Korban Trafficking, Singkawang Teratas

tppo
RAKOR TPPO: Gubernur Kalbar Surtarmidji saat berbicara pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), beberapa waktu lalu di Pontianak. PAGE FACEBOOK MIRACLES ARIZONA

Praktik perdagangan orang di Kalimantan Barat (Kalbar) masih menjadi ancaman yang serius. Kalbar biasanya menjadi daerah asal perdagangan orang, selain menjadi daerah transit penyelundupan manusia. Kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak.

SITI SULBIYAH, Pontianak

BENTUK-bentuk perdagangan orang yang sering kali kita kenal adalah eksploitasi dengan modus mempekerjakan perempuan dan anak di bawah umur,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kalbar, Moses Tabah, belum lama ini.

Dia mengatakan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindakan yang melawan hukum yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, serta dapat saja berupa penelantaran termasuk ancaman perampasan hak seseorang. Ia menyebut, sepanjang 2015 – 2019, tercatat ada 59 korban TPPO di provinsi ini. Mereka mencatat, pada 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019, jumlah kasus TPPO masing-masing sebanyak 15 orang, dua orang, sembilan orang, 25 orang, dan delapan orang. Kota Singkawang, menurut dia, selalu mencatatkan jumlah yang tertinggi, yakni sebanyak 26 orang.

Gubernur Kalbar, Surtarmidji, menilai, akar permasalahan dari kejahatan perdagangan orang karena adanya pemalsuan dokumen kependudukan. “Menurut saya, akar permasalahan dari TPPO yang terjadi di Kalbar terletak pada dokumen kependudukan. Rata-rata kasus nikah kontrak, umur si korban yang sebenarnya tidak mencukupi, justru dinaikkan agar cukup. Statusnya dipalsukan,” jelas dia.

Menurutnya, ada kelemahan pada sistem administrasi kependudukan, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencari keuntungan. Karena itu, ia menegaskan kepada setiap pemerintah daerah, agar bisa lebih ketat dalam mengeluarkan dokumen-dokumen kependudukan untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah perdagangan orang.

Di sisi lain dia menilai, pihak Imigrasi perlu memiliki alat untuk memastikan keaslian KTP elektronik. Sehingga, harapan dia, jika ada pihak yang memasukkan KTP Elektronik yang palsu, akan mudah terdeteksi.

Sementara itu, komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar, Alik Rosyad, mengatakan, Kalbar selalu masuk lima besar bahkan tiga besar daearah di Indonesia, dalam kasus perdagangan orang, baik dari sisi kuantitas kasus maupun jumlah korban. Dia menilai, dalam kasus TPPO, selain sebagai pengirim, Kalbar juga menjadi destinasi atau tujuan perdagangan orang dari luar provinsi, serta menjadi daerah transit. “Jadi selain menerima dan mengirim, Kalbar juga menjadi tempat transit untuk bagi korban perdagangan orang untuk dikirim ke daerah tujuan,” ungkap dia.

Menurutnya, perdagangan orang adalah kejahatan terbesar nomor tiga di dunia setelah narkotika, dan perdagangan senjata ilegal. Hal ini, dijelaskan dia, karena perputaran uang dari tindak kejahatan tersebut begitu besar. Pelaku kejahatan TPPO ini, kata dia, kerap menyasar korban dari kalangan perempuan dan anak. “Korban perdagangan orang ini 60 – 70 persen adalah anak dan perempuan,” kata dia.

Faktor ekonomi dan pendidikan, dinilainya menjadi sebab utama masih munculnya kasus-kasus perdagangan orang di provinsi ini. Bila kedua faktor itu terpenuhi, menurutnya, secara otomatis akan menekan kasus perdagangan orang. “Jika banyak yang mengetahui bahaya perdagangan orang, tentu akan semakin sedikit yang menjadi korban,” kata dia.

Upaya pencegahan sendiri menurutnya sudah dilakukan melalui Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO), yang melibatkan unsur pemerintah maupun nonpemerintah. Tinggal bagaimana nantinya, kata dia, gugus tugas ini bekerja secara optimal dalam mencegah kasus perdagangan orang, serta penanganannya.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan orang juga perlu ditegakkan seadil-adilnya. Sanksi yang berat dirasanya perlu diberikan agar memberikan efek jera, baik kepada pelaku, maupun calon traffickers lainnya yang ingin bertindak sama. “Sampai saat ini hukuman tertinggi yang pernah dijatuhkan di Kalbar terhadap pelaku perdagangan orang adalah 12 tahun. Itu pun hanya sekali, sedangkan selebihnya rata-rata hanya sekitar 3,5 tahun,” pungkas dia. (*)

loading...