Larang Semua Bentuk Kerumunan, Pemprov Siapkan Sanksi Tegas

“Siapapun dan dalam bentuk kegiatan apapun, sementara ini tidak kita bolehkan (kerumunan),” Kutipan Sutarmidji

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang berkerumun dalam kegiatan apapun. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan tingginya angka penularan Covid-19. Penegasan tersebut disampaikan oleh Gubernur, Sutarmidji, Sabtu (21/11).

“Melihat data kasus positif Covid-19 semakin tinggi di provinsi ini dan angka kesembuhan rendah dari rata rata nasional, kita akan mengambil langkah tegas, yaitu melarang kerumunan dalam bentuk kegiatan apapun,” katanya.

Dia menjelaskan sampai 20 November 2020, total kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kalbar mencapai 2.221 orang dengan kasus sembuh sebanyak 1.597 orang atau 71,90 persen dan 22 orang meninggal.

“Tidak boleh ada kerumunan sampai kita bisa mengatasi kasus positif yang cukup tinggi ini,” ucapnya. Sutarmidji menambahkan, kerumunan yang dimaksud berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. “Siapapun dan dalam bentuk kegiatan apapun, sementara ini tidak kita bolehkan,” katanya.

Ia mengatakan akan meminta aparat keamanan melakukan tindakan hukum lebih tegas terhadap mereka yang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan masyarakat.

“Kalau masyarakat mau cepat turun tingkat penularannya, harus tidak ada kerumunan dalam bentuk apapun, kegiatan apapun” kata Sutarmidji. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk bisa terus mematuhi protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker serta menjaga jarak untuk mencegah penularan Covid-19. “Jika kita bisa bekerja sama dengan baik, maka kita bisa menekan angka kasus Covid-19 ini,” katanya.

Seperti diketahui, pemprov telah menerbitkan Peraturan Gubernur N0. 110 Tahun 2010 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Bentuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Regulasi tersebut menekankan pentingnya prokes 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun).

Adapun jarak ideal diatur 1,5 meter antara satu orang dengan yang lainnya.

Dalam aturan ini, ada beragam sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar prokes. Bentuknya bisa berupa kerja sosial, menebas rumput atau menyapu, dan denda administrasi (minimal Rp200 ribu). Pelanggar juga dikarantina sampai hasil tes swab PCR keluar.

Terpisah, Ketua Satgas Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo juga meminta masyarakat semakin terbuka pemahamannya terhadap Covid-19. Terlebih belakangan kerap kali muncul kerumunan massa dalam jumlah besar. Kondisi ini dianggap bisa memperburuk upaya penanganan Covid-19.

Doni mengungkit peristiwa pertemuan Jemaah Tabligh di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada Maret 2020. Saat itu jumlah jemaah yang terpapar tidaklah sedikit. “Akibat kegiatan itu ribuan orang terpapar Covid-19. Baik yang berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan dan peserta dari Pulau Jawa,” kata Doni.

Doni menuturkan, pada Juni 2020 dia mendapat laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan bahwa ada 2.000 peserta asal wilayahnya yang ikut kegiatan di Gowa. Dari jumlah tersebut hanya 900 orang yang melaporkan diri untuk menjalani tes.

“Penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kalsel kepada saya bahwa tanggal 7 Juni 2020 ada korban 68 orang meninggal berasal dari mereka yang ikut kegiatan tersebut. Itulah yang membuat Kalsel menjadi zona merah, salah satu dari delapan provinsi dengan kasus tertinggi ketika itu,” jelasnya.

Oleh karenanya harus dipahami, Covid-19 ini adalah ancaman nyata. Bukan konspirasi dan bukan rekayasa. Mereka yang menjadi korban adalah lansia, komorbid (hipertensi, diabetes, jantung, ginjal dan sejumlah penyakit penyerta lainnya).

“Cara penularannya melalui droplet dan juga aerosol yaitu udara yang keluar pada saat kita berbicara. Makanya kita selalu diminta untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga sering mencuci tangan supaya tangan kita tidak menyentuh bagian dari wajah. Ini yang harus kita perhatikan,” pungkas Doni.

Atas dasar itu, Doni mengingatkan kepada masyarakat agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan 3M. Yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air mengalir. Bagi yang mengalami gejala agar langsung mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksa.

Antisipasi Kluster Pilkada

Jika semua kerumunan dilarang, lantas bagaimana dengan pilkada yang sebentar lagi digelar? Dalam hal ini, KPU telah menyiapkan aturan protokol kesehatan untuk semua tahapan. Hanya saja, semua pihak (penyelenggara, peserta, pemilih) harus bersedia mematuhi agar aturan tersebut terlaksana dengan baik.

Pjs Bupati Bengkayang, Yohanes Budiman mengajak semua pihak untuk disiplin dan ketat agar pelaksanaan Pilkada 2020 tidak menimbulkan kluster baru.

“Pilkada 2020 harapan kami tidak memunculkan kluster baru Covid-19. Saya kira usaha kami sudah cukup maksimal dalam penanganan ini. Pilkada kali ini harus sukses dan penanganan Covid-19 juga sukses dengan penerapan prokes,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam tahapan pilkada termasuk hingga pemungutan dan perhitungan suara pada 9 Desember 2020 mendatang, yang paling penting adalah bagaimana mencegah agar tidak terjadi kerumunan. “Kerumunan itu yang penting dihindari, harus diatur. Itu yang lebih diantisipasi,” katanya. KPU Bengkayang telah melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara sebagai bahan evaluasi.

Simulasi ini menerapkan prokes ketat. “Simulasi ini dilakukan untuk merumuskan dan melakukan identifikasi permasalahan jika terjadi saat pemungutan suara pada hari H nanti. Simulasi juga sekaligus untuk bahan evaluasi potensi-potensi yang bisa saja terjadi terutama di tengah pandemi Covid-19,” ujar Ketua KPU Bengkayang Musa Jairani.

Musa menjelaskan ada 12 perubahan atau hal baru yang dilakukan di TPS dan yang paling tampak adalah APD (alat pelindung diri) yang dikenakan penyelenggara dan pemilih.

“Kami juga menyiapkan bilik khusus bagi pemilih yang nanti jika hasil ukur suhu tubuh di atas 37 lebih derajat. Selain itu juga tinta tidak lagi pakai celup, tapi diteteskan langsung ke jari oleh petugas,” ucap Musa.

Lebih jauh Musa menambahkan, jumlah pemilih di pilkada kali ini di setiap TPS hanya maksimal 500 pemilih dibandingkan pilkada sebelumnya berjumlah 800 pemilih.

Musa juga berharap dukungan dari masyarakat, pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Pilkada tahun 2020 sehingga semua proses berjalan lancar dan sukses. “Mari bersama sukseskan Pilkada 2020. Sukses pilkada dan sukses penanganan Covid-19,” ajaknya.(ant/jpc)

error: Content is protected !!