Masalah Korupsi Perlu Dituntaskan dari Parpol

PENTAS: Presiden Joko Widodo menyaksikan pentas bertajuk Prestasi Tanpa Korupsi di SMK 57, Jakarta pada Senin, (9/12). Drama tersebut diperankan tiga menteri, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Mendikbud Nadiem Makarim, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandi. Setpres/Laily Rachev

JAKARTA – Kebutuhan partai politik akan dana yang besar ditengarai menjadi salah satu pendorong tingginya angka korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan sendiri oleh anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunanjar Sukarsa bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia kemarin (9/12).

Agun menilai, pemerintah seharusnya berperan dalam memperkuat partai politik. Salah satunya dalam kebutuhan finansial untuk kaderisasi dan pembinaan. Tanpa itu, menurutnya, praktik korupsi di kalangan pejabat baik eksekutif maupun legislatif yang terpilih dari parpol pun akan tetap subur.

Mantan anggota Komisi III DPR RI itu menyampaikan relasi antara korupsi dan partai politik dalam diskusi Arah Pemberantasan Korupsi Era Jokowi-Ma’ruf di Universitas Indonesia kemarin. Pernyataan itu tidak lepas dari problematika korupsi yang memang kerap dilakukan oleh elit politik. “Selama ini kita hanya melihat korupsi dari perspektif hukum dan administrasi saja. Padahal saya mengatakan korupsi tidak bisa dihapuskan selama masih dilakukan oleh elit,” ungkapnya.

Korupsi di kalangan elit, lanjut dia, terkait dengan modal serta penyelenggaraan sistem pemerintahan dan politik negara. “Kalau mau membenahi korupsi, benahi partai politik karena parpol punya peran signifikan. Dia ikut menentukan siapa pemimpin, anggota MK, MA, KY, sampai KPK,” lanjut Agun.

Penguatan parpol dari sisi finansial itu merupakan salah satu solusi yang dia tawarkan. Anggota parpol kerap melakukan korupsi karena terdesak dengan kebutuhan kampanye yang juga tinggi dan akhirnya merasa harus balik modal saat menjabat. Selain itu, parpol juga cenderung bergantung pada pihak tertentu yang berkepentingan untuk masalah biaya sehingga tidak lagi independen.

Namun, wacana tersebut memang mendapat tanggapan yang cukup beragam dalam diskusi. Salah satunya dari akademisi dan dosen FH UI Junaedi Saibih. Junaedi menyebutkan bahwa wacana tersebut bisa saja dilaksanakan. Asal harus dibarengi dengan peraturan yang sangat ketat.

Dia menyebutkan bahwa penganggaran dana yang cukup besar untuk parpol telah diterapkan di beberapa negara. Salah satunya Afrika Selatan dan sejumlah negara Asia Timur. “Tapi kalau mau buat itu memang harus diikuti regulasi yang sangat ketat untuk penghitungan perolehannya setiap partai,” ungkap Junaedi.

Aturan itu juga harus menyentuh masalah pelaporan. Pemerintah dalam hal ini bakal mengeluarkan APBN dan APBD yang cukup besar untuk masing-masing parpol sehingga setiap parpol juga harus memberikan laporan pertanggungjawaban yang jelas. Jika tidak, maka praktik penyalahgunaan dan mark-up anggaran kemungkinan bisa terjadi dan korupsi tetap langgeng. (deb)

loading...