LAKI: KPK Harus Jelaskan ke Masyarakat Giat di Kalbar, Terkait Penggeledahan Kantor PT Simba

(Kiri) Burhanuddin Abdullah, Ketua DPP LAKI

PONTIANAK – Penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ke kantor PT Simba di Dusun Coklat, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah pada Jumat (17/9) lalu menarik perhatian penggiat korupsi Kalimantan Barat. DPP LAKI ikut berkomentar terkait proses pengeledahan oleh lembaga anti rasuah tersebut.

“Ini menarik, di Kalbar kembali menjadi perhatian lembaga anti rasuah. Berdasarkan informasi di media online di Kalbar, kita (LAKI) belum dapat menyimpulkan apa perkara dan apa masalahnya. Karena memang terbatas informasi dari pusat sendiri,” kata Burhannudin Abdullah, Ketua Umum DPP LAKI seusai melakukan kontak ke Jakarta, Selasa (21/9).

Menurutnya perkara dan persoalan apa sehingga PT. Simba di Wajok, Kabupaten Mempawah milik pengusaha terkenal di Kota Pontianak digeledah belum dapat disimpulkan. Yang pasti tentunya KPK RI melakukan kebijakan pengeledahan juga tidak sembarang.

“Biasanya dalam ilmu hukum. Mengeledah dikarenakan punya petunjuk berupa alat bukti dan petunjuk awal kuat untuk menemukan hubungan. Akan termasuk aneh jika tidak ada petunjuk tetapi digeledah?. Pastinya kita tunggu saja keterangan resmi KPK terkait giat di Kalbar kemarin,” ujarnya.

Hanya, sambungnya, sebagai penggiat korupsi dan masyarakat Kalbar, DPP LAKI mendukung langkah KPK RI melakukan proses penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Agar hasil kerja di Kalbar tidak mengecewakan, ia sama berharapnya lembaga anti rasuah ini memberikan penjelasan apakah kegiatan di Kalbar, memiliki hal berhubungan dengan dugaan perkara atau bukan.

“Intinya KPK harus secara transparan berani menjelaskan kepada publik terutama masyarakat Kalbar, terkait kegiatan di sini,” pungkasnya.

Burhanudin berharap penjelasan ke masyarakat nantinya dapat melahirkan keterbukaan informasi dan masyarakat tidak serba menebak. Masalahnya memang beberapa waktu lalu sempat mencuat heboh kasus di Jakarta.

Namun tentunya tidak boleh dihubungkan sembarangan. Hanya lembaga anti rasuah tersebut dapat menyimpulkan dan memberikan keterangan.

Namun yang menarik adalah dan menjadi tanda tanya apakah terkait dugaan kasus atau tidak. Jika tidak, sebaiknya juga diumumkan agar tidak muncul aspek merugikan perusahaan di belakang hari.

“Intinya siapapun tidak bisa menebak-nebak giat KPK di Kalbar kemarin. Hanya memang KPK sendiri dapat menjelaskannya terperinci ke masyarakat. Kami, di sini sangat berharap adanya keterbukaan,” ucap dia.

Dia menambahkan bahwa giat pengeledahan KPK pastinya memiliki pedoman jelas dan petunjuk awal. Mereka juga bekerja berdasarkan protap terarah dan tidak serampangan.

“Kalau boleh saya jujur, pastinya ada satu hal. Pertayaannya apakah ada berhubungan dengan dugaan perbuatan melawan hukum lewat bukti awal atau tidak. Tidak mungkin KPK berani mengeledah sampai datang ke Kalbar,” ujarnya.

Sebelumnya Kantor PT Simba di Dusun Coklat, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah digeledah Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses penggeledahan berlangsung pada Jumat 17 September lalu.

Empat mobil dikawal mobil patroli Shabara Polresta Pontianak, anggota KPK mendatangi perusahaan milik Siman Bahar itu sekitar pukul 10.45 Wib. Disaksikan petugas keamanan perusahaan, anggota KPK menggeledah dua ruangan berbeda.

“Rombongan yang datang mengaku dari KPK. Mereka juga menggunakan rompi dan ID card bertuliskan KPK RI,” kata sumber informasi Pontianak Post.

Setelah melakukan penggeledahan, memeriksa dokumen dan komputer, rombongan langsung meninggalkan kantor PT Simba.

“Mereka pulang sekitar pukul 13.00,” ucap sumber itu. Selain memeriksa dokumen dan komputer, beberapa tim diketahui mendokumentasikan dermaga milik PT Simba.

Kasat Samapta Polresta Pontianak, AKP Suparjo ketika dikonfirmasi mengenai pengawalan yang dilakukan jajarannya terhadap tim KPK, menyatakan tidak dapat memberikan keterangan.

“Itu kan kegiatan KPK. Ada baiknya langsung konfirmasi ke KPK,” kata Supardjo ketika dihubungi melalui telepon genggam.

Komisaris PT Simba, Mery, mengatakan, dirinya tidak mengetahui terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di perusahaannya. Menurut Mery, yang lebih mengetahui apa yang terjadi adalah Direktur Utama PT Simba, Tan Tjaun Jhun Hwa. (den)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!