Kesbangpol akan jadi Badan

PIDATO: Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero ketika menyampaikan jawaban atas PU fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu dalam Sidang Paripurna DPRD di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD, Rabu (29/7). ANDREAS/PONTIANAK POST

PUTUSSIBAU – Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tak akan lagi menjadi bagian dari Sekretariat Daerah (Setda) melainkan menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdiri sendiri. Berbagai alasan dikemukakan Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero untuk mendukung hal itu dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (29/7) di Gedung DPRD.

Wabup menyambut baik soal peningkatan sumber daya manusia, serta dana pembelanjaan produktifitas ke depan, dalam membentuk OPD baru untuk keseimbangan public service. “Salah satunya pada Bagian Kesatuan Bangsa, setelah dibentuk kami akan berupaya mengkoordinasikan ke Pemprov dan Kemendagri, untuk mengisi jabatan yang ada. Dengan mengutamakan prinsip efektif dan efesiensien,” ucap Wabup saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi-fraksi di DPRD Kapuas Hulu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut.

Dikatakan Wabup, Raperda Kapuas Hulu tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu melakukan penyesuaian kembali, sehingga adanya perubahan nomenklatur dalam susunan perangkat daerah.

“Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk meningkatkan kinerja Kapuas Hulu, meningkatkan ketahanan ideologi, dengan menjalin penguatan ideologi Pancasila dan kebangsaan, pendidikan politik dan budaya, program pengawasan ormas, sosial budaya peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial,” papar Wabup.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dijelaskan Wabup bahwa ada tiga bagian yang sudah tidak sesuai, yakni Kesbang, Pertanahan, dan Persandian.

“Persandian nantinya dialihkan ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, kemudian untuk pelaksanaan Bidang Pertanahan akan dialihkan ke Dinas Tata Ruang Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, sedangkan

Kesbangpol tidak bisa digabungkan dengan OPD lain, maka harus OPD tersendiri,” kata Wabup. (dRe)

error: Content is protected !!