Konflik Perbatasan, Desa Ngarak Mengadu ke DPRD Landak

NGABANG – Komisi A DPRD Kabupaten Landak menerima keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Ngarak berkaitan dengan perbatasan wilayah, Kamis (28/1).

Ketua Komisi A, Cahyatanus mengatakan, pihaknya menerima forum komunikasi masyarakat adat Desa Ngarak. Mereka menyampaikan aspirasi terkait dengan areal 950 Ha, yang dicaplok oleh masyarakat Kabupaten Mempawah.

“Yang awalnya masyarakat Desa Ngarak menyerahkan kepada PT. Condong Garut untuk dibangun perkebunan. Namun perusahaan bangkrut sehingga lahan terlantar, oleh karena itu melalui surat dari Bupati Landak memberikan kuasa kepada pemilik lahan untuk menggarap lahannya masing-masing di areal PT itu untuk bercocok tanam seperti perkebunan dan pertanian,” ungkap Cahyatanus.

Ia menambahkan pada saat menggarap lahan tersebut, ternyata lahan sudah dijual kepada bapak Lim Suikiang mantan Anggota DPR RI partai Demokrat. Tanah tersebut dijual oleh Bahtiar Cs dari Segedong.

Atas perundingan 2 timanggong Desa Ngarak dan Segedong menyatakan bahwa memang milik masyarakat Ngarak dan akhirnya tanah dikembalikan lagi kepada masyarakat ngarak, dan yang menjadi masalahnya yaitu ada patok 061 yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah tanpa menghadirkan Pemerintah Kabupaten Landak.

“Untuk dipatok yang lain mereka tidak komplen tapi hanya dipatok 061 ini saja, karena mereka membuat patok tanpa menghadirkan masyarakat Ngarak. Dari pertemuan ini DPRD Landak menyambut baik dan akan ditindaklanjuti dan akan diadakan rapat dengan bidang hukum, bidang pemerintahan, dan staf ahli,” ungkapnya.

Selanjutnya DPRD Landak melalui Komisi A akan menelusuri Persoalan ini sampai kepada Gubernur dan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Ngarak untuk memperjuangkan pengembalian tanah mereka.

“Yang jelas DPRD Landak tidak terima dengan apa yang terjadi saat ini karena masyarakat kami dirugikan, dan kami minta kepada masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri,” tambahnya.

Salah seorang perwakilan dari Desa Ngarak Viktor Taopan mengatakan, pihaknya berharap dapat segera menyelesaikan masalah yang terjadi di desanya. Karena apabila SK menteri diberlakukan, sekitar 950 Ha lahan akan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Mempawah.

“Yang mana ada faktor berlawanan dan bertentangan dengan yang terjadi di lapangan, bahwa sebenarnya itu adalah wilayah Desa Ngarak, oleh karena itu kami mempercayakan ini kepada pemerintah dan DPRD, dan harapannya apa yang kami sampaikan kepada DPRD ini dapat disampaikan kepada pemerintah sehingga dapat diselesaikan masalahnya ini,” tutur Viktor taopan. (mif)

error: Content is protected !!