Komisi IV Sidak Proyek Pelabuhan Mangkrak Rp45,3 Miliar di Ketapang

MANGKRAK: Komisi IV DPRD Kalbar melakukan pembicaraan kepada Pelindo di Ketapang terkait proyek Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Kabupaten Ketapang senilai Rp45,3 Miliar yang belum dikerjakan.

PONTIANAK-Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat melakukan kunjungan kerja Kabupaten Ketapang melihat sejauh mana progres mangkrak dari proyek Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Kabupaten Ketapang. Ini buntut proyek yang direncanakan tahun 2017 dimulaik tahun 2019 selesai 2020, namun tidak tuntas. Awalnya dua pihak antara pemberi proyek (pelindo) dan pelaksana saling klaim benar.

“Kami (Komisi IV)  ke sana melakukan sidak melihat Pelabuhan Peti Kemas (Pelindo) Kabupaten Ketapang, yang mangkrak. Hasil monitoring kami progres pembangunannya hanya 7,5 persen. Ada gagal bayar. Ada juga kabarnya Bank Daerah terdampak kredit macet karena Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPPJ) senilai puluhan persen tidak berhasil dikembalikan. Hal ini tengah kami telusuri benar atau tidaknya, sebagai bentuk pengawasan Komisi IV DPRD Kalbar. Mudahan saja tidak benar,” kata Subhan Nur, Ketua Komisi IV dari Kabupaten Ketapang via telepon.

Dalam rapat dengan Pelindo tersebut didapatkan bahwa pembayaran tidak dilakukan karena ada beberapa hal krusial dilanggar pelaksana. Sementara keterangan pelaksana belum dapat disimpulkan karena belum dipanggil DPRD Kalbar. “Intinya hasil monitoring kami hanya beberapa persen saja progres pekerjaannya. Pelindo juga menunggu hasil audit BPK. tetapi Pelindo juga menuntut di Pengadilan. Kabarnya ada keterlambatan kerja ada denda dan lainnya. Kabarnya sudah 2 kali sidang, pihak pelaksana juga tidak hadir. Itu hanya keterangan dari Pelindo ya. Untuk pelaksana awal, kami belum dapat simpulkan,” ucapnya.

Kabarnya setelah adanya keputusan Pengadilan diperkirakan tahun 2022, pekerjaan akan kembali dimulai. Berdasarkan hasil monitoring juga tupoksi pekerjaan berada di Pelindo BUMN di Jakarta. “Yang kami minta pekerjaan lanjut usai tender dan masyarakat bisa memanfaatkan. Untuk persoalan mangkraknya biarkan ranah hukum misalnya di persidangan menyelesaikan,” ucapnya.

Tahun 2020 lalu, General Manager Pelindo, Udin Mahmudin menyebutkan bahwa mangkraknya pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Ketapang berawal dari ketidaksesuaian spesifikasi material tiang pancang yang dibangun kontraktor. Menurutnya kontraktor telah lalai mendatangkan material yang tak sesuai aturan.

“Makanya dari awal kita sudah minta kontraktor untuk diganti, namun sampai berakhirnya kontrak, kontaktor tidak bisa mendatangkan tiang,” katanya ketika dipanggil DPRD Kalbar terkait kasus tersebut di Ruang Rapat Badan Anggaran, pimpinan Ketua Komisi IV, H Subhan, Kamis (17/9) tahun 2020.

Pelindo berencana mengganti kontraktor, termasuk melakukan evaluasi apakah akan dilakukan pembangunan ulang. Selain itu, mereka juga belum melakukan pembayaran sepeserpun kepada kontraktor, sehingga mereka mengklaim belum ada kerugian negara dalam perkara ini. Namun saat ditanya alasan memilih kontraktor tersebut, Udin tak bisa menjawab. Dia mengaku tidak tahu, bagaimana prosesnya. “Saya tidak tahu, itukan proses lelang, siapa yang dapat, dan saya kan baru di sini,” pungkasnya.

Sebelumnya memang Pelindo cabang Pontianak berencana membangun mega proyek dermaga dan lapangan penumpukan untuk Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Kawasan Ketapang yang berujung mangkrak. Proyek senilai Rp45,3 miliar itu dikerjakan sejak 22 Maret 2019. Namun hingga 380 hari waktu pelaksanaan, wujud fisiknya tidak terlihat.

Di sana berdasarkan pantauan sumber Pontianak Post hanya terlihat ratusan kayu cerucuk menancap tanah yang kemungkinan sudah lapuk di makan waktu. Sementara pondasi  tertata rapi di tepi Sungai Pawan. Berdekatan dengan lokasi bongkar muat angkutan sungai Pontianak-Ketapang di Jalan Hayam Wuruk, Desa Suka Bangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

Sebelumnya juga papan plang proyek pembangunan dermaga dan lapangan penumpukan untuk Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Kawasan Ketapang, cabang Pelindo Pontianak, di pinggir jalan tertulis, tenggat pekerjaan selesai 5 April 2020. Proyek ini mulai dikerjakan sejak 22 Maret 2019. Namun hingga 380 hari waktu pelaksanaan, sepi aktivitas pengerjaan proyek.

Berdasarkan dokumen surat perjanjian kontrak Pelindo cabang Pontianak nomor HK.01/20/11/1/D1.2/D5/C.PTK-17, kontraktor proyek puluhan miliaran tersebut adalah PT Pratama Godean Jaya. Kantornya berlokasi di Jalan Karaeng Bonto Tangnga II, Nomor 4F, Makassar. Kuasa direktur perusahaannya bernama Asep Rustandi. Dia juga kontraktor yang bertanggung jawab di Ketapang. Dari surat yang ditandatangani General Manager Pelindo cabang Pontianak, Wahyu Hardiyanto, 20 November 2017 itu, pembayaran dilakukan enam tahap. Totalnya Rp45.337.077.000.

Hasil kunjungan Komisi IV DPRD dan suara masyarakat terungkap fakta lain selain proyek tak lagi dikerjakan, proyek pembangunan itu menyisakan masalah dengan warga sekitar. Misalnya waktu itu masalah pekerja, material, dan usaha kantin masyarakat juga ada yang belum dibayarkan. Padahal para warga sudah berharap banyak dengan pembangunan pelabuhan Peti Kemas Pelindo di Ketapang. Dengan luasan yang berkapasitas besar, otomatis membawa perubahan ekonomi masyarakat sekitar. Paling tidak, mereka bisa bekerja di pelabuhan. (den)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!