Kenaikan Iuran BPJS Ditolak Sejumlah Kalangan

Serikat Buruh: Perbaiki Layanan Dulu

Apindo: Lakukan Cara lain Atasi Defisit

PONTIANAK – Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran Badan Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesahatan pada 2020 mendatang mendapat penolakan dari berbagai pihak. Mulai dari warga, pelaku usaha, hingga serikat buruh. Kebijakan menaikkan iuran untuk mengatasi defisit anggaran dinilai kurang tepat. Terlebih lagi kenaikan tersebut tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan selama ini.0

“Jelas (kebijakan itu) berdampak terhadap pemotongan iuran anggota kami. Terhadap perusahaan juga sangat besar dampaknya karena biaya yang dikeluarkan perusahaan dan anggota kami untuk iuran akan bertambah,” ungkap Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Kalbar, Suherman, Kamis (29/8).

Dia bilang, semestinya bukan iuran yang ditingkatkan terlebih dahulu melainkan pelayanan. Menurutnya, kebijakan menaikkan iuran tersebut tidak akan dikeluhkan masyarakat bila pelayanan yang diberikan BPJS selama ini optimal. Apalagi kabarnya kenaikan tersebut hingga 100 persen dari iuran sebelumnya.
Alasan BPJS Kesehatan menaikkan iuran lantaran mengalami defisit juga dinilai kurang pas. Iuran yang bertambah itu justru akan lebih membuat masyarakat ogah membayar. “Sekarang saja banyak yang menunggak, terutama peserta BPJS mandiri. Apalagi nanti dengan kenaikan yang tidak dibarengi dengan pelayanan prima. Mungkin akan lebih banyak lagi yang menunggak,” ujarnya.

Adapun sikap KSBSI, lanjut dia, adalah meminta pemerintah meninjau ulang atau mengkaji kembali rencana kenaikan iuran tersebut, serta memberbaiki pelayanan yang selama ini dianggap masih kurang.
Penolakan tidak hanya datang dari kalangan buruh atau pekerja, tetapi juga dari kalangan pengusaha.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Pontianak, Andreas Acui Simanjaya, menuturkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tentu akan menjadi beban perusahaan ke depannya. “Perusahaan merasa keberatan jika harus mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar daripada saat ini,” katanya.

Mengenai permasalahan defisit yang merundung BPJS Kesehatan, Acui memakluminya. Namun untuk masalah itu, dia menilai perlu dicarikan solusi lain selain menaikkan iuran. Salah satunya adalah mengintensifkan peserta BPJS Kesehatan yang belum membayar alias menunggak.

“Memaksimalkan peserta BPJS akan lebih baik daripada menaikkan iuran,” katanya. Sejauh ini, langkah yang tempuh oleh Apindo, tambah dia, adalah dengan memberi masukan kepada pemerintah terkait persoalan ini.

Masih Banyak Nunggak

Rencana Jokowi kenaikan iuran BPJS Kesehatan mendapat respon masyarakat, terutama jalur mandiri. Kenaikan iuran ini dinilai memberatkan, bahkan ada yang pesimistis mampu melunasi tunggakan.

Seperti diberitakan, iuran kelas mandiri I direncanakan naik 100 persen dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu tiap peserta per bulan mulai 1 Januari 2020. Lalu, iuran kelas Mandiri II naik dari Rp59 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan. Kemudian, iuran kelas Mandiri III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Maharani, salah seorang warga ikut merasakan dampak dari kenaikan BPJS Kesehatan. Saat ini, ia memiliki tunggakan yang cukup besar. Untuk mengaktifkan kembali kartunya, ia mesti membayar tunggakan tersebut. “Saya ada kartu BPJS Kesehatan. Tapi udah lama menunggak. Mungkin udah tiga tahunan. Kalau mau aktifkan kembali, katanya harus dilunasi lebih dulu,” ungkapnya.

Tunggakan BPJS Kesehatan belum dibayar dan kini iuran akan dinaikkan. Maharani pun memilih tidak mengaktifkan BPJS Kesehatan keluarganya. “Yang iuran kecil saja belum dibayar apalagi naik sampai seratus persen,” katanya.

Lebih lanjut sejak BPJS Kesehatannya tidak aktif, Maharani terpaksa berobat dengan jalur umum. Pendapatan suami yang tidak menentu memaksanya harus bisa menyiasati kebutuhan keluarga. “Kemarin waktu mau melahirkan pakai jalur umum. Tidak tahu apa bisa melunasi tunggakan BPJSnya. Sudah lama, dan pasti jumlahnya besar,” ungkapnya.

Menunggak iuran BPJS juga dirasakan keluarga Syarifah Dewi. Sudah dua tahun lamanya, iuran BPJS tidak dibayarkan. Sedikitnya ia harus menyediakan dana lebih kurang dua jutaan untuk mengaktifkan kembali kartu BPJS miliknya itu. Sementara, kondisi keuangan keluarganya cukup sulit. Suami yang diharapkan mencari nafkah kini dalam kondisi sakit. Warga Tanjung Raya II ini berharap mendapatkan bantuan atau keringanan dalam melunasi tunggakan, sehingga suaminya bisa memperoleh perawatan lewat jalur BPJS kembali.

Dampak kenaikan iuran ini juga dikhawatirkan Aliyah. Warga Kom Yos Sudarso ini mengatakan, sebelumnya iuran BPJS keluarganya ditanggung perusahaan suami. Namun, sejak suami tak lagi bekerja di perusahaan tersebut, biaya BPJS ditanggung sendiri. Jika iuran naik dua kali lipat, beban keluarga akan bertambah, sementara suaminya belum bisa bekerja karena masih dalam kondisi sakit.

“Manfaat BPJS cukup terasa, terutama saat kondisi suami yang harus rutin kontrol ke rumah sakit. Tapi kalau biayanya naik, tentu beban ekonomi keluarga juga naik. Dulu dibayarkan perusahaan, sekarang kan kami yang membayar,” kata ibu tiga anak ini yang menjadi peserta mandiri sejak bulan lalu. (sti/mrd)

Read Previous

Perbaikan Jalan A Yani, CFD Ditiadakan

Read Next

Mapolsek Dibakar, Lapas Dibobol

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *