Komitmen Wujudkan Sintang Lestari

FGD RUPM: PLH Bupati Sintang, Yosepha Hasnah saat menyampaikan kata sambutan dalam pembukaan FGD revisi RUPM Kabupaten Sintang, Senin (18/10).FOTO ISTIMEWA

SINTANG-Pelaksana Harian (PLH) Bupati Sintang, Yosepha Hasnah mengungkapkan komitmen Bumi Senentang untuk mewujudkan cita-cita kabupaten lestari. Hal ini disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) revisi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)Pelaksana Harian Bupati Sintang, Senin (18/10).

Yosepha Hasnah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang sepakat bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Serta yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.

Menurutnya, inilah yang menjadi komitmen Pemkab Sintang saat ini. Komitmen ini telah dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari (RAD-SL).

“Rencana aksi ini ditujukan agar visi Sintang Lestari benar-benar secara operasional diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021–2026 dan ke dalam program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” katanya.

Dalam tatanan program dan kegiatan diperlukan penyelarasan visi Sintang Lestari terhadap dokumen-dokumen turunan. Seperti rencana strategis dan rencana kerja OPD serta dokumen perencanaan lainnya. Salah satu diantaranya di dalam dokumen Rencana Umum Penanaman MODAL (RUPM) Kabupaten Sintang.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sendiri merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Perpres ini menegaskan bahwa RUPM mempunyai fungsi yang dapat mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan atau ditawarkan kepada investor.

“Oleh karena itu penyusunan naskah akademis RUPM diperlukan pemikiran bersama untuk merumuskan kebijakan, arah, dan strategi penanaman modal Kabupaten Sintang,” ujarnya.

Ke depan Yosepha Hasnah berharap dokumen RUPM dapat menjadi panduan dalam penyelenggaran penanaman modal. Serta dokumen yang mampu menerjemahkan bahasa kebijakan, rencana, dan program yang ada dalam RPJMD Kabupaten Sintang. Sehingga menjadi dokumen yang dapat mendukung kesuksesan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan di bidang penanaman modal.

Dia berharap agar proses penyusunan RUPM dilakukan dengan serius dan sungguh sungguh. Hingga menghasilkan produk kebijakan yang berkualitas. “Focus Group Discussion (FGD) ini dapat menghasilkan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang. Terutama dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal,” harapnya.

Dia juga mengingatkan agar dalam proses penyusunan RUPM sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RUPM. Agar fokus memperhatikan 7 arah kebijakan penanaman modal dapat dilaksanakan. Yaitu perbaikan iklim penanaman modal, persebaran penanaman modal, pengembangan pangan dan infrastruktur, penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment), pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi, pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal, dan promosi penanaman modal.

“Semoga kegiatan FGD ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan naskah akademis Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sintang yang berkualitas dan bermanfaat untuk pembangunan Kabupaten Sintang,” pungkasnya. (ris)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!