Mahasiwa Kalbar Menggugat

ruu kuhp
GELAR AKSI: Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Pontianak, Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kalbar, Rabu (25/9). Mereka menuntut presiden membatalkan revisi Undang-Undang KPK dan sejumlah RUU kontroversial. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

PONTIANAK – Gelombang unjuk rasa mahasiswa dalam menolak sejumlah rancangan undang undang (RUU) kontroversial tidak hanya berlangsung di kota-kota besar di Indonesia. Di Pontianak, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (25/9).

Dengan berbekal spanduk berisikan tuntutan, ribuan mahasiswa bergerak dari kampus mereka masing-masing dengan berjalan kaki. Setibanya di halaman kantor DPRD Kalimantan Barat, mereka berorasi, menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya pembatalan revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU P-KS, dan RUU Pertanahan.

Selain itu, sebagai bentuk protes, mahasiswa juga menurunkan bendera setengah tiang di tiang bendera yang terpasang di halaman kantor DPRD Kalbar. Sementara di sisi lain, sejumlah perwakilan dari ribuan mahasiswa itu melakukan audiensi dan diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kalbar di Ruang Serbaguna Gedung DPRD Kalbar.

Dalam pertemuan terbatas itu, masing-masing perwakilan di antaranya, HMI Cabang Pontianak, KAMMI Kalbar, IMM Kalbar, Puskomda Kalbar, BEM Universitas Tanjungpura, DEMA IAIN Pontianak, Solmadapar, BEM Amikom YPBU, BEM Universitas Muhammadiyah Pontianak, Asrama Mahasiswa Kayong Ketapang, KMKS, Perempuan KAMMI Kalbar, AMKS Sultan Muhammad Tsjafioeddin dan IPMKH Pontianak itu secara bergiliran menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Sekjen Solmadapar Kalimantan Barat, Heri menyebutkan bahwa para mahasiswa bersepakat menolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK. Para Mahasiswa menuntut anggota DPRD Kalbar mendukung aspirasi dan menyampaikannya ke pusat.

“Kami (mahasiswa) meminta bahwa para wakil rakyat dari Kalimantan Barat (Kalbar) untuk menandatangani surat pernyataan penolakan terhadap RUU KUHP dan Revisi UU KPK. Kalau para wakil rakyat menolak, maka kami akan menduduki gedung DPRD Kalbar ini,” ucap Heri.

“Pemerintah harusnya memperkuat legalitas dan tufoksi KPK, bukannya ikut melemahkan lembaga antirasuah. Akan banyak celah bagi yang punya kekuasaan melakukan korupsi,” ucapnya.

Sementara suasana di Gedung DPRD Kalbar, ribuan mahasiswa menggelar aksi dengan menyampaikan beragam tuntutan. Mereka membawa kertas spanduk dan yel-yel bertemakan “Tuntaskan Reformasi” dan menyerukan penolakan RKUHP, UU pertanahan, revisi UU KPK.

Salah seorang mahasiswa dari KAMMI Kalbar mengutarakan kekhawatirannya terhadap revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Dirinya menganggap kalau revisi UU bukannya malah memperkuat fungsi dan kewenangan KPK, melainkan berdampak buruk bagi pemberantasan korupsi di tanah air.

Mereka juga menyayangkan sikap DPR dan pemerintah yang terkesan gegabah dalam mengesahkan RUU tersebut. Padahal, aksi penolakan masyarakat terhadap revisi UU tersebut sudah terjadi di berbagai penjuru tanah air.

Dalam kesempatan yang sama, Adhe Mutia, perwakilan dari Perempuan KAMMI Kalbar membeberkan tentang beberapa pasal yang dianggap bermasalah dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). Sejumlah pasal yang menurutnya sangat mengancam kaum perempuan, yakni pasal 12, pasal 15, pasal 18 dan pasal 19. Beberapa pasal tersebut dikehendakinya untuk dikaji ulang supaya tidak merugikan kaum perempuan.

Sementara itu, perwakilan mahasiswa dari HMI Cabang Pontianak menyesalkan peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi setiap tahunnya. Dalam kesempatan itu, mereka bahkan membeberkan data tentang kepemilikan lahan di Kalimantan Barat.

Mereka menyebut kalau sebagian besar lahan di Kalbar telah dikuasai oleh korporasi. Dari total 14,7 juta hektare luas lahan di Kalimantan Barat, 10 juta hektare di antaranya merupakan milik perusahaan, sementara sisanya, yakni 4,7 hektare adalah milik masyarakat.

Lahan seluas 4,7 hektare itulah yang dimanfaatkan masyarakat untuk pemukiman, hutan adat, hutan lindung dan kawasan-kawasan lainnya.

Perwakilan dari HMI Cabang Pontianak juga menyayangkan ketidakefektifan kinerja Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam mengantisipasi kebakaran lahan. Mestinya, kata mereka, sebelum memasuki musim kemarau BRG sudah melakukan langkah-langkah antisipasi supaya peristiwa yang mendatangkan bencana kabut asap tersebut tidak terjadi.

Menyikapi tuntutan mahasiswa tersebut, anggota DPRD Kalbar H. Ishak Ali Almuthahar menegaskan akan mengawal tuntutan tersebut. Bahkan bila diperlukan, DPRD Kalbar dikatakannya akan mengirim utusan untuk mengawal tuntutan tersebut.

Sedangkan perwakilan dari Polda Kalbar, pihaknya juga membeberkan upaya penanganan karhuta di Kalimantan Barat oleh seluruh jajaran Polres dan TNI.

Saat ini Polda Kalbar dan Polres jajaran telah menangani 34 kasus karhutla yang menyeret korporasi atau perusahaan. Dari 34 perkara itu, dua diantaranya telah dilakukan penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 32 korporasi lainnya dilakukan penyegelan.

Selain korporasi, pihaknya juga telah menangani 67 kasus karhuta yang melibatkan perorangan. “Untuk penanganan Karhutla, Kapolda Kalbar, gubernur dan Pangdam sudah berkomitmen. Tidak ada toleransi kepada pembakar hutan dan lahan,” katanya.

Delapan butir tuntutan mahasiswa itu pun ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar Suriansyah dengan disaksikan oleh perwakilan mahasiswa dan anggota DPRD Kalbar lainnya.

Terpisah, Ketua DPD Partai Hanura Kalbar Suryanto Tanjung mengatakan, RUU tersebut merupakan produk DPR RI. Terkait dengan aksi dan tuntutan mahasiwa hari ini (kemarin), pihaknya akan segera menindaklanjuti ke pusat. “Segera akan kita tindaklanjuti melalui sekwan. Kita akan sampaikan, petemuan hari ini,” katanya.

Suryanto juga sepakat untuk menolak rancangan undang undang yang melemahkan KPK. Menurutnya, korupsi harus bersama-sama. “Intinya kami sepakat dengan masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (den/arf)

Adapun delapan tuntutan tersebut sebagai berikut:

  1. Menolak UU KPK baru yang sudah disahkan oleh DPR RI bersama Presiden.
  2. Menolak RKHUP.
  3. Menolak RUU Pertanahan.
  4. Menolak RUU P-KS.
  5. Mengusut tuntas pelaku karhutla.
  6. Menuntut aparat untuk menghentikan tindakan represif terhadap aktivis dan masyarakat
    serta menindaklanjuti oknum aparat yang terbukti melakukan tindakan tersebut.
  7. Mengimbau kepada masyarakat dan mahasiswa untuk terus bergerak memberikan
    dukungan kepada KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.
  8. Mendesak Presiden RI Ir. Joko Widodo untuk bijak dan tegas dalam menyelesaikan persoalan bangsa.