KPU Perjelas Aturan Pilkada Dimasa Covid-19

SOSIALISASI: KPU Sekadau menggelar sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati dalam kondisi bencana non alam Covid-19. Riesala Anvar/Pontianak Post

SEKADAU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau menggelar sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati dalam kondisi bencana non alam Covid-19.

Dalam pelaksanaan tersebut, KPU Sekadau membahas peraturan KPU nomor 06 dan 10 tahun 2020 bersama tim pasangan calon dan tim gugus tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Sekadau.

Ketua KPU Kabupaten Sekadau, Drianus Saban dalam kesempatannya mengatakan, pihaknya ingin menekankan agar peserta pemilihan, terutama bakal calon dan tim kampanye mematuhi protokol kesehatan. Apalagi, pelanggar protokol kesehatan bisa disanksi.

“Sangat jelas, apabila melanggar protokol kesehatan itu dengan rinci Bawaslu sudah menyampaikan bahwa ada sanksi hingga pidana,” kata Saban usai sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Kondisi Bencana non-alam COVID-19,”jelasnya.

Mengenai konser musik di kampanye Pilkada, Saban mengatakan, pihaknya masih menunggu aturan dan metode kampanye tersebut. Diketahui, di dalam PKPU Nomor 10 tahun 2020 pasal 63, diatur 7 jenis kegiatan kampanye yang tidak melanggar aturan.

“Ketujuh jenis kegiatan tersebut, yakni rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan/atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, peringatan hari ulang tahun partai politik dan/atau melalui media sosial,”ungkap Saban

“Belum diatur, jadi aturan kampanye ini belum keluar. Tapi, dalam PKPU Nomor 6 terakhir diubah PKPU Nomor 10 tahun 2020 ini pelaksanaan tahapan harus mematuhi protokol kesehatan, maka jumlahnya dibatasi. Kemudian, setiap tahapan pemenuhan protokol kesehatan menjadi wajib. Baik itu penyelenggara maupun peserta pemilihan,” tambahnya.

Ia melanjutkan, jika misalnya rapat umum, di dalam PKPU Nomor 6 diubah PKPU Nomor 10 itu dibatasi hanya 100 orang. Sehingga tidak boleh lebih 100 orang. Kemudian, pertemuan di ruangan itu melihat situasi kapasitas ruangan.

Saban mengatakan, tentunya akan ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Sebab, pelaksanaan penerapan protokol kesehatan melibatkan Tim Gugus Tugas.

“Apakah nanti, misalnya rapat umum itu harus berkoordinasi seizin dari kepolisian. Apakah diizinkan atau tidak? Tapi yang pasti peraturan kampanye belum keluar. Peraturan terkait metode kampanye ini seperti apa, masih kita tunggu,”pungkasnya. (var)

error: Content is protected !!