Limbah Medis Meningkat Tajam Selama Pandemi

Selama Pandemi, Capai Tujuh Ton Per Bulan

Alat Pengolahan Limbah di Pontianak Belum Berizin

PONTIANAK – Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah dengan tingkat penularan Covid-19 cukup tinggi. Hingga Rabu (10/6) kasus Covid-19 di provinsi ini mencapai 245 kasus atau urutan ke-20 dari 34 provinsi di Indonesia.

Dari 245 kasus Covid di Kalbar, Pontianak menjadi kota dengan jumlah kasus paling banyak dibanding kota dan kabupaten lain di Kalbar, yakni dengan jumlah kasus 104 kasus per 10 Juni 2020.

Tingginya paparan Covid-19 di Kota Pontianak, mengakibatkan penggunaan alat medis, baik RS Darurat Covid-19 maupun limbah yang bersumber dari masyarakat/rumah tangga ODP dan PDP seperti limbah masker bekas dan alat pelindung diri melonjak tajam.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyebutkan, selama pandemi Covid 19, pengunaan APD jauh meningkat dibanding sebelum pandemi. “Untuk penggunaan APD jelas meningkat, terutama di rumah sakit-rumah sakit rujukan Covid-19 dan rumah sakit pendukung,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tinorma Butar-Butar kepada Pontianak Post, kemarin.

Berdasarkan Rekap Data Limbah B3 Medis Masa Darurat Penanganan Pandemi Covid-19 Kota Pontianak jumlah limbah yang dihasilkan selama bulan Mei 2020 mencapai 7.166, 82 kilogram atau lebih dari tujuh ton. Limbah B3 medis ini bersumber dari ruang isolasi maupun selain ruang isolasi rumah sakit. Di antaranya RSUD dr. Soedarso dengan jumlah limbah sebanyak 2.400 kilogram, RSUD Sultan syarief Mohammad Alkadrie 1.633,80 kilogram, RS Mitra Medika dengan jumlah limbah sebanyak 965,10 kilogram, RS Universitas Tanjungpura sebanyak 560,50 kilogram, RSIA Anugrah Bunda Khatulistiwa sebanyak 334,00 kilogram, RS Bhayangkara Pontianak sebanyak 268,00 kilogram dan sejumlah rumah sakit lainnya di Pontianak.

Dalam penanganan dan pengolahan limbah medis Covid-19, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah menyurati rumah sakit rujukan dan rumah sakit-rumah sakit pendukung yang menangani pasien Covid-19 untuk memperhatikan penanganan limbah berbahaya itu.

“Untuk pengolahan limbah medis dan Covid, juknisnya diserahkan kepada rumah sakit rujukan atau rumah sakit pendukung yang menangani pasien Covid. Dalam hal ini, kami hanya memberikan imbauan dan rekomendasi kepada rumah sakit-rumah sakit itu,” katanya.

Menurutnya, penanganan limbah medis Covid-19 dapat dilakukan dengan memusnahkan atau dilakukan pembakaran menggunakan alat pengolahan limbah  insinerator bersuhu 800 derajat celcius.

Hanya saja, kata Tinorma, sampai saat ini belum ada pengelolahan limbah medis yang memiliki izin resmi di Kota Pontianak, termasuk rumah sakit. Menurutnya, untuk mendapatkan izin pengolahan limbah medis memerlukan proses yang panjang. Banyak syarat yang harus dipenuhi, salah satunya Amdal.

“Saat ini pengolahan limbah medis di kota Pontianak, termasuk incinerator di rumah sakit-rumah sakit itu belum memiliki izin resmi. Walau pun begitu, pengolahan limbah medis harus terus dilakukan,” katanya.

Untuk itu, ia merekomendasikan kepada rumah sakit, pelaku medis, maupun klinik dan lainnya untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki izin pengolahan limbah medis, salah satunya Mitra Hijau dari Kaltim agar limbahnya dapat terkelola dengan baik.

“Dengan seperti ini, kami bisa langsung memantau pemanfaatannya atau dibuang ke laut. Karena jika hanya diolah atau dibakar menggunakan incinerator, masih menyisakan residu yang sangat berbahaya,” jelasnya.

Residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave harus jelas juga pemanfaatannya.

Dikatakan Tinorma, limbah Covid tidak hanya dihasilkan oleh rumah sakit, tetapi ada juga yang bersumber dari masyarakat/rumah tangga ODP dan PDP seperti limbah masker bekas dan alat pelindung diri (APD) bekas.

Untuk limbah yang bersumber dari masyarakat/rumah tangga, bisa dibuang ke tempat pembuangan sampah. Hanya saja, kata Tinorma, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya dengan dicuci terlebih dahulu dan menggunting masker tersebut sebelum dibuang.

“Karena kami masih banyak menemukan masyarakat membuang masker sembarangan. Ini sangat rentan digunakan kembali oleh orang lain,” terangnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati jumlah limbah medis dari Pandemic COVID-19 ini meningkat 30%. Sedangkan kapasitas pengolahan limbah B3 medis di beberapa daerah terutama di luar Jawa masih terbatas.

“Untuk limbah medis yang bersumber dari rumah tangga, sebaiknya Pemda berpartisipasi dalam menyiapkan sarana dan prasarana seperti dropbox,” ujarnya.

Sedangkan limbah yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), dapat dilakukan pemusnahan dengan insinerator bersuhu 800 derajat Celcius. “Untuk itu, pemerintah daerah wajib mengetahui dan memastikan limbah medis dari fasyankes dikelola dengan tepat,” tegas Vivien dalam keterangan tertulisnya. “Untuk itu, pemerintah daerah wajib mengetahui dan memastikan limbah medis dari fasyankes dikelola dengan tepat,” tegasnya.  (arf)

loading...