Martinus: Penertiban PETI Belum Sentuh Cukong dan Pemilik Modal

Martinus Sudarno, anggota Komisi I DPRD Kalbar, Dapil Sanggau-Sekadau.

PONTIANAK – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Martinus Sudarno memuji langkah kepolisian di beberapa kabupaten melakukan sejumlah penertiban terkait kegiatan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) di sejumlah daerah. Hanya saja dia tetap mendorong aktor utama seperti pemilik modal atau cukong yang memperoleh keuntungan besarnya tetap disentuh.

“Mengenai kegiatan PETI, setelah melakukan Raker (Rapat Kerja) Polda Kalbar dengan DPRD Kalbar beberapa waktu lalu langsung ditindaklanjuti. Sekarang memang  sudah ada action di lapangan. Saya mengapresiasi upaya menertibkan para pelaku PETI. Tetapi saya juga mohon supaya penertiban tidak hanya kepada mereka (pekerja di lapangan), tetapi juga harus menyentuh sampai kepada cukong dan pemilik modal,” ucapnya, Jumat(24/9) di ruang Fraksi PDI Perjuangan.

Menurut Martinus dari beberapa hasil ekspose penertiban kegiatan PETI di beberapa wilayah dan diekspose sebagai tersangka adalah para pelaku-pelaku lapangan. Belum menyentuh kepada pemilik modal atau orang yang mengantongi hasil maksimal dari kegiatan PETI. “Mereka (Cukong) belum tersentuh sama sekali. Makanya saya memohon aparat lebih bertindak tegas dan terukur kepada para pemilik modal,” ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan dari Dapil Sekadau-Sanggau ini menambahkan memang beberapa waktu lalu rapat kerja dengan Polda Kalbar terkait langkah penegakan hukum merupakan jalan terakhir. Ada upaya pencegahan atau persuasif agar “melegalkan” kegiatan PETI dengan istilah tambang rakyat.

Hanya saja, lanjutnya, memperoleh perizinan dengan nama tambang rakyat tidaklah mudah. Sesuai undang-undang terbaru, urusan pertambangan proses izinnya sudah ditarik ke pemerintah pusat. Bukan lagi kewenangan Pemprov atau Pemkab di daerah.

Yang perlu ditegaskan adalah setidak-tidaknya pelaku PETI yang melakukan pekerjaan dan menyebabkan sungai tercemar dan tidak berfungsi ditindak tegas. Sebab bagaimanapun ketika merkuri banyak mencemari aliran sungai, maka fungsi sungai juga akan berubah. Kedepannya dampak merkuri bakalan menimpa masyarakat secara lebih luas. “Dulu, sungai bukan hanya menjadi aktivitas minum, mencuci dan memasak masyarakat, tetapi sungai sudah menjadi sumber kehidupan banyak kegiatan masyarakat,” ujarnya.

Kapolda Kalbar, Irjen Pol R Sigid Tri Hardjanto sebelumnya mengatakan Polisi akan menindak pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tanpa pandang bulu. Masalahnya, aktivitas liar PETI telah membuat aliran sungai menjadi tercemar. Meski dibarengi penegakan hukum, solusi terbaik bersifat permanen juga harus dicari untuk mereka (pelaku aktivitas PETI).

“Memang tadi sempat dibicarkan, bagaimana kita semua menyelamatkan alam, lingkungan, termasuk kesehatan kita di Kalbar. Salah satu pembahasan yakni tercemarnya Sungai Sekadau akibat aktivitas PETI juga jadi bahasan kami,” ucapnya.

Menurut Kapolda, selain membicarakan masalah penegakan hukum, rapat bersama tersebut juga mencari solusi permanen dari aktivitas PETI yang masih marak di beberapa daerah di Kalbar. Polisi memastikan akan bersikap pro aktif menyikapi permasalahan tersebut dan mencari solusi terbaiknya. “Intinya, kami tetap pro aktif mencari solusi permanen menindak lanjuti UU yang sudah terbit, disamping kami terus melalukan penegakan hukum secara konsisten,” ujar dia.

Kapolda memastikan, polisi juga terus bekerja menindaklanjuti laporan dari anggota DPRD Kalbar Martinus Sudarno terkait aktivitas PETI di Sungai Sekadau yang diduga didukung oknum pejabat. Bukan hanyah itu saja, kasus pengrusakan kantor Kecamatan Naga Mahap Sekadau yang diduga dilakukan sejumlah massa menolak penertiban PETI akan terus diproses.

“Untuk teknisnya nanti kepada pak Ditreskrimsus. Coba tanya,”ucapnya beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat,  Angeline Fremalco SH menyebutkan bahwa belakangan, secara spesifik pembahasan aktivitas PETI di Kalbar memang ramai. Persoalan PETI sendiri bahkan sudah lama terjadi. “Susah juga dicarikan solusinya karena seperti sudah mengakar di masyarakat. Akan tetapi ada beberapa hal yang mengusik DPRD Kalbar, terutama di beberapa daerah seperti di Kabupaten Sekadau. Sudah viral di medsos. Ada hastag segala “Selamatkan Sungai Sekadau”,” ucapnya belum lama ini.

Di Kabupaten lain seperti Kapuas Hulu juga sama. Ada aktivitas PETI. Tepatnya berada di Sungai Seberuang, Desa Nanga Lot. Banyak warga di sana yang pro dan kontra. Warga hulu menjadi pekerja tambang cukup pro. Sementara di masyarakat hilir yang merasakan dampak akibat aliran sungai tercemar melontarkan protes keras. “Protes karena terdampak dari aktivitas PETI di hulu,” ujarnya.

Terkait persoalan tersebut, Komisi I DPRD Kalbar tidak akan menyalahkan kepolisian atau mengkambing hitamkan siapa pun. Di sini, rapat hari ini (kemarin), pihaknya sama-sama mencari solusi. Solusi terbaik masih terus dipikirkan. “Paling tidak ada aksi lah. Jangan sampaik rusak seperti di Monterado, Bengkayang. Sudah tercemar parah dengan merkuri,” kata dia.

Nah, di Sungai Sekadau dan Sungai Seberuang, Kapuas Hulu kerusakannya belum separah di Monterado. Komisi I DPRD Kalbar punya tanggung jawab menyelamatkan lingkunagn di sana. Pun demikian dengan kepolisian. Sama-sama bersinergi menindaklanjuti. “Sempat dibahas juga. Mungkingkah penambangan dilakukan tanpa merkuri. Memang ada beberapa kajian dari luar. Di Kalbar belum sampai ke sana. Maka kewajiban kami mencari tahu.  Apakah bisa di Kalbar menambang dalam skala kecil tanpa merkuri,” ujarnya.

Selanjutnya hal yang ingin ditekankan adalah bahwa kewenangan perizinan pertambangan di Kalbar bukan lagi berada di daerah. Sekarang dengan Undang-Undang Minerba yang baru, berada di pusat. “Ini juga menjadi kendala kami untuk berbuat. Paling tidak kami juga sebatas dapat memberikan pendapat bahwa masalah perizinan tambang harus hati-hati diberikan,” ujarnya.(den)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!