Lacak Korporasi Pemberi Gratifikasi

MENGHAMPAR: Perkebunan sawit menghampar luas di Kalimantan Barat. Masalah izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit kini mencuat seiring terkuaknya dugaan praktik gratifikasi oknum pejabat BPN. MUJADI/PONTIANAKPOST

BPN Didesak Buka Data HGU

PONTIANAK – Sejumlah pihak mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat. Komisi anti rasuah itu diharapkan mengembangkan kasus ini lebih lanjut, termasuk menelusuri korporasi pemberi gratifikasi.

“Ini menjadi langkah awal untuk KPK dan penegak hukum lainnya untuk mengungkap semua kasus korupsi, maupun gratifikasi di sektor sumber daya alam,” ungkap Koordinator Koalisi Clean Biofuel For All, Agus Sutomo, Sabtu (30/11).

Sebelumnya, KPK mengumumkan penetapan tersangka Kakanwil BPN Kalbar periode 2012-2016,  Gusmin Tuarita dan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN Kalbar, Siswidodo dalam perkara dugaan tindak pidana penerimaan gratifikasi senilai Rp22,23 miliar. Keduanya diduga menyalahgunakan kewenangan dan menerima gratifikasi terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU) untuk sejumlah perkebunan sawit di Kalbar.

Sutomo menilai, kasus ini jelas melibatkan korporasi sebagai pemberi gratifikasi. Karena itu, pengusutan lebih dalam harus dilakukan dengan melacak korporasi yang mendapatkan izin hak guna usaha (HGU), terutama di periode tersangka menjabat. “Yang pasti perusahaan pemberi gratifikasi ini harus diusut, siapa saja mereka,” kata Direktur Link-AR Borneo ini.

Untuk menelusuri hal ini, kata dia, mau tidak mau BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ATR) harus kooperatif dan transparan dalam  membuka data para pemilik HGU. Apalagi saat ini sudah ada Putusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor register 121 K/TUN/2017 yang memerintahkan Kementerian ATR membuka nama pemegang HGU, lokasi, luas lahan, peta area, hingga jenis komoditas yang diproduksi di atas lahan tersebut.

Keengganan kementerian tersebut membuka data para pemilik HGU lahan sesuai putusan MA bisa dianggap melanggar hukum. “Harus dibuka, apalagi sudah ada putusan MA yang telah inkracht. Kalau tidak dibuka, melanggar hukum. Pun ketika presiden membiarkan hal ini, artinya dia juga melanggar hukum karena tidak menjalankan putusan,” jelasnya.

Menurut Sutomo, tidak terbukanya informasi mengenai HGU dapat menjadi celah munculnya konflik antara warga dan korporasi. Sudah banyak kasus konflik lahan antara warga dengan pihak korporasi di mana wargalah yang selalu menjadi korban. Tidak tersedianya data yang valid membuat masyarakat terdampak perizinan sulit untuk melakukan advokasi.

Sutomo tidak heran bila kasus ini akhirnya terkuak. Sedari dulu pihaknya sudah mencurigai sejumlah korporasi yang dengan mudahnya mengantongi izin HGU. Dia meyakini, keluarnya izin HGU itu tidak melalui prosedur yang benar.

“Mungkin secara kelengkapan administrasi memenuhi, tapi proses mendapatkannya itu yang kita tidak tahu. Apakah prosesnya didapat dengan cara yang benar atau tidak. Tiba-tiba saja HGU-nya keluar,” beber dia.

Terkuaknya kasus ini menjadi preseden buruk perizinan di sektor sumber daya alam. Untuk itulah, dia mendesak agar Kementerian ATR dan Presiden berani membuka data izin HGU. Presiden dinilai punya kekuatan untuk meminta dan memaksa Kementerian ATR untuk transparan soal data-data yang berkaitan dengan izin HGU. “Harus dibuka itu, mana yang bermasalah, sehingga bisa dilakukan evaluasi secara keseluruhan,” pungkasnya.

Butuh Penguatan Pencegahan 

Penguatan sistem pencegahan korupsi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendesak dilakukan. Itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar adanya praktik penerimaan gratifikasi dalam pelayanan pendaftaran tanah. Praktik culas itu tidak sejalan dengan keseriusan pemerintah memberikan pelayanan di sektor pertanahan beberapa tahun terakhir.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan otoritas pertanahan sejatinya memiliki perangkat hukum pencegahan korupsi. Di antaranya Peraturan Kepala BPN No. 15 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BPN. “Seharusnya hal ini (peraturan pengendalian gratifikasi) dipatuhi oleh seluruh pejabat BPN,” ujarnya, kemarin (30/11).

Laode meminta inspektorat atau aparat pengawas internal pemerintah (APIP) di BPN untuk lebih serius melakukan pengawasan. Terutama terkait praktik pungutan liar (pungli) atau gratifikasi oleh pejabat BPN. Bagi KPK, praktik rasuah semacam itu sangat memprihatinkan.

Penerimaan gratifikasi sejatinya harus dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK paling lambat 30 hari kerja. Pelaporan itu merupakan bagian dari pencegahan korupsi. Bila pelaporan dilakukan sesuai aturan, tidak ada risiko pidana dalam penerimaan itu. “Jika tidak dilaporkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja, hal tersebut berisiko pidana,” imbuh dia.  (sti/tyo)