KLHK Sidik Tiga Perusahaan

bakar lahan

ilustrasi

Total 17 Perusahaan Disegel

Jokowi Diagendakan ke Kalbar

PONTIANAK – Kementerian Lingkungkan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan tiga perusahaan di Kalimantan Barat sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat berkunjung ke Kota Pontianak, Minggu (1/9).

“Di Kalbar, tahap ada tiga perusahaan yang disidik KLHK, tapi kami tidak tahu yang polisi. Karena ada banyak. Penyidikannya jalan terus, pokoknya semua (proses) dijalankan terus dari yang disegel,” tegasnya.

Siti menambahkan, total ada 19 perusahaan di Indonesia yang telah disegel KLHK karena terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dari 19 perusahaan itu, tiga di antaranya berada di Kalbar. “Yang pasti, sampai 15 Agustus 2019 ada 19 konsesi yang disegel. Rinciannya, 18 di konsesi perusahaan dan satu milik perorangan. Total luas lahan yang terbakar sekitar 2.209 hektare berada di Jambi, Riau, Kalbar dan Kalteng,” ujarnya.

Ia memastikan pemerintah tetap akan bertindak tegas terhadap korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan. “Saya (sudah) minta kepada Pak Dirjen untuk diintensifkan saja, tidak boleh ada toleransi apa-apa,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan, ada 27 lokasi perusahaan yang telah disegel KLHK. Lokasi penyegelan itu tersebar di lima provinsi. Adapun rinciannya, 17 di Kalimantan Barat, empat di Riau, satu di Jambi, satu di Sumatera Selatan, , dan empat di Kalimantan Tengah. “Total areal yang disegel seluas 4.490 hektare,” ujar Rasio, Jumat (30/8).

Kemudian, KLHK juga menyegel lahan seluas 274 hektare di Kalimantan Barat, dan tengah dilakukan proses penyidikan terhadap satu orang tersangka berinisial UB. “Penyidikan juga dilakukan terhadap tiga perusahaan yaitu PT. SKM dengan luas terbakar 800 hektare, PT. ABP dengan luas terbakar 80 hektare, dan PT. AER dengan luas terbakar 100 hektare,” urai Rasio.

Rasio mengatakan, pemerintah akan melakukan sanksi administratif, pidana, dan pembekuan izin terhadap perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan. “Yang terbakar ini kebanyakan memang lahan perkebunan dan HTI (hutan tanaman industri). Komoditas yang mendominasi ya sawit,” ujarnya.
Menurut Rasio Ridho Sani, saat ini KLHK tengah mempersiapkan langkah-langkah hukum apa saja apabila terdapat langkah gugatan baik itu perdata maupun pidana. Pemeriksaan tersebut juga terus diintensifkan dalam pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terhadap lahan konsesi yang ada. Sedangkan tiga lainnya, kata dia, telah ditetapkan sebagai tersangka atau masuk ke dalam tahapan penyidikan.

Adapun ketiga perusahaan yang masuk ke tahap penyidikan itu antara lain PT SKM dengan karhutlanya seluas 800 hektare, PT ABP seluas 80 hektare, dan PT AER 100 hektare yang keseluruhannya berada di Kalimantan Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pelaku karhutla dapat dikenakan sanksi pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Sedangkan sanksi denda minimal Rp1 miliar dan maksimum Rp5 miliar.

Dia menambahkan, pemerintah juga telah melayangkan surat peringatan terkait dugaan karhutla kepada 210 perusahaan lainnya. Menurutnya, sejauh ini 99,9 persen kasus karhutla yang terjadi di Indonesia disebabkan ulah manusia, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kunjungan Jokowi

Sementara itu, kedatangan Siti Nurbaya ke Kalbar kemarin juga dalam rangka meninjau program Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora). Yang merupakan salah satu agenda pembangunan nasional alam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rencananya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diagendakan datang ke Kota Pontianak pada 5 September nanti dalam rangka menyerahkan sertifikat untuk program tersebut. “Ini untuk pertama kali, Tora di kehutanan akan diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Mengenai luasan hutan yang akan disertifikatkan, untuk tahap pertama ini se-pulau Kalimantan mencapai sekitar 80 ribu hektare. “Tetapi nanti kami lihat berapa luas hektare untuk SK-SK yang diberikan ke masyarakat itu seluruh Kalbar,” ucapnya.

Siti menjelaskan dalam program Tora ini, kawasan hutan bakal dilepaskan statusnya untuk menjadi sertifikat. Artinya rakyat mendapatkan kepastian dari tanah yang didapat dari hutan. Program ini dilatarbelakangi karena selama ini masih ada ketimpangan penguasaan tanah untuk kehidupan masyarakat.

“Di waktu yang lalu, kebanyakan alokasi untuk swasta perbandingannya 96 banding empat persen perizinan itu ke swasta. Baru di zaman Pak Jokowi akses diberikan kepada masyarakat,” terangnya.
Hak masyarakat dalam pengelolaan hutan lewat program Tora ini akan dibagi dalam beberapa pola. Mulai dari perhutanan sosial, redistribusi lahan dan hutan adat. Kesemuanya dilakukan perbaikan agar ada keberpihakan kepada masyarakat.

“Lumayan banyak luas (di Kalbar), saya tidak ingat angkanya, tapi contohnya kalau Kalteng saja sampai jutaan hektare juga. Jadi relatif luaslah, Kalimantan kan luas-luas wilayahnya,” pungkasnya.(bar)

Read Previous

Bupati Sambut Kedatangan Jemaah Haji

Read Next

Programkan BPJS Kesehatan Gratis bagi ODHA dan OHIDA

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *