Kemiskinan Kalbar Naik 0,12 Persen

Dampak Terpuruknya Komoditas Unggulan

PONTIANAK-Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tahun ini mengalami peningkatan sebesar 0,12 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi, ditengarai dampak dari penurunan harga komoditas utama yang digeluti petani di provinsi ini yaitu karet dan sawit.
Padahal secara nasional, tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 turun 0,25 persen poin dibanding September 2018. Sementara jumlah penduduk miskin berkurang 530 ribu jiwa pada periode yang sama.

Pengamat Ekonomi Untan Eddy Suratman menilai, peningkatan kemiskinan di Kalbar merupakan dampak dari penurunan harga dua komoditas utama yang digeluti petani di provinsi ini. Yakni karet dan sawit yang harganya memang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan selalu rendah.

“Itu sebabnya, kalau saya melihat hasil perhitungan BPS, nilai tukar petani antara 94-95 persen selalu di bawah 100 persen. Itu memberikan tanda bahwa kemiskinan kita (Kalbar) sebagian besar ada di sektor pertanian,” ungkapnya saat dihubungi Pontianak Post, Selasa (23/7).

Ia menduga, peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,12 persen, hampir semuanya terjadi di sektor pertanian. Dampak dari kecenderungan rendahnya harga komoditas karet dan sawit. Terbukti melihat beberapa provinsi lainnya yang juga mengalami peningkatan angka kemiskinan seperti Kepulauan Riau dan Papua. Keduanya selama ini juga mengandalkan komoditas yang sama dengan Kalbar.

Untuk memperbaiki kondisi ini, Eddy mengatakan perlu penanganan lebih dari pemerintah baik jangka pendek maupun panjang. Untuk jangka pendek, rantai distribusi komoditas pertanian di Kalbar perlu dipangkas. Saat ini perbedaan harga di tingkat petani dengan di pasaran cenderung masih cukup jauh.

Kondisinya masih banyak tengkulak, yang di setiap prosesnya pasti mengambil keuntungan. Sehingga walaupun ada peningkatan harga komoditas secara nasional dampaknya tidak cukup dirasakan oleh para petani. “Mata rantai itu harus diperpendek, tidak ada subjek lain selain pemerintah. Kementerian pertanian harus sungguh-sunggu mengatasi itu,” katanya.

Kemudian untuk jangka panjang, tema besarnya tidak ada cara lain selain industrialisasi. Harus didesain langkah menuju industrialisasi, meski memang jalannya tidak mudah. Dirinya sendiri sempat diundang pertemuan dengan pihak Bank Indonesia (BI) se-Kalimantan untuk membahas hal tersebut. “Industrialisasi tidak mudah, tapi tidak ada jalan lain. Tapi semua sepakat bahwa itu pilihan yang harus dilakukan,” ujarnya.

Jika hal itu terjadi, nilai tambah SDA, baik perkebunan maupun pertambangan tentu bisa ditingkatkan. Dan peningkatan itu sekaligus akan mendorong kesejahteraan para petani di Kalbar.

Selain itu, Eddy juga memandang langkah yang diambil Pemprov Kalbar dengan program desa mandirinya bisa menjadi solusi. Melihat fokus utama gubernur adalah langsung menyasar pada tingkatan pemerintahan paling dasar yakni di desa. Ada semangat untuk mendorong atau menggerkkan pembangunan dari desa. “Program desa mandiri ingin dipercepat, meningkatkan jumlahnya, dari satu desa, tahun ini menjadi 50-60 desa, selama lima tahun bisa menpai 425 desa mandiri,” katanya.

Ia juga mengaku mengikuti perkembangan penyusunan anggaran Pemprov Kalbar. Dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020, masing-masing anggota DPRD didorong agar mendistribusikan anggaran yang pas ke tingkat desa. Dengan harapan ikut mendukung realisasi program desa mandiri.
“Kalau itu berjalan degan baik, desa kan umumnya petani dan umumnya kemiskinan di pedesaan itu tinggi. Maka kalau itu dilakukan besrsama, saya percaya tahun depan (kemsikinan) bisa menurun,” pungkasnya. (bar)

Read Previous

Usut Korupsi Masjid Melawi

Read Next

Polsek pun Dirazia

Tinggalkan Balasan

Most Popular