Mahasiswa Ketapang Menggugat ke DPRD

aksi damai
AKSI DAMAI: Ratusan mahasiswa di Ketapang melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Ketapang. Mahasiswa menolak UU KPK dan RUU KUHP serta meminta menyelesaikan masalah karhutla.

KETAPANG – Ratusan mahasiswa Ketapang turun ke jalan dan menggelar aksi damai di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang pada Kamis (26/9) pagi. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya menolak revisi UU KPK, meminta meninjau kembali pasal-pasal dalam RUU KUHP yang dianggap tidak pro rakyat, serta mendesak Pemda Ketapang menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan.

Ratusan mahasiswa tersebut berasal dari kampus Politeknik Negeri Ketapang dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Alhaudl Ketapang. Sebelum mendatangi gedung DPRD, mereka berkumpul di halaman Masjid Agung Al Ikhlas Ketapang. Mereka membawa spanduk dan poster sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah. Selanjutnya mereka melakukan jalan kaki menuju gedung DPRD.

Para mahasiswa ini tiba di gedung DPRD sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, kedatangan para mahasiswa ini tidak mendapatkan sambutan dari anggota DPRD Ketapang. Tak satupun anggota DPRD Ketapang yang baru dilantik pada 9 September lalu berada di tempat. Menurut pihak sekretariat, seluruh anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Mahasiswa hanya ditemui oleh Sekretaris DPRD Ketapang, Maryadi Asmu’ie.

Mahasiswa yang bersikukuh untuk tetap bertemu dengan anggota dewan akhirnya melakukan salat jenazah di depan replika keranda mayat yang bertuliskan “RIP DPR”. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa karena tidak berhasil bertemu dengan satupun anggota dewan. Bahkan, para mahasiswa mengancam akan menduduki dan bermalam di gedung DPRD jika tak ada anggota dewan yang mendengarkan tuntutan mereka.

Satu jam lebih melakukan mediasi, akhirnya salah satu anggota dewan hadir ke tengah-tengah mahasiswa. Teriakan “Pembulak… Pembulak… Pembulak… (pembohong… pembohong… pembohong…)” seketika bergemuruh menyambut kedatangan salah satu anggota dewan. Mahasiswa menganggap kunjungan kerja 45 anggota dewan ke luar daerah tidak benar. Buktinya masih ada anggota dewan yang masih berada di Ketapang.

“Ini sekian kalinya kita dibohongi. Mereka bilang semua anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, tapi kenyataannya masih ada anggota dewan yang berada di Ketapang. Mereka pembulak (pembohong),” teriak koordinator aksi menggunakan pengeras suara.

Anggota DPRD Ketapang yang menemui pendemo tersebut adalah Jamhuri Amir. Dia mengaku baru datang dari Kecamatan Tumbang Titi. Untuk meyakinkan mahasiswa, dia pun menunjuk mobil yang dikendarainya yang masih penuh dengan debu. Namun demikian, mahasiswa tetap bergeming, jika itu hanya alibi saja.

Koordinator aksi, Hengki Setiawan, mengaku kecewa dengan anggota DPRD Ketapang yang tak satupun ada di tempat. Padahal belum satu bulan dilantik, tapi malah lebih mementingkan melakukan kunjungan kerja ke luar daerah ketimbang menyelesaikan masalah kabut asap yang sedang melanda Ketapang. Tidak hanya itu, mahasiswa juga kecewa karena merasa dibohongi dengan alasan tidak ada satupun anggota dewan yang berada di Ketapang, tapi kenyataannya masih ada anggota dewan yang berada di Ketapang.

“Kami sangat kecewa, karena kami di sini menyuarakan aspirasi kawan-kawan dan masyarakat Ketapang. Di tengah penderitaan kabut asap ini, mereka tidak fokus menyelesaikan masalah ini justru keluar daerah. Kami berharap mereka sadar untuk menangani kebakaran hutan dan lahan sebelum melakukan kunjungan kerja ke luar daerah,” tegas Hengki.

Karena kekecewaan tersebut, mahasiswa melakukan salat jenazah di depan replika keranda mayat sebagai simbol matinya hati nurani anggota dewan. “Salat jenazah yang dilakukan itu sebagai bentuk kekecewaan kawan-kawan kepada anggota dewan, karena dari pagi menunggu mereka tidak menemui mahasiswa. Kami berharap dewan bekerja secara profesional lagi. Jika tidak mampu menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat agar mundur dari jabatannya,” pintanya.

Hengki menjelaskan, ada beberapa poin tuntuan mahasiswa. Di antaranya menolak UU KPK melalui Mahkamah Konstitusi. Mendesak kepada DPR RI agar mengkaji ulang pasal-pasal RUU KUHP yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Memberikan sanksi dan mencabut izin perusahaan yang melakukan pembakaran lahan. Meminta kepada Pemda Ketapang menyediakan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang terserang ISPA akibat kabut asap. Meminta Pemda Ketapang agar tidak melakukan aktivitas apapun di lahan yang telah disegel.

Sementara itu, anggota DPRD Ketapang, Jamhuri Amir, yang menemui mahasiswa mengatakan kewenangan terhadap pembahasan dan pengesahan undang-undang adalah DPR RI. Namun demikian, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa kepada DPR RI, Jamhuri mengaku akan menyampaikannya ke DPR RI. “Ini kewenangan DPR Pusat, tapi insya Allah akan kami sampaikan tuntutan adik-adik mahasiswa ini,” katanya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Ketapang periode 2014-2019 ini juga menjelaskan, terhadap UU KPK bisa dilakukan yudicial review di Mahkamah Konstitusi jika memang UU tersebut dianggap tidak sesuai dan bermasalah. “Semua ada mekanismenye, tidak begitu saja bisa dibatalkan. Undang-undang yang sudah disahkan bisa dibatalkan melalui yudicial review di Mahkamah Konstitusi. Sementara yang belum disahkan bisa tidak disahkan jika dianggap ada yang bermasalah,” jelasnya.

Sementara terkait kebakaran hutan dan lahan, Jamhuri, mengaku jika Pemda Ketapang telah melakukan segala upaya agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi, namun kenyataannya masih terjadi juga. Saat terjadi karhutla, Pemda Ketapang juga tidak tinggal diam. Pemda membentuk satgas karhutla yang bertugas menangani dan melakukan pemadaman karhutla di Ketapang. Bahkan menurutnya, sampai saat ini petugas pemadam masih berjibaku memadam api di lokasi kebakaran.

Jamhuri menambahkan, untuk sanksi dan pencabutan izin kepada perusahaan yang melakukan pembakaran lahan, hal itu sedang dikaji oleh Pemda. Bahkan, penegak hukum telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan dengan sengaja.

“Semua masih diproses. Polisi juga sedang melakukan penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan,” ucapnya.

Para mahasiswa akhirnya sepakat untuk mengakhiri aksi setelah pihak DPRD Ketapang dan Pemda Ketapang menandatangani sejumlah kesepakatan. Di antaranya akan menyampaikan tuntutan terkait penolakan UU KPK dan RUU KUHP. Selain itu, Pemda juga menyepakati penyediaan fasilitas kesehatan bagi penderita ISPA akibat kabut asap. Sekitar pukul 12.15 WIB, para mahasiswa meninggalkan gedung DPRD dengan tertib. (afi)

loading...