LAKI: Gubernur Jangan Dahului Proses Hukum

Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanudin Abdullah. (foto Antara Kalbar/Andilala)

PONTIANAK – Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pernyataan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji yang memastikan tidak terjadi korupsi  pada pengadaan ambulans adalah pernyataan yang terlalu dini.

Menurut Burhanuddin, Sutarmidji seperti bertindak sebagai hakim. Seharusnya selaku Gubernur Kalimantan Barat harus menghormati proses penyelidikan yang sedang dilakukan penegak hukum dalam hal ini kejaksaan.

“Yang menentukan benar atau salah dugaan penyimpangan anggaran ini adalah kekuasan penuh hakim bukan gubernur,” kata Burhanuddin.

Burhanudin menyarankan Gubernur Kalbar Sutarmidji untuk mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Bukan sebaliknya mengeluarkan pernyataan yang mendahului dari proses hukum yang baru saja dilakukan.

“Saya minta Kejaksaan Tinggi Kalbar untuk segera memproses kasus ini dengan cepat. Agar memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang diduga terlibat. Kepala Dinas Kesehatan, Harisson segera diperiksa,” pinta Burhanuddin.

Selain itu, lanjut Burhanudin, dirinya melihat dalam pengadaan ambulance infeksius terdapat potensi pelanggaran hukum. Itu dapat dilihat dari sumber dana yang digunakan, yakni  APBD.

“APBD itu terencana, harusnya dilelang. Tidak boleh dengan penunjukan langsung. Kecuali dana Belanja Tidak Terduga (BTT),” pungkas Burhanuddin.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah melakukan klarifikasi terkait dengan proyek pengadaan 12 ambulans oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Proyek hibah mobil ambulans ini mulai diusulkan sejak Mei 2021, dengan merujuk  keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 556/BPBD/2020 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!