Manokwari Kondusif, Sorong Memanas

LUDES TERBAKAR: Sebuah gedung dibakar massa di Sorong, Papua Barat, Selasa (20/8). Belasan bangunan di kota ini dilaporkan ludes terbakar selama kericuhan yang berlangsung sejak Senin (19/8). HASYIM KELIREY / AFP

Wapres Serukan Cooling Down

MANOKWARI – Pasca aksi demonstrasi, Senin (19/8) lalu, Kota Manokwari kini berangsur kondusif. Sejak pagi kemarin (20/8), petugas gabungan TNI-Polri dan masyarakat dari berbagai lapisan suku adat turun ke jalan melakukan pembukaan jalan yang dipalang kala aksi berlangsung. Material berupa dahan pohon hingga tiang listrik diangkat menggunakan mobil sampah milik Kodam XVIII/Kasuari dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari.

Meski belum sepenuhnya normal, aktivitas masyarakat sudah mulai berjalan seperti biasa. Hanya sebagian kantor yang terdampak aksi massa terlihat masih ditutup. Sementara aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik juga sudah berlangsung sebagaimana biasa. Meskipun, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diizinkan pulang lebih awal. Pun dengan pusat perbelanjaan yang sudah kembali dibuka dan melayani pelangaan.

Sejumlah fasilitas pelayanan publik yang semula dirusak tampak sudah diperbaiki. Isu adanya aksi susulan tak sedikitpun nampak. Hujan deras sejak dinihari disinyalir ikut memberi dampak. Beberapa anggota dewan adat turun langsung memantau situasi terkini. Meski begitu, beberapa masyarakat mengaku masih menyimpan trauma.

“Sebenarnya masih mau di rumah dulu tapi karena tidak ada libur jadi harus tetap harus ke kantor. Padahal masih ada rasa takut-takut sedikit,” tutur Anugrah, salah seorang pegawai BUMN di Manokwari.

Saat diwawancarai, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Herry R Nahak mengatakan saat ini kondisi di Manokwari sudah aman dan kondusif. “Insiden yang kita tahu bersama di Papua Barat khususnya Manokwari sudah kondusif dan aman terkendali. Ini berkat kerjasama semua pihak yang turut serta dalam mendinginkan situasi yang sempat memanas. Dan saya meminta kepada masyarakat agar tetap tenang, jangan terprovokasi kembali. Kita junjung tinggi tali kasih persaudaraan kita di Kota Injil ini,” kata dia.

Lanjutnya, Manokwari sudah kondusif, tapi di Sorong keadaan belum terkendali. “Untuk kondisi di Sorong, hingga saat ini (kemarin, red) belum kondusif. Namun, kami sudah mengirim bantuan personel dari beberapa daerah, berupa dari Bali, Sulut, Maluku, Sumatera Utara, dan Makasar. Jumlahnya 956 personil, yang dibagi menjadi dua, yakni Sorong 389 personil dan Manokwari 567 personil. Bantuan ini untuk menjaga keamanan di Sorong dan Manokwari. Dan jika dibutuhkan lagi personil untuk Sorong, maka personil yang ada di Manokwari sebagian akan digeser kesana,” terang dia.

Terpisah, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau mengatakan keadaan di Manokwari berangsur pulih. “Mulai dari pagi sampai sekarang, kondisi Manokwari sudah kondusif. Kegiatan masyarakat sudah membaik, sudah kembali seperti biasa. Kita harapkan hari ini (kemarin, red) pembersihan selesai dan masyarakat bisa beraktivitas secara normal kembali,” jelas dia.

Menurutnya, pihaknya mendapat bantuan prajurit dari Markas Besar TNI. “Kami mendapat bantuan prajurit sebanyak satu SSY Armed Jajaran Divif-1/K. Untuk Sorong dua SSK atau 225 prajurit, sedangkan Manokwari 100 prajurit. Dengan bantuan ini, diharapkan keadaan di Papua Barat bisa kondusif kembali seperti biasa,” tegas Wayangkau.
Otonomi Khusus

Perlahan namun pasti, ketegangan sebagai imbas peristiwa di Manokwari dan Jayapura menurun. Pemerintah menyerukan semua pihak menahan diri agar tidak terjadi hal-hal yang bisa membuat keruh suasana. Di sisi lain, pemerintah juga belum akan mengambil kebijakan baru terkait otonomi khusus Papua.

Kebijakan otonomi khusus bagi Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2001. Sebagian isinya direvisi dalam Perppu 1/2008 yang menjadi UU 35/2008. Keistimewaan itu salah satunya berkaitan dengan perangkat daerah maupun suksesi kepemimpinan daerah.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan, otonomi yang diberikan kepada Papua sudah luar biasa. ’’Secara hukum, teman-teman Papua bisa jadi Gubernur di Jakarta atau Jawa Barat. Tapi orang Jakarta tidak bsia menjadi Gubernur di Papua,’’ terangnya di kantor Wapres kemarin (20/8).

JK tidak menampik anggapan bahwa Jakarta begitu sering mengambil kekayaan ekonomi Papua. Namun bila dihitung, subsidi yang dikeluarkan negara jauh lebih besar dibandingkan dengan yang diambil. Sebagai gambaran, bila royalty yang diambil negara dari Freeport maupun tambang lain mencapai Rp 20 triliun, anggaran negara untuk Papua mencapai Rp 100 triliun. ’’Papua itu disubsidi habis,’’ lanjutnya.

JK meminta semua pihak menahan diri. ’’Kita harap ini akan cooling down,’’ ujarnya. Jajaran pemda di Jatim sudah meminta maaf atas insiden yang melibatkan mahasiswa Papua. Di lain pihak, masyarakat Papua diharapkan juga bisa menerima permintaan maaf tersebut.

UU Otsus Papua juga mengamanatkan pemberian dana otsus yang nilainya dua persen dari nilai Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Namun, pemberian alokasi dana otsus tersebut hanya berlaku selama 20 tahun. Artinya 2021 adalah tahun terakhir Papua dan Papua Barat mendapat dana otsus berdasarkan UU tersebut.

Selama 18 tahun terakhir, total anggaran otsus yang sudah dikucurkan untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp 90,987 triliun atau nyaris Rp 91 triliun. Pada RAPBN 2020, kedua provinsi itu direncanakan mendapat anggaran otsus senilai Rp 8,37 triliun. Ada juga dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus sebesar Rp 4,68 triliun. Totalnya menjadi Rp 13,05 triliun.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menjelaskan, sampai saat ini pemeirntah belum mengambil sikap untuk kelanjutan anggaran otsus Papua. ’’Tapi saya berpikir bahwa pemerintah tentunya tidak akan mendadak mengambil keputusan,’’ terangnya saat dikonfirmasi kemarin.

Yang paling mungkin, setelah 2021 pemerintah akan mengevaluasi pemberian dana otonomi khusus kepada Papua dan Papua Barat. Berdasarkan evaluasi itu, barulah pemerintah akan mengambil sikap atau bahkan kebijakan terhadap Papua dan Papua Barat. Evaluasi yang dilakukan bisa bermacam-macam, yang nanti juga akan melibatkan Kementerian Keuangan.

Apakah misalnya besaran dananya yang dievaluasi, atau bisa juga bentuknya. Dalam arti apakah masih dirupaan dana segar seperti selama ini atau sebagian dirupakan manfaat langsung. Semua masih didiskusikan ’’Sekali lagi pemerintah belum menetapkan kebijakan seperti apa dana otsus Papua pasca 2021,’’ lanjutnya.

Untuk saat ini, pihaknya hanya bisa memprediksi bahwa masyarakat Papua masih akan mengharapkan kucuran dana otsus. Dana otsus bisa jadi akan tetap ada, hanya bentuk kebijakannya yang saat ini masih dalam kajian.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memanggil staf khusus untuk Papua yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (20/8). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas antisipasi agar kasus tersebut tidak lagi terulang.

Lenis mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan agar dilakukan pembenahan terhadap asrama-asrama Papua yang ada di berbagai daerah. Ke depannya, pihaknya berharap agar keberadaannya bisa lebih diperhatikan. “Pola asrama kita perhatikan, pola hidup diperhatikan, terus pendidikan juga diperhatikan,” ujarnya.
Sayangnya, dia enggan mendetailkan bagaimana teknisnya. “Sebagai pemerintah kita ada strategi sendiri. Tidak terlalu dibuka,” imbuhnya. Namun dalam waktu dekat, pihaknya akan mengkoordinasikan berbagai pihak untuk mematangkan rencana tersebut.

Lenis mengakui, cara tersebut hanyalah sebagian kecil untuk mengantisipasi peristiwa serupa. Hal terpenting ke depannya, masyarakat Indonesia, khususnya yang berinteraksi dengan warga Papua harus saling menghargai. Memanggil dengan sebutan binatang atau mengusir sesama warga negara dinilai sebagai hal yang menyakitkan. Jika terjadi maka harus ditindak.

“Yang melakukan bahasa apapun, Kapolri harus diperiksa dong. Jangan dibiarkan. Itu yang membuat ke depan tidak terjadi lagi,” kata dia. Disinggung soal pendekatan kesejahteraan dan keadilan yang dilakukan pemerintah pusat, Lenis menyebut saat ini sudah jauh lebih baik. Selain perbaikan infrastruktur dan pemberlakuan satu harga BBM, masyarakat Papua juga mendapat kesempatan yang sama untuk bekerja di lembaga pemerintahan. Bahkan, kini sudah ada jenderal asal papua. “Kalau CPNS ada formasi untuk anak Papua,” tuturnya.

Lenis menambahkan, dalam pertemuan dengan Jokowi, dirinya sudah meminta untuk dilakukan kunjungan kerja ke Papua. “Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita ajak Pak Presiden ke Papua lagi untuk berdialog, berdiskusi, dengan masyarakat Papua,” tuturnya.

Menurutnya, forum dialog sangat dibutuhkan. Terlebih, Presiden akan memasuki periode kedua kepemimpinannya. “Harapan apa saja yang masyarakat Papua pikirkan, kami akan minta langsung kepada Presiden,” tuturnya.

Sorong Memanas

Di sisi lain, Polri memastikan keamanan Papua telah mulai normal. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, untuk Jayapura proses dialog massa dengan gubernur telah selesai Senin malam. ”Selasa tidak ada aksi massa,” paparnya.

Lalu, untuk kondisi Manokwari di Papua Barat juga mulai membaik. Sudah ada penebalan petugas empat SSK dari Polda Maluku dan Sulawesi Tenggara. ”Untuk memastikan kondisi tetap aman,” paparnya di komplek Mabes Polri kemarin.
Nah, yang masih ada titik kumpul massa di Sorong. Masih ada beberapa titik dengan jumlah massa sekitar 500 orang. Hingga Selasa siang masih dilakukan negosiasi antara TNI-Polri dengan tokoh masyarakat. ”Aspirasi akan ditampung dan diterima,” tuturnya.

Untuk pendataan fasilitas umum yang mengalami kerusakan mencapai 25 gedung. Sekitar 15 gedung di Sorong dan 10 gedung di Manokwari. Namun, semua itu masih data sementara. ”Masih bisa bertambah,” paparnya.
Proses pembersihan tiap kota juga telah dimulai. Dari bekas bakar-bakaran hingga pepohonan yang tumbang. Dia menjelaskan, Pemda mulai bekerja untuk membersihkan semua bekas akibat kerusuhan. ”Kami juga membantu,” terangnya. (byu/far/idr/syn/mar)

Read Previous

PLN Peduli Bantu UMKM Peroleh Sertifikat Halal

Read Next

Usai Diperiksa, HMU Dirawat di RS

Most Popular