat laporan dinas luar.  Konon laporan itu harus diselesaikan pada pukul 13.00. Oleh korban, tugas itu pun dikerjakan. Laporan kemudian diantarkan kepada terduga pelaku yang saat itu berada di ruang kerjanya untuk ditandatangani.

Akan tetapi, kata Herawan, terduga pelaku tidak langsung menandatangani laporan itu. Ia malah meminta korban membawa laporan tersebut ke rumah dinasnya. Ketika korban berada di rumah dinas itulah terjadi dugaan pemerkosaan.

“Setibanya korban di rumah, terduga pelaku langsung membawa masuk sepatu milik korban dan kemudian mengunci pintu. Korban ditarik ke dalam kamar. Sempat melawan tetapi karena badan korban kecil, dia tidak berdaya dan terjadilah pemerkosaan itu,” beber Herawan.

Daftar Panjang Kasus Kejahatan Seksual

Dugaan kasus pemerkosaan yang dilakukan Kepala Kantor Imigrasi Entikong, RFS, terhadap pegawainya menambah daftar panjang kasus kejahatan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Dari data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, sepanjang 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kasus-kasus tersebut meliputi 421.752 kasus dari data atau perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalayanan dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR). Dari 1.419 pengaduan tersebut, sebanyak 1.277 kasus berbasis gender dan 142 kasus tidak berbasis gender. Data kekerasan yang dilaporkan ini mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir.

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriani mengatakan, dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen atau  hampir 800 persen.  “Itu artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir delapan kali lipat,” kata Andy, Jumat (22/1).

Daftar kasus yang dilaporkan tersebut masih merupakan fenomena gunung es. Artinya, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan sehingga memgindikasikan bahwa perempuan Indonesia mengalami kehidupan yang tidak aman.

“Kenaikan kasus dari tahun sebelumnya mencapai 65 persen. Paling banyak adalah kasus incest dan ditambah dengan kasus kekerasan seksual sebanyak 571 kasus,” ungkapnya.

Berdasarkan data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lanjut dia, pengaduan kasus cyber crime juga naik menjadi 281 kasus  (2018 tercatat 97 kasus). Kenaikannya mencapai 300 persen. Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban.

“Kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas dibandingkan tahun lalu naik sebanyak 47 persen dan korban terbanyak adalah disabilitas intelektual,” katanya. (adg)

error: Content is protected !!