Mahasiswa Serbu Pelantikan Dewan

demo mahasiswa

DEMO: Seribuan mahasiswa menggelar demo di Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Senin (30/9) kemarin. Di saat bersamaan, sebanyak 65 anggota DPRD Kalbar diambil sumpahnya. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

PONTIANAK – Ribuan mahasiswa berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat, Senin (30/9) pagi. Mereka yang berasal dari berbagai universitas, fakultas, elemen kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan di Kalbar ini menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kalimantan Barat Menggugat. Aksi berlangsung aman meskipun sempat terjadi ketegangan antara massa dengan aparat kepolisian.

Dengan membawa poster, bendera dan spanduk berisi tuntutan, massa berjalan kaki menuju Gedung DPRD Kalbar di Jalan Ahmad Yani. Setibanya di depan gedung dewan, massa melakukan orasi dan aksi teaterikal sebagai bentuk protes. Sementara itu, sebagian dari mereka memaksa masuk ke dalam gedung yang saat itu tengah berlangsung rapat paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota dewan terpilih periode 2019-2024.

Mereka mendorong pagar besi dan melempari aparat yang berjaga dengan botol bekas kemasan air minum. Setelah hampir tiga jam menunggu, acara pelantikan pun usai. Ketua sementara DPRD Kalbar, Minsen didampingi Kapolda Kalbar, Irjen Polisi Didi Haryono langsung bergegas bertemu dengan ribuan mahasiswa.

Semula Minsen meminta perwakilan mahasiswa untuk masuk dan melakukan dialog. Sayangnya, permintaan tersebut ditolak. Percakapan sempat tegang karena ribuan mahasiswa bersikukuh meminta dibukakan pintu pagar Gedung DPRD Kalbar.

“Tidak. Izinkan kami tetap masuk. Kami tidak akan mengutus perwakilan,” teriak salah seorang dari massa. “Tanggal 25 kemarin (25 September 2019) kami datang, kami bisa masuk. Kenapa sekarang kami tidak diperbolehkan masuk. Kami berjanji tidak akan anarki,” sambungnya.

Proses negosiasi berjalan alot. Massa semakin panas. Botol bekas air minum kemasan kembali beterbangan mengarah ke barisan polisi. Akhirnya pintu pagar dibuka juga. Ribuan mahasiswa langsung masuk dan memenuhi halaman Gedung DPRD Kalbar di depan. Di sana terjadi dialog. Kapolda Kalbar juga menyampaikan wejangannya. ”Mari kita berdialog. Utamakan rasional dan jangan emosi,” katanya.

Selain itu, Kapolda Kalbar juga meminta agar jalan yang dipergunakan untuk umum dibuka karena banyak warga yang membutuhkan. ”Tolong dibantu. Kita semua juga punya kepentingan masing-masing,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, satu per satu perwakilan mahasiswa pun menyampaikan tuntutannya. Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan. Salah satunya adalah mendesak presiden menerbitkan perppu pembatalan hasil revisi UU KPK, menghapus pasal-pasal di RUU KUHP yang memukul mundur demokrasi Indonesia, menolak pengesahan RUU Minerba, RUU Pertanahan, dan RUU Pemasyarakatan.

Selain itu, massa juga menuntut agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) segera disahkan, penegakan HAM dan penghentian diskriminasi di Papua, serta pencabutan izin dan pemidanaan korporasi pembakar hutan dan lahan di Kalimantan.

Tuntutan lain yang ikut disampaikan yakni meminta agar kriminalisasi dan teror terhadap aktivis dihentikan, pengusutan terhadap pelaku tindak kekerasan dan penembakan mahasiswa, perlindungan hak pengguna internet dan penolakan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.

Khusus untuk kepolisian daerah dan Kejaksaan Tinggi Kalbar, massa menuntut agar penanganan kasus korupsi di daerah ini diselesaikan. Anggota DPRD Kalbar yang baru juga didesak untuk bekerja maksimal dan sepenuh hati memperjuangkan masyarakat.

Menanggapi tuntutan massa, Wakil Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar, Edi R Yacoub menyatakan, pihaknya berkomitmen mengawal dan menyampaikan persoalan-persoalan yang menjadi tuntutan mahasiswa. DPRD Kalbar juga siap memberikan mosi tidak percaya kepada anggota DPR RI yang mengesahkan UU KPK.

Selain itu, DPRD Kalbar pun akan mendorong pihak terkait untuk memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin dan pemidanaan korporasi yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Kalbar.  Di sisi lain, DPRD Kalbar juga meminta penegak hukum membebaskan para petani/peladang yang tidak terbukti melakukan pembakaran hutan.

Setelah puas menyampaikan aspirasi sekitar beberapa jam, akhirnya aksi berakhir dengan damai dan tentram. Para mahasiswa balik belakang dan kembali ke kampusnya dengan dikawal oleh aparat kepolisian.

Ribuan Personel Dikerahkan

Polda Kalbar menerjunkan 1.500 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar di Gedung DPRD kali ini. Polda juga menyiagakan enam unit water canon, barakuda dan sejumlah armada lain untuk antisipasi. “Alhamdulillah, aksi unjuk rasa hari ini berjalan lancar. Meskipun sempat terjadi ketegangan. Tapi itu biasa,” kata Karo Ops Polda Kalbar, Kombes Pol Jayadi.

Menurutnya, selain mengamankan aksi massa, pengamanan juga difokuskan pada pelantikan anggota DPRD Kalbar periode 2019-2024. “Kegiatan pelantikan ini sudah diagendakan jauh-jauh hari. Jangan sampai prosesnya terganggu,” katanya.(den/arf)

Read Previous

Ingin Manjakan Konsumennya, 4 Pelanggan PLN beralih ke Layanan Listrik Premium

Read Next

Seminggu Antre di Bandara

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *