“Leter” Bang Midji kepada Perusahaan Sawit

MEMANEN : Salah seorang pekerja di perkebunan kelapa sawit sedang memanen TBS.

Dr. Erdi, M.Si

Adalah Sutarmidji, Gubernur Kalbar yang sering “beleter” dan banyak menghiasi pemberitaan nasional dan daerah dengan cerita “manas” kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kalbar.

Jumlah “leter” Bang Midji kepada perusahaan sawit di Kalbar ini sudah sangat banyak. Sudah dicatat semua oleh mesin pencari kata. Setiap kali bertemu dengan pihak perusahaan sawit, maka kesempatan itu tak pernah disia-siakan Bang Midji untuk “beleter” di hadapan pengusaha sawit.

Awal mula membahas leter Bang Midji ini dari validitas data perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kalbar. Ada yang menyodorkan data sebanyak 350; bahkan ada yang bilang sebanyak 445 perusahaan; sementara yang telah menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) baru sebanyak 59 perusahaan.

Data perusahaan yang tidak valid itu menunjukkan betapa sulitnya “mengatur” perusahaan perkebunan yang telah eksis itu. Mengapa itu bisa terjadi? Mereka hanya tunduk kepada pemerintah pusat dan tidak menganggap pemerintah daerah itu ada. Mereka tahu, pusat pasti akan mendesak atau menekan daerah ketika menemukan hambatan di daerah. Oleh karena itu, posisi tawar pemerintah provinsi di mata perusahaan perkebunan kelapa sawit “bagaikan seekor kutu di badan gajah”.

Paling tidak ada beberapa klasifikasi leter Bang Midji. Pertama, beroperasinya perkebunan kelapa sawit di Kalbar tidak memberi kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD). Mari simak dialog ini: Pergub tentang sawit di Kalbar itu adalah pergub mandul, yakni Pergub tentang praktek tataniaga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, Pergub No. 63 Tahun 2018 yang mencabut Pergub sebelumnya: No. 86 Tahun 2015. Pergub ini tidak diberlakukan oleh perusahaan sawit dengan berbagai alasan pembenaran; kecuali hanya kepada petani plasma yang jumlahnya hanya 20% dari luas areal perkebunan milik rakyat; sementara 20.6% dari areal petani sawit mandiri dianggap sebagai “kebun liar” dan TBS dari kebun itu dibeli dengan harga sembarangan. Misalnya, ketika penetapan TBS Kalbar Rp 1.200,00 per kg; maka TBS kebun liar yang notabene adalah petani mandiri dibeli dengan harga Rp 700,00, Rp 800,00 atau Rp 900,00. Sementara BEP sawit adalah Rp 730. Mulai dari Gubernur Cornelis hingga Gubernur Sutarmidji, tetap tak mampu mendesak perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memberlakukan satu harga TBS, baik petani plasma maupun kebun swadaya atau mandiri. TBS petani mandiri saya istilahkan kebun liar karena dibeli tidak sesuai dengan Pergub No. 63 tahun 2018. Banyak alasan dari pengusaha sawit untuk melalaikan Pergub tersebut mandul.

Kedua, Gubernur juga beleter kepada perusahaan perkebunan karena perusahaan perkebunan, baik yang sudah maupun yang belum tergabung dalam GAPKI, tidak perduli dengan kerusakan jalan yang telah dipakai untuk angkut buah sawit.

Rakyat kemudian mengalamatkan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan itu sebagai kelalaian Gubernur Kalbar. Ini juga membuat Bang Midji “beleteer”. Kita simak dialog berikut. Jalan rusak karena sawit, itu kira-kira yang tepat untuk melabeli leteran Bang Midji ini. Ketika banjir melanda Kabupaten Landak tahun 2018 lalu, tidak ada perusahaan sawit yang membantu Gubernur Kalbar dalam menangani dampak banjir. Gubernur Sutarmidji marah dalam Forum Borneo III di Hotel Ibis tanggal 21 sd 23 Maret 2019. Cerita mantaf dalam tata kelola sawit sebagaimana disampaikan oleh Ir. Achmad Mangga Barani, MM di depan Gubernur Sutarmidji justru membuat Pak Gubernur tambah “manas” sehingga menyebut paparan Dewan Pembina GAPKI Pusat itu sebagai paparan yang “ngerampot”. Marah Pak Gubernur tidak berhenti sampai di situ; ia kemudian menjelaskan bahwa jalan rusak di Kalbar itu akibat perkebunan kelapa sawit atau anggota GAPKI yang pakai untuk angkut buah sawit dengan muatan berlebih. Setelah rusak, pemerintah pula yang memperbaikinya. Sepeserpun tidak ada pemasukan dari sawit untuk perbaikan jalan.

“Silekan yang terhormat Bapak Achmat Mangga Barani perikse kas daerah kami, adakah sumbangan dari GAPKI?” demikian kata Gubernur sambil menunjuk wajah merah Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan itu di hadapan 350 peserta. Penulis hadir sebagai salah seorang peserta mewakili Dekan FISIP UNTAN.

Dalam kesempatan lain, Pak Gubernur pun beleter “APBD kita kecil, jangan digunakan untuk hal tak penting. Kontribusi perusahaan secara langsung ke APBD tidak ada. Tapi cost yang kita keluarkan akibat aktivitas perusahaan cukup besar. Belum lagi mengurus jalan yang dijejali truk pengangkut tandan kelapa sawit. Ada sebanyak 1.400 truk pengangkut sawit, tapi mereka tidak bayar PKB dan PBNKB” demikian leter Bang Midji yang membuat peserta semua tertunduk diam dalam acara Koordinasi Karhutla 2019 baru-baru ini.

Ketiga, ketika diundang rapat penting oleh Gubernur, kecenderungan perusahaan hanya mengirim utusan yang tidak dapat mengambil keputusan sehingga rapat yang telah disiapkan pemerintah tidak memberikan hasil maksimal. Penyebabnya: mereka yang datang diutus perusahaan adalah orang yang tidak berkompeten atau tak dapat mengambil kesimpulan. Bang Midji pun mewanti-wanti perwakilan perusahaan yang datang itu untuk disuruh “balek” bilamana tidak dalam posisi manajemen atau pengambil keputusan.

Apa yang dapat dilakukan perusahaan perkebunan dan pemerintah agar menghasilkan symbiosis mutualisme? Kuncinya adalah kemitraan agar dapat menarik pemerintah menjadi bagian dari tata-kelola perkebunan. Bagaimana caranya?

Dalam tata-kelola kepala sawit; penerimaan perusahaan bersumber dari penjualan CPO dan karnel. Dengan porsi kemitraan sebagaimana diatur dalam UU No 39 tahun 2014, bahwa kemitraan 80:20 itu (Pasal 58 ayat 1), telah membawa porsi pembiayaan pokok produksi sebesar 53% dan menghasilkan keuntungan kepada perusahaan sebesar 47%. Contoh hitungan tata-niaga sebagaimana simpulan di atas; dapat dianalogikan dengan mengambil perumpamaan di Kalbar dengan cara menghitung ala orang kampung.

Data dari Dinas Perkebunan Kalbar tahun 2018 menyebutkan bahwa produksi CPO di Kalbar sekitar 2.200.000000 liter; sementara harga rata-rata CPO adalah Rp 7.800,00 per liter. Produksi ekonomis karnel (inti sawit) adalah 2.000.000.000 kg (21,97% dari TBS yang masuk ke PKS); dengan harga kernel rata-rata Rp 3.900,00 (50% dari CPO). Dari data baseline ini, maka penerimaan perusahaan dari penjualan CPO adalah Rp 17.160.000.000.000,00; ditambah dengan hasil penjualan inti/kernel Rp 7.800.000.000.000,00; sehingga total penerimaan dari penjualan CPO + kernel rata-rata setahun dalam 5 tahun terakhir adalah Rp 24.960.000.000.000,00.

Ketika struktur pembiayaan yang meliputi pembelian TBS, gaji karyawan, biaya umum, biaya pengolahan dan seterusnya mencapai 53%; maka keuntungan dalam tata-kelola sawit adalah 47%. Dari perhitungan di atas; diperoleh keuntungan seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalbar sebesar Rp 11.731.200.000.000,00. Andaikan perusahaan “berbaik hati” dan Pemerintah Pusat memberikan ijin kepada Gubernur untuk membuat Perda Kemitraan Tata Kelola Sawit dengan kewajiban perusahaan menyumbangkan sebesar 7% dari keuntungan itu untuk PAD Pemerintah Provinsi; maka pemda akan kecipratan profit perusahaan sawit sebesar Rp 821.184.000.000,00 per tahun. Dana itulah yang dapat melunakkan, menambah komitmen dan mempererat hubungan antara pemerintah dengan perusahaan sawit. Provinsi tentu akan berbagi dengan pemerintah kabupaten dan kota sehingga pemda dapat memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat angkutan sawit. Dana itu juga dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya, termasuk mendirikan BUMD untuk Rifenery Minyak Sawit agar tidak ada lagi minyak curah yang kelihatan tidak higenis itu dikonsumsi masyarakat. Namun, cerita ini masih wacana yang belum ketemu ujung dan pangkalnya: Bang Midji akan tetap beleter sesuai dengan apa yang ia fahami mengenai keberadan perusahaan perkebunan kelapa sawit itu.**

Penulis Dosen FISIP, Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Kerjasama pada Universitas Tanjungpura