Kunjungi Mempawah Hulu, DPRD Landak Bahas Pemekaran Kecamatan

DPRD Landak mengunjungi Kecamatan Mempawah Hulu dalam rangka membahas pemekaran kecamatan, Jumat (18/9). Foto MC DPRD Landak

NGABANG – DPRD Kabupaten Landak melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Mempawah Hulu, Jumat (18/9). Kunjungan tersebut dalam rangka menyerap langsung aspirasi masyarakat, sekaligus dalam rangka membahas terkait pemekaran kecamatan.

Kegiatan dipimpin langsung Ketua DPRD Landak Heri Saman, dihadiri Ketua Komisi A DPRD Landak Cahyatanus beserta Anggota Kico Bambang, Rudi dan Rubina, Camat Mempawah Hulu, Kepala Desa beserta anggota BPD se- Kecamatan Mempawah Hulu.

Ketua DPRD Landak Heri Saman memaparkan, Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Landak tahun 2021 tentang pemekaran Kecamatan di Kabupaten Landak untuk saat ini masih perlu dikaji lebih lanjut.

Wacana pemekaran Kecamatan Mempawah Hulu menurutnya sudah sudah beberapa tahun belakangan disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat maupun para Kepala Desa. Akan tetapi belum adanya regulasi yang mengatur hal tersebut membuat pemekaran kecamatan belum dapat dilaksanakan.

Selain itu, Kecamatan Mempawah Hulu masih belum memenuhi syarat untuk pemekaran karena hanya terdiri dari 17 Desa, sehingga pemekaran tak bisa dilaksanakan. Menurut PP No 17/2018 tentang pemekaran kecamatan syaratnya minimal untuk satu kecamatan adalah sepuluh desa.

“Jadi salah satu cara harus melakukan pemekaran desa terlebih dahulu supaya syarat untuk pemekaran kecamatan dengan minimal 10 desa 1 kecamatan,” katanya.

Sementara itu Desa Tunang yang diwacanakan menjadi ibu kota kecamatan, alasannya dikarenakan desa ini memang wilayahnya sangat luas.

“Oleh sebab itu perlu sesuai peraturan pemerintah maka dilakukan pemekaran desa terlebih dahulu untuk memenuhi syarat ini,” jelas Heri Saman.

Ia menyampaikan kedatangan DPRD Landak saat ini untuk menjawab aspirasi sekaligus menjelaskan posisinya pada masyarakat di Kecamatan Mempawah Hulu dalam kegiatan aspirasi mereka.

“Dan intinya sepanjang peraturan memungkinkan DPRD Landak siap membuat Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Landak tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pemekaran Kecamatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Landak Cahyatanus menyampaikan hal senada. Menurutnya syarat yang ada dalam peraturan tersebut mesti dipenuhi terlebih dahulu. Ia mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti peraturan yang ada terkait dengan rencana pemekaran kecamatan supaya tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

“Sesuai Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2018 maka kita penuhi terlebih dahulu sehingga apa yang kita inginkan bersama atau keinginaan masyarakat dalam wacana pemekaran kecamatan atau desa dapat kita laksanakan,” ujar Cahyatanus.

Camat Mempawah Hulu Priscilla Angela menyampaikan bahwa Kecamatan Mempawah Hulu untuk saat ini sudah mempunyai 17 desa yang bilamana dilakukan pemekaran kecamatan maka harus menambah 3 desa untuk memenuhi persyaratannya.

“Untuk memenuhi syarat pemekaran Kecamatan Mempawah Hulu maka harus ditambah 3 desa lagi, tetapi berdasarkan persyaratan yang ada bahkan ada 4 desa yang memungkinkan untuk dimekarkan,” ungkapnya. (mif/MC DPRD Landak)

error: Content is protected !!