Lereng Gunung Sari Terancam Longsor, Tindak Tegas Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Lindung

Em Abdurrahman

SINGKAWANG—Menindaklanjuti informasi dari masyarakat terhadap dugaan adanya perusakan hutan ( penebangan pohon ) yang diduga kuat lokasi penebangan pohon itu masuk dalam wilayah konservasi yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung Gunung Sari Kota Singkawang.

Ketua LSM Fatwa Langit Em Abdurrahman secara langsung meninjau dan melakukan investigasi di lokasi aktivitas penebangan pohon tersebut. Dari hasil investigasi di lapangan, Rahman, begitu sapaan akrabnya membenarkan adanya aktivitas penebangan pohon tersebut.

“Kita juga melakukan penelusuran terhadap patok-patok hutan lindung dan kita menemukan dua patok. Diduga patok itu adalah patok batas hutan lindung  dgn kode patok B4 dan B5. Sementara  dilokasi penebangan pohon percis berbatasan dgn patok yg kita duga patok hutan lindung B5,” ungkapnya kepada koran ini, Kamis (14/5).

Sementara menurut informasi masyarkat setempat bahwa hutan yang dibabat masuk dalam kawasan konservasi bahkan besar kemungkinan telah merambat kawasan hutan lindung. Ia menambahkan jika hal ini ingin diketahui lebih jauh berapa luasan kawasan hutan lindung yang dirambah maka perlu kajian lebih lanjut terhadap peta bidang hutan lindung Gunung Sari.

Terlepas dari itu semua, Rahman meminta kepada Pemerintah Kota Singkawang,  instansi terkait seperti BPN, aparat penegak hukum serta pihak yang berwenang lainya untuk melakukan pengecekan langsung di lokasi perusakan hutan tersebut.

“Kalau benar lokasi yang dirusak itu masuk dalam kawasan konsevasi apalagi masuk dalam kawasan hutan lindung maka pelaku harus ditindak tegas berdasarkan undang-undang berlaku. Ini bukan hanya masalah kerusakan hutan beserta  hayati dan ekosistemnya. Tapi juga menyangkut keselamatan nyawa manusia yang tinggal di bawah lereng Gunung Sari tersebut dari ancaman tanah longsor,” jelasnya.

Rahman juga mengatakan dan perlu dipahami semua pihak bahwa penetapan Gunung Sari sebagai kawasan hutan lindung dan konservasi disamping hutan gunung sari itu sebagai paru-paru kota juga untuk menjaga agar tidak terjadi bencana longsor. Tindakan dini sebagai upaya prepentif perlu segera dilakukan sebelum bencana yang disebabkan oleh ulah manusi itu terjadi.

Ia mengatakan tidak ada yang kebal hukum di bumi nusantara ini. Apalagi, tambah Rahman, masalah lingkungan itu menjadi atensi baik bagi pemerintah pusat maupun derah tidak terkecuali Kota Singkawang.  “Pasal 12 a Undang – undang No 18 tahun 2013 jelas bahwa setiap orang dilarang  melakukan penebagan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan”,” ujarnya.

Dengan begitu apabila ada pihak baik itu perseorangan maupun korpoorasi yang melakukan  pelangaran undang-undang ini ada konsekuensi atministratif dan  pidananya.

“Sekali lagi hukum harus ditegakkan, ada pelangaran hukum harus ada tindakan penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum. Apabila ada pelanggaran hukum namun tidak ada penindakkan oleh aparat penegak hukum maka seyogianya revolusi mental di kalangan aparatur penegak hukum perlu diprioritaskan, “tutup Em Abdurrahman yang juga merupakan Ketua Litbang LBH Bhakti Nusa Kota Singkawang ini. (har)

Read Previous

Ponsel Digadai, Teman Ditikam

Read Next

Setelah Dua Orang Dinyatakan Positif, Warga Satu RT di Kecamatan Tebas Lakukan Tes Cepat Corona