KPU Beberkan Protokol Kesehatan di TPS

SAMBUT PILKADA: Komisioner KPU, Ilham Saputra meminta masyarakat tidak perlu takut melakukan pencoblosan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2020. Dery Ridwansah/JawaPos.com

Protokol Pencegahan Covid-19 di TPS

– Pemilih diberi sarung tangan

– Physical distancing

– KPPS bermasker dan memakai pelindung wajah

– KPPS di-rapid test terlebih dahulu

– Alat coblos disemprot disinfektan

Sumber: KPU 

Partisipasi Pemilih Diprediksi Anjlok 

JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra meminta masyarakat tidak perlu takut melakukan pencoblosan calon kepala daerah di Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang.

Menurut Ilham, meski penyelenggaran Pilkada di masa pandemi Covid-19, Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipastikan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tentunya dijalankan bersama dengan ‎KPPS.

“Ada kekhawatiran orang tidak datang ke TPS. Tentu kami akan memastikan memberikan tutorial supaya masyarakat paham datang ke TPS tetap dalam kondisi aman,” ujar Ilham dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (25/7).

Ilham mengatakan, saat berada di TPS masyarakat akan diberikan sarung tangan dan menerapkan jaga jarak. Sehingga masyarakat bila bersentuhan dengan benda-benda di sekitar TPS bisa terlindungi.

“Nanti ki‎ta kasih sarung tangan sekali pakai ke mereka. Kemudian duduknya juga harus physical distancing,” katanya.

Semua KPPS dan petugas lainnya juga dibekali masker dan face shield. Mereka juga sebelum melaksanakan tugasnya akan rapid test terlebih dahulu.

Kemudian juga alat coblos surat suara setiap kali pemakaian akan disemprot dengan disinfektan. ‎Dengan demikian, masyarakat tidak perlu takut untuk datang ke TPS. Karena setiap TPS akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Jadi semuanya juga diatur sedemikian rupa. Petugas kami juga disiplin dalam menjalankan protokol Covid-19 ini,” ungkapnya.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno menduga partisipasi masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) bakal sedikit dibanding tidak ada Covid-19. Hal itu karena untuk daerah zona merah, masyarakat akan takut pergi ke TPS melakukan pencoblosan.

“Karena sekarang dalam kondisi tertekan, dalam kondisi darurat seperti ini. Karena dalam kondisi normal saja orang malas‎. Pasti akan terjun bebas angka partisipasinya,” ujar Adi dalam diskusi yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Sabtu (25/7).

Oleh sebab itu, dengan adanya penurunan jumlah partisipasi pemilih, akibatnya Pilkada serentak nanti tidak akan berkualitas. “Ini memaksakan pilkada di tengah pandemi. Menurut saya bukan hanya pertaruhan kualitas tapi perjudian demokrasi yang luar biasa,” katanya.

Untuk itu, daerah yang kategori zona merah diusulkan bisa dimundurkan pelaksanaan jadwal pencoblosan. Itu dilakukan sampai daerah tersebut berubah statusnya menjadi hijau.

“Ini soal keselamatan. Kalau tetap dipaksakan dalam kondisi pera‎ng seperti ini semuanya enggak mungkin maksimal saya kira,” ungkapnya.

Adi menambahkan, dalam kampanye Pilkada serentak nanti KPU melarang adanya acara yang mengundang banyak massa. Kampanye akan dilakukan secara daring. Dengan adanya kondisi seperti itu maka ada pesan yang tidak sampai terkait visi dan misi progam calon kepala daerah.

“Jadi dalam kondisi normal penyampaian visi dan misi susah diterima publik. Ini sekarang di tengah kedaruratan macam ini imbauan akan susah diterima karena adanya hambatan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.‎(jpc)

loading...