KPU Bahas RAB Pilkada 2020 dengan Pemda

BERSAMA PEMDA: KPU Kapuas Hulu saat melakukan pertemuan dengan Pemda Kapuas Hulu membahas soal Rencana Anggaran Biaya Pilkada 2020, kemarin. ISTIMEWA

PUTUSSIBAU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pertemuan sekaligus assesment terkait Rencana Anggaran Biaya Pilkada 2020, kemarin. Hadir dalam assesment yang digelar di ruang rapat Bupati Kapuas Hulu itu di antaranya Ketua beserta anggota KPU, Sekretaris KPU berserta para Kasubag, Pj. Sekda Kapuas Hulu Sarbani, Kepala Bapedda H. Muhammad Nasir, Sekretaris BKD, Sekretaris Inspektorat dan Bagian Kesra Kapuas Hulu.

Ketua KPU Kapuas Hulu Ahmad Yani mengatakan, dalam asessment tersebut terkait dengan besaran RAB, dasar penyusunan RAB, dan komponen apa saja yang termuat dalam RAB yang diajukan oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu.

Seperti diketahui, lanjut Yani, KPU Kapuas Hulu mengusulkan Anggaran untuk Pilkada 2020 sebesar Rp43 miliar.
Dasar KPU mengusulkan anggaran tersebut anatara lain, Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD, Keputusan KPU Nomor 80/kpts/KPU/2017 tentang Standar Kebutuhan Barang dan Jasa, Keputusan KPU Nomor 81/kpts/KPU/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang dan Jasa dan Honorarium Pelaksana dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota.

“Adapun porsi anggaran yang di susun dalam RAB adalah sebagai berikut 53 persen (Rp23,1 miliar) untuk belanja barang dan jasa sedangkan 47 persen (Rp20,4 miliar) adalah untuk belanja honoraroium dan kelompok kerja,” kata Yani. Sedangan pembagian berdasarkan peruntukan mereka bagi menjadi empat bagian, yakni operasional KPU kabupaten/kota 19 persen (Rp8,1 miliar), pengadaan barang dan jasa 3 persen (Rp1,5 miliar), kampanye 13 persen (Rp5,4 miliar), operasinal PPK, PPS, KPPS, dan PPDP 65 persen (Rp28,4 miliar).

Menurut Yani, secara peruntukan lebih besar porsinya untuk badan penyelenggara (adhok) karena jumlahnya lebih banyak, ini dihitung berdasarkan jumlah kecamatan, jumlah desa dan jumlah TPS. Total penyelenggara kita ada 9.076 orang yang tersebar di 23 kecaman dan 282 desa/kelurahan.

“Sebagai contoh honorarium untuk bada Adhok (PPK) kurang lebih 2,2 M, penjumlahannya berdarkan jumlah penyelenggara dikali masa kerja dapat angka demikian misal masa kerja PPK 9 bulan. Kemudian honor badan Adhok (PPS) kurang lebih 12, 5 M, KPPS kurang lebih 3,1 M dan PPDP sekitar 1,2 M,” bebernya.

Dikatakan Yani, terkait dengan peningkatan anggaran di 2020 yang mencapai 86 persen bisa kami jelaskan historinya. Dasarnya dalam menyusunnya juga dipastikan dia sangat jelas dan kami pikir usulan kami cukup proporsional, realistis dan akuntabel.

“Namun demikian kami sangat terbuka dan menerima masukan dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah terkait dengan usulan yang kami sampaikan makanya kami berkoordinasi dengan pemda untuk meminta waktu sehingga ada forum khusus yang bisa menjelaskan tentang RAB ini, dan alhamdulillah hari ini pemda memberikan ruang itu melalui mekanisme assesmen,” terangnya.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan pemerintah daerah dalam rangka memfasilitasi penganggaran pilkada 2020 ini dan kami berharap usulan kami bisa diterima,” pungkasnya. (arf)

Read Previous

Promosikan Objek Pariwisata Bersama Budaya

Read Next

Ribuan Pelajar Banjiri Gedung Kwarcab

Tinggalkan Balasan

Most Popular