KPU Bahas RAB Pilkada 2020 dengan Pemda

BERSAMA PEMDA: KPU Kapuas Hulu saat melakukan pertemuan dengan Pemda Kapuas Hulu membahas soal Rencana Anggaran Biaya Pilkada 2020, kemarin. ISTIMEWA

PUTUSSIBAU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pertemuan sekaligus assesment terkait Rencana Anggaran Biaya Pilkada 2020, kemarin. Hadir dalam assesment yang digelar di ruang rapat Bupati Kapuas Hulu itu di antaranya Ketua beserta anggota KPU, Sekretaris KPU berserta para Kasubag, Pj. Sekda Kapuas Hulu Sarbani, Kepala Bapedda H. Muhammad Nasir, Sekretaris BKD, Sekretaris Inspektorat dan Bagian Kesra Kapuas Hulu.

Ketua KPU Kapuas Hulu Ahmad Yani mengatakan, dalam asessment tersebut terkait dengan besaran RAB, dasar penyusunan RAB, dan komponen apa saja yang termuat dalam RAB yang diajukan oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu.

Seperti diketahui, lanjut Yani, KPU Kapuas Hulu mengusulkan Anggaran untuk Pilkada 2020 sebesar Rp43 miliar.
Dasar KPU mengusulkan anggaran tersebut anatara lain, Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD, Keputusan KPU Nomor 80/kpts/KPU/2017 tentang Standar Kebutuhan Barang dan Jasa, Keputusan KPU Nomor 81/kpts/KPU/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang dan Jasa dan Honorarium Pelaksana dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota.

“Adapun porsi anggaran yang di susun dalam RAB adalah sebagai berikut 53 persen (Rp23,1 miliar) untuk belanja barang dan jasa sedangkan 47 persen (Rp20,4 miliar) adalah untuk belanja honoraroium dan kelompok kerja,” kata Yani. Sedangan pembagian berdasarkan peruntukan mereka bagi menjadi empat bagian, yakni operasional KPU kabupaten/kota 19 persen (Rp8,1 miliar), pengadaan barang dan jasa 3 persen (Rp1,5 miliar), kampanye 13 persen (Rp5,4 miliar), operasinal PPK, PPS, KPPS, dan PPDP 65 persen (Rp28,4 miliar).

Read Previous

Promosikan Objek Pariwisata Bersama Budaya

Read Next

Ribuan Pelajar Banjiri Gedung Kwarcab

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *