Keterbukaan Informasi Semakin Baik

INFORMASI : Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan memberikan arahan dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi badan publik se-Kalbar Tahun 2020 di Aula Balai Petitih Kantor Gubernur, Rabu (25/11). BIRO ADPIM FOR PONTIANAK POST

PONTIANAK – Keterbukaan Informasi di Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi badan publik se-Kalbar yang terus digelar setiap tahunnya.

“Terkait dengan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun ini ada peningkatan, artinya di zona hitam untuk pemerintah kabupaten/kota sudah tidak ada lagi dan untuk perangkat daerah pemerintah provinsi Kalbar juga tidak ada lagi,” ungkap Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan saat Penganugerahan Keterbukaan Informasi badan publik se-Kalbar Tahun 2020, Rabu (25/11).

Norsan mengatakan, informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosial. Serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Dengan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menurutnya menjadi momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi khususnya di Kalbar.

“Keterbukaan Informasi Badan Publik bagi masyarakat ini sangat penting sekali karena saat ini, masyarakat sangat memerlukan informasi dari pemerintah daerah,” katanya.

Ia mencontohkan yang sederhana seperti informasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika orang tua ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah tentu harus mengetahui informasinya terkait zonasi sekolah yang pas. “Itu merupakan salah satu informasi yang disampaikan kepada masyarakat,” ucapnya.

Contoh lain misalnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), masyarakat harus mengetahui secara jelas informasi terkait perizinan. Apalagi saat ini sudah di era teknologi informasi yang tentu banyak media bisa dimanfaatkan.

Memberikan informasi kepada publik lanjut dia merupakan sebuah kewajiban dari Badan Publik. Keterbukaan dan transparansi bagi Badan Publik sekaligus untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Arena itu keterbukaan informasi erat kaitannya atau bisa dikatakan menjadi kunci dari keberhasilan tata kelola pemerintah yang baik.

“Tidak ada lagi yang harus ditutupi untuk suatu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, kecuali untuk hal-hal yang memang menurut undang-undang tidak diperkenankan untuk dipublikasikan atau bersifat dirahasiakan,” pungkasnya.

Kadiskominfo Kalbar Sukaliman melihat dalam tiga tahun terakhir keterbukaan informasi di Kalbar terus meningkat signifikan. Artinya jika sebelumnya masih ada badan publik yang tertutup, kini sudah mulai membaik minimal berada di zona kuning. “Kami yakin semua lembaga publik ini sudah berbuat dalam hal keterbukaan,” terangnya.

Dalam hal ini Diskominfo Kalbar juga mendapat apresiasi khusus karena keterlibatan dalam publikasi. Mulai dari mendorong bagaimana lembaga publik melaksanakan UU dan juga sampai ke desa-desa. “Kantor desa juga harus memberikan informasi, untuk desa harus dilakukan terus,” pesannya.(bar)

error: Content is protected !!