Komisi IV dan Dinas ESDM Kaji Energi Terbarukan

PLTS dan PLTMH Percepat Listrik Kalbar

PONTIANAK—Komisi IV DPRD Kalbar dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta desa-desa belum teraliri listrik bisa diberdayakan melalui kelistrikan pemerintah yakni, PLN dan energi terbarukan seperti Pembankit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)/Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

”Terangnya listrik di desa-desa menjadi perhatian kita bersama,” ungkap Yohanes Tumpak, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar belum lama ini.

Menurutnya masalah kelistrikan di desa-desa di Kalbar menjadi salah satu agenda yang dibahas Komisi IV dengan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat. Nantinya tindaklanjut memenuhi kebutuhan listrik di desa yakni rapat kerja dengan PLN Kalimantan Barat.

“Kami minta PLN memaparkan rencana kerja untuk tahu titik mana saja didata PLN bukan masuk skala prioritas. Kami (Komisi IV) minta dijadikan prioritas,” ujar politisi PDI Perjuangan Kalbar ini.

Skala prioritas tentu harus menjadi perhatiaan terkait kebutuhan listrik di desa-desa. Sebab kawan-kawan di DPRD Kalbar sangat mengerti kejadian di lapangan terutama masing-masing dapil. Warga pedalaman, perhuluan dan perhiliran belum dialiri listrik mengeluh kepada wakil rakyat.

“Makanya, kami minta perjuangkan listrik masuk desa dengan metode apapun,” ucapnya.

Pelaksana Tugas (Plt), Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalbar, Syarif Kamaruzzaman menyebutkan Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar sepakat melakukan rapat kerja dengan PLN terkait kelistrikan di desa-desa belum teraliri.

“Memang peningkatan rasio elektrifikasi harus dipercepat. Tujuannya juga supaya setiap rumah tangga di Kalbar dapat menikmati aliran listrik,” ujarnya.

Dia menyebutkan hingga kini kondisi kelistrikan di Kalbar hanya sekitar 86 persen saja. Masih ada sekian belas persen rumah tangga belum menikmati aliran listrik.

Supaya seluruh lapisan masyatakat dapat menikmati aliran listrik, tentu butuh sinergisitas Eksekutif, Legislatif Kalbar dan PLN selaku stakeholder, pemegang mandat mengurus kelistrikan.

“Kami (Dinas ESDM) berada di posisi pemanfaatan seluruh potensi. Misalnya PLTS, PLTMH/PLTA dan energi listrik terbarukan lainnya. Akan tetapi kalau jaringan listrik jelas kewenangannya berada di tangan PLN,” ucapnya.

Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Barat sesungguhnya potensial dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. “Misalnya sebagai salah satu alternative tenaga nuklir yang sudah ada studi tapak di Bengkayang. Hanya Kalbar belum pernah menggunakannya,” tutur dia.

Energi Nuklir merupakan salah satu potensi dan dapat dimaksimalkan guna memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan Barat. Hanya saja perlu berbagai kajian sangat matang. Untuk kewenangannya juga bukan hanya di Pemprov Kalbar saja tetapi berada di pemerintah pusat di Jakarta.(den)

error: Content is protected !!