Ketuk Palu APBD 2021, Sepakat Patuhi Protokol Kesehatan

PONTIANAK–Rencana finalisasi pembahasan APBD Tahun Anggaran 2021, sepertinya bakalan dipercepat. Tidak ada halangan, Senin(23/11) hari ini bakalan diketuk palu.

“Harapan kami dan mudah-mudahan terealisasi yakni 23 November siang atau sore, bisa ditetapkan. Itu seandainya tidak ada halangan. Kami juga bekerja mengikuti protokel kesehatan,” ungkap Prabasa Anantatur, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar baru-baru ini.

Menurut dia jadwal semula pengesahan atau ketuk palu APBD 2021 dijadwalkan tanggal (20/11) 2020. Sayangnya terpaksa ditunda karena ada beberapa persoalan harus diselesaikan.

Misalnya, lanjut dia, dilakukan sinkronisasi usulan dari pemerintah kabupaten dan Kota, hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), termasuk ada beberapa instansi yang anggarannya belum dibahasa bersama. “Ini pertimbangan kemarin,” tukas dia.

Untuk masalah penundaan di tengah Pagebluk Covid-19, tidak ada masalah sama sekali. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI sendiri memberi deadline hingga tanggal 30 November 2020.

“Nah masih ada beberapa hari ke depan selanjutnya guna disampaikan ke pemerintah pusat yakni Mentri Dalam Negeri,” ujarnya.

Pembahasan alot APBD 2021 antara tim Legislatif dan Eksekutif selalu mengikuti protokol kesehatan. Misalnya cuci tangan, memakai masker pelindung termasuk mencuci tangan ketika sudah masuk gedung DPRD Kalimantan Barat.

“Intinya, kami membahasnya mengikuti protokol kesehatan (prokes),” ujarnya.
Politisi Golkar Kalbar ini menambahkan bahwa pembahasan RPJMD 2018-2023 juga berpengaruh ke APBD setiap tahun anggaran. Pembahasannya tidak akan menghambat pengesahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang sudah lama dibahas, sebelum perubahan RPJMD diusulkan Pemerintah ke DPRD Kalbar.

Untuk perubahan RPJMD 2018-2023, rasanya tidak ada masalah. Seluruh fraksi di DPRD Kalbar sudah menyetujui. Ke depannya tingggal diumujmkan siapa Ketua Pansus, seiring pembahasan APBD 2021 berjalan.

Beberapa hari sebelumnya, rapat finalisasi APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 sangat alot. Selain memakan waktu, banyak dipenuhi interupsi sampai protes keras. Para wakil rakyat, ramai-ramai melontarkan nada pertanyaan terkait mekanisme pembahasan pada tingkatan eksekutif.

“Kami hanya diberikan waktu pendek. Padahal masih ada proses-proses belum dikupas menyeluruh. Banyak kawan-kawan di DPRD Kalbar belum puas, makanya banyak suara pertanyaan,” kata salah satu anggota DPRD Kalbar yang namanya wanti-wanti minta tidak disebutkan.

Ketua DPRD Kalimantan Barat, M.Kebing L menyenutkan anggaran pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak akan dipotong pada APBD Tahun Anggaran 2021.

“Anggaran APBD 2021 masih terus dibahas sampai saat ini. Dana untuk infrastruktur lebih besar, dana kesehatan dan pendidikan tetap sesuai peraturan perundang-undangan Nomor 30 dan Nomor 10,” kata dia.(den)

error: Content is protected !!