Kasus Positif Covid-19 Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

 Data penerima bantuan sosial (bansos) hingga saat ini belum memenuhi 100 persen kuota penyaluran. Hingga kemarin, anggarannya sudah terserap sekitar 90 persen. Pemerintah memastikan data para penerima bansos akan terus di-update sampai kuota terpenuhi.

Juga, menjamin bantuan yang diberikan sama dengan yang dibagikan sebelumnya.

Hal itu disampaikan Menteri Sosial Juliari Batubara di kantor presiden kemarin (17/6). Dia menjelaskan, beberapa program bansos baru menjangkau 90 persen target keluarga penerima manfaat (KPM). Yang sudah 100 persen adalah program keluarga harapan (PKH). Pada termin pertama bulan ini, bansos sudah menjangkau 9,543 juta KPM dengan nilai manfaat Rp 2,42 triliun. Sisanya disalurkan pada termin kedua bulan ini juga. Dengan demikian, jumlahnya 10 juta KPM.

Sementara itu, program kartu sembako yang menargetkan 20 juta KPM baru terealisasi 18,3 juta KPM. ’’Sebagian besar dari sisa target penerima manfaat ini berada di wilayah-wilayah yang memang remote atau tidak mudah terjangkau,’’ terang Juliari. Dia meyakinkan bahwa target tersebut bisa terpenuhi bulan depan.

Program bansos sembako di wilayah Jabodetabek saat ini masuk tahap kelima dari enam tahap penyaluran untuk 1,9 juta KPM. Program itu akan dilanjutkan sampai Desember dengan nilai manfaat yang dikurangi separo. Artinya, antara Juli–Desember, per bulannya tiap KPM hanya menerima sembako dengan nilai Rp 300 ribu.

Khusus DKI Jakarta, pemprov tidak akan memperpanjang program bansos sembako. Saat ini penerima bansos sembako di DKI Jakarta berjumlah 2,1 juta KPM. Sebanyak 1,3 juta KPM dari Kemensos dan 800 ribu sisanya dari Pemprov DKI. ’’Untuk Juli sampai Desember menjadi 1,3 juta keluarga dan akan dikelola seluruhnya oleh Kemensos,’’ lanjut Juliari.

Untuk bansos tunai, dari target 9 juta KPM, pendataan sudah mencapai 8,366 juta keluarga. Masih ada sekitar 634 ribu calon KPM yang sedang dimintakan datanya ke pemda. Realisasi penyaluran bulan ini baru mencakup 6,597 juta KPM senilai Rp 3,96 triliun. Juliari memastikan, data KPM susulan bakal mendapat hak yang sama dengan mereka yang lebih dahulu menerima. ’’Nanti bisa dirapel,’’ tambah politikus PDIP tersebut.

Sementara itu, Kementerian Desa menyalurkan BLT dana desa kepada 6,88 juta KPM. Cukup jauh dari simulasi awal sebanyak 12,347 juta KPM. ’’Karena memang kebanyakan BLT dana desa digunakan sebagai pengisi rongga kosong,’’ terang Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. Bila ada yang tidak mendapatkan bansos tunai, PKH, atau BPNT, baru mereka di-cover BLT dana desa.

Berbeda dengan bansos lain, BLT dana desa hanya diperpanjang sampai September. Nilainya separo dari penyaluran saat ini. Dengan demikian, KPM hanya akan menerima Rp 300 ribu per bulan antara Juli–September.

Pemerintah memastikan pemda masih punya anggaran untuk dialokasikan pada sektor jaring pengaman sosial Covid-19. Triliunan dana APBD siap dikucurkan untuk menjamin daya beli masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, pemerintah pusat masih terus melengkapi kuota penerima bansos Covid-19 sampai 100 persen.

Berdasar data Kementerian Dalam Negeri, secara keseluruhan, pemda telah mengalokasikan APBD dengan total nilai Rp 72,63 triliun. Anggaran tersebut terbagi untuk tiga hal. Anggaran kesehatan Rp 28,71 triliun (39,52 persen); jaring pengaman sosial Rp 27,84 triliun (38,3 persen); dan anggaran menahan dampak ekonomi Rp 16,08 triliun (22,2 persen).

Di luar itu, daerah masih punya cadangan berupa anggaran tidak terduga senilai Rp 23 triliun. ’’Ini cadangan daerah-daerah dalam rangka menghadapi tiga hal itu ke depan,’’ terang Mendagri Tito Karnavian.

Terpisah, selain masyarakat miskin, bansos presiden akhirnya dialihkan ke pekerja/buruh yang terkena PHK dan dirumahkan di wilayah Jabodetabek. Setidaknya 223.213 paket bansos presiden bakal diberikan kepada pekerja/buruh di seputar Jabodetabek.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, sektor pekerja/buruh menjadi salah satu yang paling terdampak. Berdasar data Kemenaker per 27 Mei 2020, sektor formal pekerja/buruh yang dirumahkan dan di-PHK masing-masing sebanyak 1.058.284 orang dan 380.221orang. Kondisi yang sama terjadi di sektor informal. Sekitar 318.595 orang terpaksa kehilangan pekerjaan karena pandemi Covid-19.

”Kami mengerti sekali bagaimana teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, menghadapi pandemi ini,” ujarnya saat menyerahkan bansos presiden secara simbolis kepada serikat pekerja kemarin.

Berbagai langkah telah dilakukan untuk menanggulangi dampak pandemi. Salah satunya melalui program kartu prakerja yang dilaksanakan Kemenaker. Program tersebut didesain untuk peningkatan kompetensi dengan sisipan social safety net.

Update Kasus Positif

Kasus positif infeksi Covid-19 di Indonesia mencapai 41.431 orang per Rabu (17/6). Jumlah itu mengungguli jumlah kasus di Singapura, yakni 41.216. Sekaligus meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara dengan kasus tertinggi di Asia Tenggara.

Dalam jumlah kematian pun, tingkat fatalitas Indonesia berada di angka tertinggi dengan 2.276 orang atau 5,5 persen dari total kasus. Sebaliknya, Singapura hanya mencatatkan 26 kematian dengan tingkat fatalitas 0,1 persen.

Berdasar data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, jumlah total di atas terjadi setelah ada penambahan 1.031 kasus baru pada periode 16 hingga 17 Juni 2020. Kemudian, untuk pasien sembuh menjadi 16.243 setelah ada penambahan 540 orang. ”Selanjutnya, untuk kasus meninggal menjadi 2.276 dengan penambahan 45 orang,” kata Jubir Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto kemarin.

Yuri mengatakan, jumlah orang yang diperiksa per kemarin adalah 8.969 orang dengan akumulasinya menjadi 348.278. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif per hari ini sebanyak 1.031 dan negatif 7.938. Dengan demikian, secara akumulasi menjadi positif 41.431 dan negatif 308.847.

Yuri menjelaskan, distribusi kasus baru masih didominasi lima provinsi. ”Penyumbang kasus tertinggi masih Jawa Timur yang hari ini melaporkan 225 kasus baru dan 56 kasus sembuh. Kemudian, DKI Jakarta 127 kasus baru dan 116 sembuh,” kata Yuri.

KERJA SAMA: Khofifah Indar Parawansa menyambut kedatangan Jusuf Kalla di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin (17/6). (THORIQ SHOLIKHUL KARIM/JAWA POS)

Kritikan Jusuf Kalla

Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dinilai terlambat. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) saat berkunjung ke Jawa Timur kemarin. JK menilai, negara-negara yang sukses meredam Covid-19 sudah menyiapkan pencegahan sejak awal. Namun, Indonesia tidak melakukannya. Pencegahan Covid-19 baru tampak pada Maret. Karena itu, wajar jika ada orang menilai kesannya mengentengkan. ”Padahal, wabah ini tidak bisa dianggap enteng,” katanya.

Mantan wakil presiden itu juga mengkritisi penerapan PSBB di beberapa tempat yang tidak efektif. Pemicunya adalah sanksi pelanggaran PSBB yang tidak tegas. Disiplin masyarakat masih rendah. ”Kebijakan ini tidak akan efektif kalau sanksi tidak dijalankan,” ucap dia.

Meski begitu, JK mengapresiasi kerja keras banyak pihak dalam mengatasi wabah tersebut. Termasuk yang dilakukan Pemprov Jatim bersama pemerintah daerah. Dia juga menyinggung penggunaan convalescent plasma sebagai metode penyembuhan. ”PMI siap membantu menyediakan plasma yang sudah diseleksi,” katanya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyambut positif tawaran itu. Dia mengatakan, PMI memiliki perangkat yang lengkap untuk donor darah. Kerja sama antara gugus tugas dan PMI sangat positif. ”Proses donor akan lebih mudah karena perangkat yang lengkap,” ucap Khofifah yang didampingi Ketua PMI Jatim Imam Utomo.

Pada bagian lain, berlakunya kenormalan baru di sektor transportasi dikhawatirkan memicu eksodus masyarakat ke kendaraan pribadi. Kabid Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengungkapkan, rintangan untuk mewujudkan new normal adalah banyaknya angkutan umum yang dimiliki perorangan, bukan badan usaha.

Model tersebut bisa menyulitkan untuk membuat standar aman. Maka, sudah selayaknya pemerintah pusat bersama-sama dengan pemda melaksanakan restrukturisasi perizinan angkutan umum yang dibarengi penerapan konsep buy the service. Sama seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan sistem bus Transjakarta. ”Konsekuensi dari konsep tersebut memang mengharuskan adanya alokasi anggaran untuk membeli layanan jasa angkutan,” ucapnya.

Editor : Ilham Safutra/Jawa Pos

Reporter : byu/mia/tau/riq/lyn/c10/ c9/c7/oni

loading...