Komitmen Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

KETERANGAN : Kepala Devisi Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham Kalbar Pamuji Raharja (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (24/2). ISTIMEWA

KANTOR Imigrasi Kelas I TPI Pontianak akan membuka Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kabupaten Mempawah. Rencananya kantor baru yang didukung oleh pemerintah kabupaten setempat itu sudah bisa diresmikan dan beroperasi pada Maret 2021 mendatang.   “Itu istilahnya kayak kantor cabang lah, istilahnya itu,” ungkap Kepala Devisi Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham Kalbar Pamuji Raharja usai kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, Rabu (24/2).

Lebih lanjut Pamuji menjelaskan, untuk semua sarana dan prasarana UKK Imigrasi Mempawah dipenuhi oleh Pemda setempat dalam hal ini Pemkab Mempawah. Dalam hal ini dijalin kerja sama dengan Pemda yang mana perjanjian kerja sama (PKS) tersebut sudah ditandatangani Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI. “Jadi sudah tinggal peresmian,” katanya.

Informasi terbaru UKK Imigrasi Mempawah sedang dipasang jaringan telekomunikasi oleh PT Telkom. Perkiraan dalam beberapa hari ke depan prosesnya sudah selesai. Maka selanjutnya pihak Kanwil Kemenkumham Kalbar bakal ke Jakarta menyelesaikan soal sistem jaringan di UKK tersebut.   “UKK tersebut nanti dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai pembuatan paspor, bisa juga untuk perpanjangan izin tinggal bagi WNA. Jadi pelayanan paspor tesebut nanti bisa memberi kemudahan masyarakat di wilayah Mempawah,” harapnya.

Seperti diketahui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak memiliki wilayah kerja yang meliputi satu kota dan tiga kabupaten. Yakni Kota Pontianak, Kabupaten Landak, Mempawah dan Kubu Raya. Sementara Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) ada dua, yakni TPI di Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya dan TPI Pelabuhan Dwikora, Kota Pontianak.

Komitmen mempermudah pelayanan bagi masyarakat ini menurutnya sejalan dengan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2021. Dengan adanya pencanangan tersebut diharapakan bisa memberikan semangat baru bagai seluruh pegawai meraih predikat WBK/WBBM serta mencapai hasil kinerja lebih baik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pamuji mengatakan, pada intinya pencanangan WBK/WBBM bertujuan dalam hal perbaikan pelayanan kepada masyarakat. “Jadi bagaimana masyarakat itu mudah mendapat pelayanan yang bagus, yang simpel dan tidak berbelit-belit,” ucapnya.  Termasuk juga soal penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, yang menurutnya menjadi target kinerja Kemenkumham. Yakni dengan adanya Tim Pengawasan Orang Asing (PORA). Dimana anggotanya melibatkan berbagai instansi terkait. “Karena kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia jadi segala sesuatunya, banyak sekali permasalahan yang timbul,” terangnya.

Seperti disebutkan dia, banyak WNI yang ingin bekerja ke Malaysia. Kemudian banyak juga WNA yang masuk ke wilayah Kalbar, sehingga harus ada pengawasan khusus. Dalam hal ini berbagai instansi yang tergabung dalam Tim PORA diharapkan bisa memberikan masukan bersama. Seperti pihak Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BIN, BAIS, OPD terkait di Pemda dan lain sebagainya.

“Itu merupakan anggota dari Tim PORA yang ketuanya dipimpin oleh kepala kantor Imigrasi sendiri. Jadi intinya Tim PORA ini kami mencari solusi dan juga mencari masukan dari wilayah kerja kami,” paparnya.   Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Iwan Irawan menambahkan, pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dilaksanakan melalui tiga kegiatan. Pertama adalah pelaksanaan deklarasi janji kinerja tahun 2021 oleh seluruh pejabat dan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Kedua melakukan penandatanganan pakta integritas dan piagam pencanangan pembangunan zona integritas yang disaksikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalbar dan Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak.  Lalu yang ketiga melakukan penandatanganan komitmen bersama seluruh pejabat struktural Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak. Dimana selain disaksikan oleh pihak Ombudsman dan Kejaksaan, juga hadir pihak Kanwil Kemenkumham Kalbar, Polres Pontianak, Pengadilan Negeri Pontianak serta masyarakat Anti Pungli Cabang Kalbar.  “Kami akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya di bidang keimigrasian dan menjalankan nilai PASTI yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sesuai tata nilai Kemenkumham RI,” pungkasnya.(bar)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!